Presiden Joko Widodo, mengemukakan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2019-2020 mewakili Asia-Pasifik pada Sidang Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, Jumat (8/8) malam WIB, akan meningkatkan peran Indonesia di tingkat global.

“Amanah masyarakat internasional kepada Indonesia ini akan kita jalankan sebaik-baiknya untuk memberi kontribusi nyata bagi perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan di kawasan dan global,” kata Presiden Jokowi melalui fanpage facebook-nya, yang diunggah Sabtu (9/6) kemarin.

Menurut Presiden, terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB adalah cerminan penghargaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak Indonesia, dan melihat demokrasi dan toleransi di Indonesia sebagai aset untuk Indonesia dapat berperan aktif di DK PBB.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya pada Sidang Majelis Umum PBB, Jumat (8/6) malam WIB, Indonesia didukung 144 suara dari 190 negara anggota PBB yang hadir. Dukungan ini melebihi 2/3 dari anggota PBB, dan sekaligus meninggalkan jauh Maladewa yang hanya meraih 46 suara untuk mewakili negara-negara Asia Pasifik di Dewan Keamanan PBB. (PR)

JAKARTA - Naiknya peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau kemudahan berusaha di Indonesia diapresiasi oleh Dewan Bisnis Amerika Serikat (AS)-ASEAN. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Presiden/CEO Dewan Bisnis AS-ASEAN Alexander Feldman di Istana Merdeka, Selasa (13/03).

“Ya, ini apresasi atas apa yang sudah dilakukan dan naiknya peringkat kemudahan berusaha kita. Kemudian mereka menyampaikan beberapa komitmennya untuk tetap meneruskan investasi,” ujar Enggartiasto.

Seperti diketahui, dalam “Doing Business 2018” yang diterbitkan akhir Oktober 2017 lalu, peringkat Indonesia naik dari posisi 91 pada tahun 2017 ke posisi 72 untuk tahun 2018.

Alexander Feldman sendiri menyampaikan bahwa Dewan Bisnis AS-ASEAN merupakan representasi bisnis AS di wilayah Asia Tenggara. Adapun kedatangannya menemui Presiden kali ini adalah untuk berdiskusi mengenai pengalaman industri AS di Indonesia secara luas dan hal-hal yang berubah beberapa tahun terakhir.

“Tujuan kami adalah untuk membantu meningkatkan investasi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan bekerja sama mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi AS,” jelas Alexander.

Menurutnya, kerja sama dengan Indonesia merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang. Pihaknya juga berupaya untuk mematuhi ketentuan dan peraturan agar bisnis yang dijalankan kondusif.

Sementara itu Enggartiasto juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan terus melakukan reformasi ekonomi dan penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan investasi. Menurutnya, penilaian pebisnis AS yang disampaikan Alexander Feldman mengenai peningkatan rating kemudahan berusaha di Indonesia dan reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah berada di jalur yang positif.

“Mereka memberikan dan menyampaikan dukungan serta komitmen untuk tetap melakukan dan meningkatkan bisnisnya. (Perspektif mereka atas Indonesia) masih bagus sekali,” kata Enggartiasto.

Dalam pertemuan tersebut, selain Menteri Perdagangan, Presiden Joko Widodo turut didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir. (PR)

Ilustrasi

JAKARTA - Di tahun politik ini, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat Sekretaris Daerah mengundurkan diri untuk mengikuti perhelatan politik pada pilkada. Pada 2 Februari 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Secara linguistik, penjabat adalah orang yang melakukan jabatan orang lain untuk sementara waktu.

Perpres itu diteken dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Perpres ini, Penjabat Sekretaris Daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena: a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan/atau b. terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas, menurut Perpres ini, karena: a. mendapat penugasan yang berakibat sekretaris daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 15 (lima belas) hari kerja dan kurang dari 6 (enam) bulan; atau b. menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan Negara.

Adapun kekosongan sekretaris daerah, menurut Perpres ini, terjadi karena sekretaris daerah: a. diberhentikan dari jabatannya; b. diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil; c. dinyatakan hilang; atau d. mengundurkan diri dari jabatan dan/atau sebagai pegawai negeri sipil.

“Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud, termasuk pengunduran diri sekretaris daerah karena mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah,” bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres ini.

Disebutkan dalam Perpres ini, kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila: a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat sekretaris daerah.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, menurut Perpres ini, mengangkat penjabat sekretaris daerah provinsi untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah provinsi setelah mendapat persetujuan menteri yang menyeleranggakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan Bupati/walikota mengangkat penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

“Masa jabatan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah,” bunyi Pasal 5 ayat (3) Perpres ini.

