Diskusi Hasil Pemetaan Layanan Publik bersama Prospera Indonesia di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (25/6/2025).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat upaya transformasi pelayanan publik melalui kolaborasi strategis dengan mitra internasional. Bersama Prospera Indonesia, Kementerian PANRB membahas hasil awal pemetaan layanan publik yang disusun melalui analisis kebijakan, studi dokumen, serta data kuantitatif yang komprehensif.
“Pelayanan publik itu bisa kita mulai sebagai awal dari kebijakan, atau sebagai tujuan di akhir. Kita harus tahu dulu kebutuhan masyarakat seperti apa, lalu hasil yang diharapkan seperti apa. Jadi penting untuk melihatnya dari dua sisi,” tutur Menteri PANRB Rini Widyantini saat membuka diskusi Hasil Pemetaan Layanan Publik bersama Prospera Indonesia di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (25/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rini juga menyoroti tantangan dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga harus dibangun secara sistemik agar tidak berhenti pada koordinasi teknis, tetapi benar-benar menyatu dalam desain kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.
“Kolaborasi tidak bisa dibangun hanya dengan niat baik saja. Kita butuh sistem yang memastikan semua kementerian/lembaga terhubung dan patuh pada arah kebijakan yang sama.” ujarnya.
Menteri Rini juga mencermati bahwa masih banyak proses layanan yang terfragmentasi dan belum sepenuhnya berpusat pada kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pendekatan pelayanan publik di tiap daerah memerlukan penyesuaian berdasarkan kondisi dan kemampuan masing-masing wilayah.
“Saat ini, pemerintah menyadari bahwa kunci penghubung untuk melakukan integrasi sistem layanan publik adalah identitas kependudukan. Harus ada komitmen untuk menyatukan itu. Tanpa keterhubungan informasi, sulit mewujudkan pelayanan yang benar-benar terintegrasi,” tegas Menteri Rini
Pada kesempatan yang sama, Head of Government Finances and Public Sector Performance Prospera, Roksana Khan, menyampaikan bahwa pemetaan ini merupakan langkah penting untuk memastikan transformasi digital pemerintahan benar-benar berdampak bagi masyarakat luas.
“Prospera Indonesia hadir untuk memastikan masyarakat benar-benar mendapat manfaat dari layanan pemerintah. Kami melihat Indonesia sudah bergerak cepat dalam transformasi digital pemerintahannya, dan hal ini menjadi modal penting untuk menjawab tantangan layanan publik ke depan,” ujar Roksana.
Kementerian PANRB berharap, hasil pemetaan ini tidak hanya menjadi dokumen evaluatif, tetapi menjadi fondasi kuat dalam menyusun arah kebijakan pelayanan publik yang lebih adil, efisien, dan menjangkau seluruh masyarakat. (jne/HUMAS MENPANRB)
