Presiden Jokowi menghadiri acara Peringatan Nuzulul Quran 1440H/2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5) malam. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, peringatan Nuzulul Quran memiliki makna yang berlipat ganda bagi bangsa Indonesia, tidak hanya makna keagamaan tetapi juga punya makna kebangsaan yang besar.

“Tidak hanya meningkatkan pemahaman tetapi juga mengamalkan persatuan bangsa sebagai bagian dari iman kita,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peringatan Nuzulul Quran 1440H/2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5) malam.

Melalui Peringatan Nuzulul Quran ini, lanjut Kepala Negara, Bangsa Indonesia diminta menggali banyak inspirasi, inspirasi untuk meneguhkan persatuan bangsa, inspirasi untuk menahan ego kelompok, ego golongan, dan memperkuat semangat kebangsaan kita.

Kepala Negara menegaskan, melalui Peringatan Nuzulul Quran, semua ingin meneguhkan komitmen untuk menjalankan tugas kita sebagai manusia. Bahwa tugas manusia, menurut Presiden, di muka bumi adalah untuk menciptakan kebaikan dan tidak membuat kerusakan.

“Tugas kita adalah membangun tatanan sosial yang rukun, tatanan sosial yang damai, serta yang meningkatkan kesejahteraan dan keadilan,” tegas Kepala Negara.

Kepala Negara mencontohkan kenabian Muhammad SAW yang antara lain dibuktikan dengan kemampuan membangun tatanan sosial. Menurut Kepala Negara, Nabi berhasil membangun tatanan sosial baru, yang menyatukan suku-suku Arab menjadi sebuah bangsa yang besar dan juga menyatukan seluruh umat Islam dalam ikatan iman yang sama.

Ketika para pendiri negara Indonesia merintis Peringatan Nuzulul Quran pun, lanjut Kepala Negara, adalah dengan menyelaraskan semangat keagamaan dan semangat kebangsaan. Ia menambahkan bahwa Bung Karno mentradisikan Perayaan Nuzulul Quran di Istana.

“Ini adalah nasihat dari para ulama-ulama kita, sebagai rasa syukur atas anugerah kemerdekaan yang diberikan Allah SWT kepada kita bangsa Indonesia. Jadi tradisi Nuzulul Quran di Istana ini adalah sekali lagi atas nasihat para ulama-ulama kita,” terang Presiden Jokowi.

Karena itu, saat memperingati Nuzulul Quran, menurut Kepala Negara, sebenarnya Bangsa Indonesia sedang memperingati kenabian Rasulullah yang berhasil membangun tatanan sosial yang menyatukan suku bangsa yang berbeda-beda. Ia menambahkan bahwa Rasulullah mampu membangun tatanan sosial yang menyatukan suku bangsa yang berbeda-beda, yang berhasil mengangkat derajat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan keberadaban.

“Selain itu, hari ini kita memperingati Nuzulul Quran sebenarnya juga sedang memperingati warisan para pendiri negara kita yang menyelaraskan keberagaman dalam bingkai kebangsaan, sebagai (mana) tertuang dalam Pancasila,” tutur Kepala Negara.

Kepala Negara meyakini, dengan menjalani tuntunan Alquran dan kenabian Rasulullah, dan dengan mengambil inspirasi dari para pendahulu bangsa, insyaallah Indonesia akan terus bersatu, terus rukun, dan terus damai.

“Indonesia menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih makmur dan lebih sejahtera. Dan Indonesia akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Tampak hadir dalam Peringatan Nuzulul Quran itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata Arief Yahya, pimpinan lembaga negara, dan para duta besar negara sahabat. (HIM/OJI/ES)

Presiden saat meresmikan Bendungan Rotiklot yang terletak di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Senin (20/5).

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini, Senin (20/5), meresmikan Bendungan Rotiklot yang terletak di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Bendungan Rotiklot merupakan salah satu dari 49 bendungan baru yang dibangun oleh pemerintah pada periode 2015-2019.

Dalam sambutannya, Presiden kembali menekankan bahwa air merupakan kunci untuk meraih kemakmuran dan kesejahteraan di NTT. Oleh karena itu, jika di provinsi lain hanya dibangun satu bendungan, maka di NTT pemerintah membangun tujuh bendungan.

Ketujuh bendungan itu adalah Raknamo, Rotiklot, Napun Gete, Temef, Manikin, Mbay, dan Welekis.

“Yang sudah selesai Raknamo. Sekarang Rotiklot airnya sudah naik seperti ini, sangat bagus sekali airnya. Nanti ada lagi Napun Gete. Ada lagi yang lain, ada tujuh semuanya. Itu pun Pak Gubernur, Pak Wagub masih mau minta tambah lagi. Ketemu bupati tambahnya sekarang waduk dan bendungan semuanya. Karena memang rumusnya di situ, jurusnya memang harus dimulai dari air,” ujar Presiden.