Penjabat sekretaris daerah yang diangkat karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas, menurut Perpres ini, meneruskan jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Kriteria

Dalam Perpres ini disebutkan, calon penjabat sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan di antaranya: a. menduduki jabatan pemimpin tinggi pratama eselon II/a untuk penjabat sekretaris daerah provinsi atau menduduki jabatan pemimpin tinggi pratama eselon II/b untuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota; b. memiliki pangkat paling rendah Pembina utama muda golongan IV/c untuk penjabat sekretaris daerah provinsi dan pangkat Pembina I golongan IV/b untuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota; dan c. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensun.

Menurut Perpres ini, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengusulkan 1 (satu) calon penjabat sekretaris daerah provinsi kepada menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak sekretaris daerah provinsi tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadinya kekosongan sekretaris daerah provinsi.

Selanjutnya Menteri menyampaikan persetujuan atau penolakan calon penjabat sekretaris daerah provinsi yang diusulkan Gubernur, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat dari Gubernur.

“Menteri dianggap memberikan persetujuan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud (5 hari kerja) tidak menyampaikan persetujuan atau penolakan,” bunyi Pasal 7 ayat (4) Perpres ini.

Sementara dalam hal Menteri menolak, gubernur menyampaikan usulan baru penjabat sekretaris daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan Menteri.

Ketentuan yang sama juga berlaku dalam pengajuan calon penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota kepada gubernur.

Penjabat sekretaris daerah, menurut Perpres ini, dilantik oleh penjabat Pembina kepegawaian paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak keputusan pengangkatan penjabat sekretaris daerah ditetapkan.

Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui dan sekretaris daerah definitif belum ditetapkan, Perpres ini menyebutkan: a. menteri menunjuk penjabat sekretaris daerah provinsi yang memenuhi persyaratan; dan b. gubernur menunjuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan.

Ditegaskan, ketentuan dalam Peraturan Presiden ini juga berlaku untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur dalam peraturan undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 6 Februari 2018 itu. (PR)

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di sela sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Rabu (06/12)

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perlunya jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk memperkuat sinkronisasi, harmonisasi, keterpaduan, serta sinergi antara kegiatan yang didanai APBN, APBD, dana transfer ke daerah, dan Dana Desa.

“Ini harus sambung, harus terintegrasi. Kalau tidak, ini saya ulang lagi, bangun bendungan bangun waduk, waduknya ada irigasinya enggak ada. Ini enggak satu dua. Jangan kita ulang sekali lagi yang seperti ini,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12) siang.

Presiden juga meminta agar dilakukan perencanaan anggaran yang fokus, peningkatan belanja publik dan penuhi belanja mandatori yang berkaitan dengan belanja pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disahkan tepat waktu, melakukan efisiensi belanja operasional, belanja modal, belanja pegawai, perjalanan dinas, dan rapat-rapat. “RKA K/L, hampir 90 persen kita seperti ini. Model-model seperti ini harus berhenti, harus dihentikan,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden juga mengingatkan, agar Dana Desa melalui kegiatan swakelola yang bersifat padat karya dilakukan dengan skema cash for work. Yang terakhir, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa tahun 2018 adalah tahun yang penuh dengan rencana strategis, ada Pilkada serentak dan Asian Games. “Oleh sebab itu, kita semua harus fokus bekerja. Saya minta supaya terus meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran,” pungkas Presiden Jokowi.

Penyerahan DIPA 2018 itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, para pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta pejabat eselon I dari seluruh K/L (PR)

Presiden Jokowi berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12)

BOGOR - Pergantian tahun tinggal menghitung hari. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan dan meminta seluruh jajaran pemerintahan, memasuki tahun 2018  untuk mencapai target yang sudah ditentukan, meski  tahun politik dan telah dimulainya tahapan pemilu 2019.

Tahun 2018, menurut Presiden, penuh dengan agenda strategis, karena Indonesia akan menjadi tuan rumah perhelatan besar tingkat dunia, yaitu Asian Games 2018, dan International Monetary Fund (IMF) World Bank Annual Meeting, yang menyangkut puluhan ribu tamu.

“Untuk itu, saya minta kepada seluruh menteri, kepala lembaga untuk lebih fokus bekerja, fokus mengejar target yang telah kita tentukan,” pinta Presiden Jokowi kepada para menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga yang mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12) sore.

