Suasana Kelompok Kerja Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang Pemerintahan Terbuka di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, pada Senin (6/10/2025) waktu setempat.
VITORIA-GASTEIZ – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa bagi Indonesia, pemerintahan terbuka adalah sebuah narasi kemanusiaan. Penerapan teknologi digital dalam pemerintahan terbuka tujuannya untuk mendekatkan, mempercepat, dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Rini menegaskan hal itu dalam pidato penutupnya pada Kelompok Kerja Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang Pemerintahan Terbuka di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, pada Senin (6/10/2025) waktu setempat. “Tujuannya sangat manusiawi, memastikan bahwa akses ke kesehatan, pendidikan, perizinan, dan perlindungan sosial adalah hak yang setara, bukan hak istimewa, bagi setiap warga negara,” ungkap Rini di hadapan Deputy Secretary-General OECD, Mary Beth Goodman, dan jajaran terkait.
Menteri Rini mengatakan, pemerintahan terbuka seringkali dipandang sebagai reformasi teknis prosedur dan regulasi. Namun, pada intinya, ini merupakan agenda yang sangat manusiawi. "Hal ini terwujud dalam martabat seorang ibu yang menerima bantuan sosial tanpa hambatan birokrasi, keadilan yang dirasakan seorang petani saat melihat penggunaan dana desa, keadilan bagi warga penyandang disabilitas yang mengakses dokumen pemerintah secara daring, dan kepercayaan yang terbangun ketika warga tahu bahwa suara mereka benar-benar didengar dan ditindaklanjuti, "ujarnya.
Sebagai negara aksesi OECD, Indonesia berkomitmen untuk menyelaraskan reformasi tata kelola dengan standar global. Menteri Rini menilai pertemuan Index of Digital Trade Integration and Openness (INDIGO) OECD 2025 di Jakarta baru-baru ini menegaskan bahwa transformasi digital, inovasi, dan pemerintahan terbuka adalah jalur terintegrasi menuju kepercayaan dan demokrasi yang lebih kuat.
"Saat ini, kami sedang menyelesaikan kerangka hukum komprehensif tentang pemerintahan digital, yang tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan reformasi jangka panjang kami dalam sistem e-government, tata kelola data, integrasi layanan, dan partisipasi publik," ungkapnya.
Menteri Rini juga menjelaskan, dalam era digital ini, teknologi juga memainkan peran besar dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan menjadi bagian dari upaya reformasi.
"Kami saat ini sedang membangun infrastruktur publik digital Indonesia yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien," imbuhnya.
Menteri Rini menyampaikan bahwa menghadapi tantangan saat ini tidak hanya membutuhkan komitmen kuat, tetapi juga keberanian untuk belajar dan keberanian untuk bertindak. "Kami sangat menantikan pertukaran praktik terbaik yang berkelanjutan, memperkuat ruang publik, dan memastikan janji pemerintahan terbuka terwujud di setiap negara," jelasnya. (dit/HUMAS MENPANRB)