Setelah air tersedia, Presiden menuturkan, masyarakat bisa menanam beragam komoditas, baik itu padi, jagung, bawang merah, pepaya, pisang, hingga semangka atau melon di musim kemarau. Dengan tersedianya air, lanjutnya, maka petani bisa panen lebih dari sekali dalam setahun.

“Baru step berikutnya kalau airnya ada kita berfikir apa yang akan kita tanam. Step by step memang kita harus mencari jalan keluar agar kesejahteraan, kemakmuran betul-betul bisa kita raih bersama-sama,” ungkapnya.

Bendungan Rotiklot sendiri bisa mengairi 139 hektare lahan. Selain itu, bendungan ini juga bisa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air, tempat wisata, dan untuk air baku seluruh penduduk di Kabupaten Belu,

“Kita harapkan nanti bendungan-bendungan yang lain juga segera diselesaikan oleh Menteri PU kemudian yang permintaan bendungan yang baru-baru masih dalam pembahasan dan perhitungan,” lanjutnya.

Daya tampung total bendungan ini sebesar 3,30 juta meter kubik dengan luas genangan 29,91 hektare dan tampungan efektif 2,33 juta meter kubik. Bendungan ini bertipe pelimpahan samping dengan lebar pelimpahan 12 meter, panjang saluran 255,59 meter, tinggi bendungan 42,50 meter, lebar puncak 10 meter, dan panjang puncak 415,82 meter.

Bendungan ini sebelumnya dikerjakan sejak akhir tahun 2015 silam dengan target waktu selama 1.110 hari kelender dengan sumber dana APBN tahun anggaran 2015-2018 dengan nilai kontrak konstruksi Rp497 miliar. Ia berharap masyarakat Kabupaten Belu bisa merasakan manfaat kehadiran Bendungan Rotiklot ini.

“Hati-hati, setiap bendungan ini, ini habisnya Rp497 miliar, jangan dipikir kecil. Kalau 7, kalikan sendiri. Gede banget. Tapi memang ini sangat diperlukan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur dan untuk jangka yang sangat panjang ini akan sangat bermanfaat,” tutur Kepala Negara.

Turut mendampingi Presiden dalam acara peresmian Bendungan Rotiklot, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Staf Khusus Presiden Gregorius Mere. (BPMI/EN)

Presiden Jokowi berbincang dengan atlet para layang saat meninjau Desa Kutuh, di Kuta Selatan, Bali, Jumat (17/5) siang. Desa ini mengembangkan Sport Tourism dengan Dana Desa.

Dari Bandara Internasional I Gusti Ngura Rai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menuju Desa Kutuh, Kuta Selatan Kabupaten Badung untuk meninjau pembangunan lapangan sepak bola dan paralayang di desa tersebut yang memanfaatkan Dana Desa.

Presiden tiba di lapangan bola yang masih dalam proses pembangunan disambut antusias oleh warga setempat. Presiden kemudian berdialog dengan Kepala Desa, Kepala Adat setempat mengenai pembangunan kawasan wisata olahraga didampingi oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sanjojo, Seskab Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Selanjutnya Presiden juga menyempatkan berbincang bersama dengan 3 (tiga) pemain paralayang sebelum mereka menunjukkan aksinya di hadapan Presiden.

Dirasakan Masyarakat

Presiden Jokowi menilai Desa Kutuh merupakan salah satu desa yang berhasil betul memanfaatkan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakatnya, dengan berkonsentrasi di sport tourism dengan jalan menyewakan lapangan bola untuk latihan, untuk kompetisi internasional.

Kemudian ada paralayang yang juga setahun bisa menghasilkan Rp800 juta. Sehingga untuk desa sendiri memiliki pendapatan Rp50 miliar per tahun.

“Coba bayangkan. Ini yang bagaimana Dana Desa itu bisa men-trigger ekonomi yang ada di wilayah sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” kata Presiden seraya menambahkan, model yang dilakukan Desa Kutuh bisa dikopi ditempat-tempat lain yang memiliki kemiripan, entah di Sumatra, entah di Jawa, bisa menjadi sebuah model keberhasilan sebuah manajemen pengelolaan Dana Desa untuk kemanfaatan masyarakat. (FID/OJI/ES)

Presiden Jokowi didampingi Ketua Umum MUI dan sejumlah pejabat meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (14/5) sore.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, ekonomi syariah memiliki potensi yang besar di tingkat global, di tingkat dunia. Mengutip Menteri Bappenas, Presiden mengatakan, potensi itu di tahun 2023 akan mencapai 3 triliun dollar atau kurang lebih Rp45.000 triliun.

“Saya enggak bisa bayangkan angka seperti itu karena yang kita kelola APBN kita sekarang ini kurang lebih 2.000 lebih sedikit,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan pada peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Gedung Saleh Afiff Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (14/5) sore.