Presiden menegaskan, jangan sampai karena tahun politik konsentrasi dalam bekerja para menteri atau pimpinan lembaga menjadi terganggu. “Saya minta pada para menteri, kepala lembaga, agar betul-betul memastikan bahwa program yang telah kita rencanakan itu betul-betul dicek di lapangan, dikendalikan, dikontrol sehingga bisa berjalan baik di lapangan,” kata Presiden menekankan.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri Kabinet Kerja, dan para pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. (PR)

Di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa dirinya ingin pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada 2018 adalah 5,4%. Presiden optimistis hal ini akan tercapai jika kita mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan terus meningkatkan iklim kemudahan berusaha dan berinvestasi.

“Kita sesuai disampaikan Pak Menko ekonomi, nanti Januari atau Februari maksimal, kita akan memiliki single submition. Ini saya kira harus menjadi target untuk betul-betul ada sebuah satuan tugas/task force yang mengawal setiap investasi yang masuk ke negara kita,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12) sore.

Presiden menekankan, pentingnya menjaga stabilitas ekonomi, baik stabilitas harga, stabilitas keuangan, maupun neraca pembayaran.

“Saya mengingatkan hati-hati dengan inflasi, harus bisa kita kendalikan. Kemudian, hati-hati juga dengan perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim. Dan, juga hati-hati dengan bencana yang ada di beberapa daerah karena ini juga akan berpengaruh pada stabilitas harga,” ujar Presiden.

Ditambahkan Presiden, bahwa pada tahun 2018 pemerintah juga akan memulai program padat cash for work yang ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan yang lain-lainnya.

“Ini saya minta nanti awal Januari sudah bisa kita lihat di lapangan sudah dimulai. Karena kita harapkan dengan ini akan ada peningkatan daya beli masyarakat utamanya yang ada di desa,” tegas Presiden.

Orang nomor satu di republik ini pun mengingatkan program Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai agar betul-betul disalurkan tepat waktu, tidak terlambat, sehingga bisa membantu keluarga-keluarga pra sejahtera.

Sidang kabinet paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri Kabinet Kerja, dan para pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. (PR)

Presiden Jokowi saat menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (05/12)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pada pimpinan kementerian dan lembaga pemerintahan, bahwa perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi melainkan kewajiban dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Karena itu, selain mendapatkan predikat WTP harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi.

 “Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, supaya tahun depan, supaya tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapatkan status opini WTP, dan itu harus menjadi suatu standar. Sekali lagi,  itu harus menjadi sebuah standar bagi kita semuanya,” kata Presiden Jokowi saat menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (05/12).

Untuk itu, Presiden mendorong agar dimaksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Ia mengaku sudah memerintahkan, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement. “Perpresnya sedang disiapkan. Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas,” ujarnya.

Kalau sistem ini berjalan, Presiden Jokowi meyakini semuanya akan menjadi lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN.

Pertemuan pimpinan BPK dengan Pemerintah Pusat itu diselenggarakan sebagai persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan institusi pengelola keuangan negara lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden meminta jajaran pemerintahan, agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan pengguna APBN agar terbuka dengan BPK karena BPK itu mitra dalam memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden juga percaya BPK akan menjaga independensi serta profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan. Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan BPK, Presiden percaya kepercayaan rakyat akan terus diperoleh bersama.

Tampak hadir dalam pertemuan itu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara beserta para Wakil Ketua BPK, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, dan pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). (PR)

Presiden Jokowi bercengkerama dengan Ketua KAHMI Mahfud MD dan Akbar Tanjung di sela  Pembukaan Munas  ke-10 KAHMI di Medan, Jumat (17/11)

MEDAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meninggalkan pola-pola lama dalam bekerja maupun kehidupan sehari-hari. Hal tersebut penting dilakukan mengingat tantangan dan perubahan dunia yang bergerak dengan begitu sangat cepat di masa yang akan datang.

Ajakan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang digelar, Jumat (17/11), di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara. “Kita jangan juga terjebak pada rutinitas, sikap-sikap yang monoton setiap hari kita lakukan dalam keseharian. Karena perubahan itu memang ada di depan mata kita,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menambahkan bahwa dirinya saat ini menjalin hubungan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara Timur Tengah. Karena selama ini Presiden melihat mitra Indonesia hanya fokus pada sejumlah negara barat sehingga diperlukan terobosan baru. “Oleh sebab itu, setelah pelantikan di akhir 2014 yang lalu saya pergi ke negara-negara Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Qatar. Untuk apa? Keseimbangan dalam posisi ketidakpastian seperti ini sangat diperlukan sekali,” ungkapnya.

Hasilnya hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah pun berjalan dengan baik, bukan hanya hubungan secara kenegaraan namun juga hubungan secara pribadi. “Waktu saya pergi ke Arab Saudi saya kaget saat itu Raja Salman menjemput saya di depan pintu pesawat. Hal yang tidak lazim sebetulnya tapi juga resiprokal. Begitu beliau saya undang, datang ke Jakarta sama saya jemput beliau di depan pesawat juga,” kata Presiden.

Hal serupa juga dilakukan Presiden saat menjalin kerja sama di bidang ekonomi dan investasi dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. “Saat saya berkunjung ke Uni Emirat Arab, saya juga kaget dijemput di depan pintu pesawat oleh Syeikh Muhammad langsung. Disetiri sendiri, saya digeret masuk ke mobil. Langsung dibawa pergi begitu saja. Paspampres di belakang pontang-panting mengikuti kita karena itu di luar skenario yang tidak biasa dikerjakan oleh kepala pemerintahan negara lain,” tuturnya.

Melihat hal tersebut, Presiden pun yakin pendekatan seperti itu penting untuk dilakukan dengan negara lain sehingga mendatangkan investasi yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tanah Air. “Saya tanya kepada beliau, kenapa tidak investasi di Indonesia? Kenapa selalu investasi di barat atau di Amerika? Beliau menyampaikan, bagaimana saya bisa investasi di Indonesia kalau saya tidak tahu mengenai investasi apa yang menguntungkan di Indonesia karena saya tidak pernah bertemu menteri ataupun pemerintah Indonesia,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan masalah lain yang dihadapi Indonesia yakni kesalahan distribusi aset yang tidak sampai ke tangan rakyat dan hanya dinikmati pihak tertentu. “Oleh sebab itu, pada awal tahun ini kita telah mulai membagikan konsesi-konsesi selama 35 tahun kepada rakyat baik untuk pribadi, koperasi, pondok pesantren yang kita harapkan ini nantinya akan menumbuhkan ekonomi dalam skala besar tetapi di pihak rakyat,” kata Presiden.

Di bagian lain sambutannya, Presiden juga menyinggung masalah industri kreatif Tanah Air. Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, potensi tersebut masih belum dimanfaatkan dengan maksimal. “Saya sangat senang sekali apabila ada pebisnis-pebisnis baru di bidang ini yang kami juga bisa sedikit menyuntik agar ini bisa tumbuh dengan baik sehingga bisnis-bisnis baru di bidang ini bisa kita kembangkan dengan baik,” ucap Presiden.

Pada bagian awal sambutannya, Presiden mengapresiasi keberhasilan dan semangat yang dimiliki anggota KAHMI dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden meyakini jika semangat tersebut merupakan warisan ilmu dari salah satu pendiri KAHMI yang juga pahlawan nasional, Prof. Lafran Pane.  “Saya sangat senang, sangat berbahagia sekali dapat hadir di tengah-tengah anggota KAHMI karena artinya saya hadir di tengah-tengah orang-orang hebat, orang-orang pintar, tokoh-tokoh yang handal di segala bidang,” tutur Presiden.

Senada dengan pernyataan Kepala Negara, Presidium Majelis Nasional KAHMI, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD pun menyatakan tekad dan kesetiaan para anggota KAHMI untuk ikut membantu pemerintah membangun Tanah Air. “KAHMI bukan organisasi politik, karenanya KAHMI tidak berafiliasi ke partai politik manapun. Kesetiaan KAHMI adalah kesetiaan kepada NKRI. Karena KAHMI juga turut membangun dan menikmati berkat Allah yang ditumpahkan kepada Indonesia ini melalui NKRI,” ucap Mahfud MD.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, serta Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi. (PR)

Saat memutuskan membangun Jalan Trans Papua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada yang menyampaikan kepadanya, apakah ada jaminan bahwa pembangunan itu akan meningkatkan, menaikkan pertumbuhan ekonomi di Papua, di tanah Papua?

“Ini kan kayak telur sama ayam. Dibangun Dulu jalannya kemudian ekonominya tumbuh atau kita menunggu tumbuhnya ekonomi baru kita membangun jalan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan Sarasehan Nasional DPD-RI “Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD-RI Tahun 2017”, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Jumat (17/11) pagi.