Menurut Presiden, ini adalah sebuah kekuatan besar yang harus dilihat dan mulai dipikirkan, untuk mengambil peluang ekonomi yang begitu besar ini.

Namun sayangnya, lanjut Presiden, menurut Global Islamic Economy Indicator, di tahun 2018 Indonesia ini masih menempati urutan yang ke-10 dalam peringkat negara-negara yang menyelenggarakan ekonomi syariah. Menurut Presiden, posisi Indonesia masih jauh di belakang Malaysia, masih di belakang Malaysia, di belakang Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Yordan, Qatar, Pakistan, dan Kuwait.

“Inilah pekerjaan besar kita bersama-sama,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, saatnya telah tiba untuk membangkitkan potensi ekonomi syariah di Indonesia, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, karena Indonesia memang negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Presiden Jokowi meyakini, ekonomi syariah juga bisa turut mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong keadilan sosial, dan juga melestarikan lingkungan. Hal tersebut, lanjut Presiden, juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan.

Untuk itulah, di awal tahun, menurut Presiden, pemerintah telah membentuk manajemen eksekutif KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah), yang akan turut mengawal pelaksanaan dari Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia ke depan.

“Jadi ada yang mengawal, agar setiap perkembangan itu, setiap progres itu bisa kita cek dan kita ikuti terus,” sambung Presiden.

Dengan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Presiden Jokowi menilai, Indonesia melakukan lompatan besar untuk menguatkan ekosistem ekonomi syariah Indonesia, karena membangun ekosistem ini yang memang paling sulit.

“Masterplan yang akan menjadi panduan kita semua untuk dijalankan dalam pelaksanaannya, untuk dimonitor progres perkembangannya, untuk dipastikan untuk kita memastikan pencapaian-pencapaiannya,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, pemerintah akan terus menguatkan rantai nilai halal dengan fokus pada sektor makanan dan minuman, fashion, pariwisata, media, rekreasi serta farmasi dan kosmetika. Dan sebagai pendukungnya, pemerintah juga akan menguatkan keuangan syariah. “Kita akan terus kuatan UMKM kita, kita akan kuatkan ekonomi digital kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengaku sangat senang sekali mendengar bahwa sekarang sudah ada marketplace yang tidak hanya 1-2 menawarkan produk-produk halal.

“Saya kira ini menjadi sebuah step untuk kita memasarkan produk-produk kita yang sudah banyak. Sehingga kita tidak hanya menjadi negara konsumen terbesar produk halal global tetapi juga menjadi produsen terbesar dari produk-produk hal-hal yang akan masuk ke negara-negara lain,” tutur Kepala Negara.

Menurut Kepala Negara, sekarang sudah banyak yang fokus misalnya di fashion muslim. Ia melihat dari sisi desain kelasnya sudah betul-betul kelihatan sekali, masuk ke kelas menengah atas. Di desain dengan sangat rapi dan bagus, menurut Presiden, harganya jika dilihat juga sangat kompetitif.

“Hal-hal seperti ini yang saya kira harus kita berikan ruang sehingga bisa memajang produk-produk itu di marketplaceIndonesia dan kemudian dimasukkan kepada jaringan marketplace global/global marketplace,” tutur Kepala Negara.

Presiden Jokowi percaya bahwa ketika kita semua berkomitmen menjalankan masterplan ekonomi syariah Indonesia ini, maka Indonesia akan segera menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.

Selanjutnya dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim, Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma’ruf Amin, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (FID/HIM/OJI/ES)

Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat menekan bel sirene tanda peresmian Tol Pandaan-Malang Seksi I-III, di Gerbang Tol Singosari, Malang, Senin (13/5) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengoperasian Jalan Tol Pandaan-Malang seksi I-III, di Gerbang Tol Singosari, Malang, Jawa Timur, Senin (13/5) siang. Tiba sekitar pukul 10:45 WIB, Presiden Jokowi terlebih dahulu meninjau displai panel dan maket proyek jalan tol Pandaan-Malang.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengakui jalan tol Surabaya sampai Malang sudah bertahun-tahun ditunggu oleh Masyarakat. Jika sebelumnya jarak Surabaya-Malang ditempuh 3-3,5 jam, sekarang jarak tersebut diperkirakan bisa ditempuh hanya dalam waktu 1 jam.

“Memang masih kurang sedikit, kurang 7,8 kilo. Tapi tadi saya sudah kejar agar ini bisa diselesaikan maksimal akhir tahun, maksimal. Syukur bisa maju,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian pengoperasian Jalan Tol Pandaan-Malang, di Gerbang Tol Singosari, Malang, Jawa Timur, Senin (13/5) siang.