Presiden menegaskan, Trans Papua ini dibangun agar sekali ketimpangan infrastruktur antara Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur itu menjadi seimbang.

Untuk itu, Presiden menyampaikan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberikan dukungan kalau pemerintah membangun daerah-daerah. “Jangan kita membangun Trans Papua malah ada yang dari DPD yang menanyakan untuk apa itu,” ujarnya.

Kepala Negara mengaku sedih waktu dirinya ke Wamena mendapati harga semen di sana dan di Pegunungan Tengah Rp800 ribu per sak. Bahkan pada bulan-bulan saat cuaca tidak baik kadang bisa menjadi Rp1,5 juta. Sementara harga di Jawa hanya Rp70-80 ribu.

Harga BBM juga demikian, waktu dirinya bertanya dijawab warga harga bensin di Papua Rp60 ribu. Kadang-kadang dalam cuaca yang tidak baik bisa mencapai 100 ribu per liter. Padahal di Jawa harga bensin hanya Rp6.450 per liter.

Perbedaan harga tersebut dinilai Presiden Jokowi sangat jauh sekali. Kalau masih Rp10 ribu ia masih bisa memaklumi, Rp15 ribu juga masih bisa memaklumi. Tapi kalau 60 ribu itu sudah 10 kali lipat dari harga yang ada di Jawa.

“Saat itu juga saya perintahkan pada Menteri BUMN. Saya enggak mau tahu saya minta harga bensin di Papua khususnya di Pegunungan Tengah, di Wamena harganya sama dengan di Jawa. Tapi baru 1,5 tahun setelah perintah itu, harga bisa sama di Jawa,” kata Presiden Jokowi tersenyum.

Presiden menegaskan, ini bukan masalah ekonomi, bukan hanya masalah ekonomi. “Ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Kepala Negara.

Saat ini, menurut Presiden, harga semen sudah bergerak hampir separuhnya. Memang belum seperti harga normal yang ada di Jawa, tetapi Kepala Negara meyakini kalau Trans Papua ini selesai dan semen bisa diangkut lewat darat tidak diangkut lewat udara, maka harga itu kurang lebih akan mirip-mirip dengan Jawa.

“Kalau terpaut 10 ribu-20 ribu masih maklum. Tapi kalau sampai 10-20 kali lipat, itu sudah bukan hal yang wajar lagi,” imbuh Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden Jokowi kembali meminta dukungan DPD RI apabila pemerintah saat ini membangun jalan, membangun pos perbatasan, membangun bendungan di daerah-daerah.

Sarasehan itu dihadiri oleh mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menko Polhukam Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Usai acara, presiden langsung menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur untuk melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara. (PR)

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe

MANILA - Tahun depan Indonesia dan Jepang akan merayakan 60 tahun hubungan diplomatik. Menjelang perayaan itu, kedua negara sepakat untuk melakukan kegiatan bersama. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Shinzo Abe saat keduanya bertemu di Hotel Diamond, Manila, Filipina pada Minggu, 12 November 2017.

Presiden Jokowi menginginkan adanya perkembangan yang signifikan kerjasama di bidang infrastruktur dalam perayaan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara. “Hal ini akan menjadi kado yang monumental bagi 60 tahun hubungan kedua negara,” ucap Presiden Jokowi.

Untuk kerja sama investasi, Presiden Jokowi mengapresiasi peningkatan investasi Jepang di Tanah Air. “Hampir mencapai 90 persen pada 2016,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa investasi di Indonesia sudah jauh membaik. Index Ease of Doing Business (EODB) Indonesia misalnya, telah melompat dari peringkat 114 pada tahun 2015 menjadi peringkat 72 di tahun 2017. Indonesia juga telah mendapat “investment grade” dari tiga lembaga pemeringkat internasional. “Dengan situasi yang semakin baik ini saya berharap investasi Jepang pada 2017 akan dapat melampaui angka investasi tahun lalu,” ucap Presiden.

Sementara itu, PM Abe memuji kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah berhasil memperbaiki iklim investasi. “Terima kasih atas kepemimpinan Presiden Jokowi, iklim investasi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan,” ucap PM Abe.

Sebelum pertemuan bilateral tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan kepada jurnalis dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan PM Abe juga telah meluncurkan logo 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang. “Tahun depan merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang karena kita akan merayakan 60 tahun hubungan diplomatik,” ucap Retno.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Dubes RI untuk Filipina Johny Lumintang. (PR)