Dalam kesempaan itu Presiden menyampaikan, dirinya sudah meminta kepada Menteri BUMN selaku pemilik jalan tol Pandaan-Malang agar jangan bayar dulu sampai Lebaran.

“Gratisin dulu sampai Lebaran saja, enggak usah lama-lama, untuk percobaan dulu, tapi sampai Lebaran gratis. Sudah dijawab, “Bisa, Pak,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden berharap peresmian ruas tol Pandaan-Malang Seksi I-III itu mempercepat mobilitas barang, jasa, dan orang, sehingga diharapkan di Malang Raya ini nanti betul-betul menjadi sebuah kawasan wisata yang terkoneksi dengan tol ini, dan diharapkan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin baik dan semakin meningkat.

Usai memberikan sambutan, Presiden menekan sirine tanda diresmikannya Jalan Tol Pandaan-Malang dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.

Mendampingi Presiden dalam peresmian diantaranya Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (DNA/RAH/ES)

Presiden Jokowi didampingi Ketua MPR dan Wakil Presiden menjawab wartawan usai mengikuti buka bersama di rumah dinas Ketua MPR, Jakarta, Jumat (11/5) malam. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dalam acara buka puasa bersama pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), di rumah dinas Ketua MPR yang berlokasi di Jalan Widya Chandra IV Nomor 16, Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (10/5) petang.

Tiba di tempat acara sekitar pukul 17.20 WIB. , Presiden yang mengenakan baju koko berwarna putih dan peci hitam, langsung disambut Ketua MPR Zulkifli Hasan. Setelah bersalaman, keduanya kemudian bergegas masuk ke dalam rumah.

Dalam acara ini, Presiden duduk satu meja dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus.

Sambil menunggu waktu berbuka puasa, acara diisi dengan tausiah ramadan yang disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Sebelumnya, Ketua MPR selaku tuan rumah juga turut memberikan sambutan dan ucapan selamat datang.

Tepat pukul 17.48 WIB saat azan Magrib berkumandang, Presiden berbuka puasa yang dilanjutkan dengan salat Magrib berjemaah. Setelahnya, Presiden menyantap hidangan yang telah disediakan.

Untuk diketahui, kegiatan buka puasa bersama ini merupakan kegiatan rutin yang digelar pimpinan dan anggota MPR. Presiden pun memastikan akan turut hadir dalam acara buka puasa bersama di kediaman Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama sejumlah pimpinan lembaga negara lainnya.

“Ya tadi kita sepakat bersama, di satu meja tadi pak Ketua MPR, ada juga Pak Wapres, ada juga Ketua DPD, ada juga pak Ketua DPR, Ketua MK juga sepakat, kita sepakat semuanya bahwa nanti pada hari Senin kita akan berbuka puasa di tempatnya pak Ketua DPR, Pak Bambang Soesatyo,” kata Presiden sebelum meninggalkan tempat acara.

Tampak sejumlah pejabat yang turut hadir dalam acara buka puasa bersama kali ini, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, para Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar, Evert Ernest Mangindaan, dan Mahyudin. (BPMI Setpres/ES)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri membuka Musrenbangnas 2019, di Shangri-La, Kota BNI, Jakarta Pusat, Kamis (9/5) pagi. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara ekonomi terkuat, bisa masuk 5 besar ekonomi terkuat dunia, dan bisa masuk 4 besar ekonomi terkuat dunia di 2045.

“Memiliki peluang besar untuk masuk ke sana,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019, di Shangri-La, Kota BNI, Jakarta Pusat, Kamis (9/5) pagi.

Tetapi untuk masuk ke sana, menurut Presiden, juga tidak mudah, banyak tantangan-tantangan yang harus diselesaikan, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi.

Ia mengingatkan, banyak negara-negara yang terjebak kepada middle income trap/negara dengan pendapatan menengah, terjebak di situ karena tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang ada di negaranya.  Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menekankan, kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, yang akan dihadapi menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka.

Presiden Jokowi menguraikan, persoalan itu yang pertama, infrastruktur. Menurut Presiden, pemerataan infrastruktur ini harus bisa diselesaikan, dan tanpa ini jangan berpikir kita masuk kelima, keempat ekonomi terkuat dunia.

Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada gubernur, bupati, wali kota, setelah selesainya beberapa infrastruktur yang telah dibangun, baik itu jalan, jalan tol, pelabuhan, bandara, segera provinsi, kabupaten dan kota menyambungkan dengan titik-titik produksi yang ada di daerah masing-masing.

“Sambungkan dengan kawasan industri, sambungkan dengan kawasan-kawasan wisata, sambungkan dengan sentra-sentra industri kecil, sambungkan dengan pusat-pusat produksi baik pertanian maupun perkebunan. Itu tugasnya daerah,” tegas Presiden.

Yang kedua, lanjut Presiden, reformasi struktural. Menurut Presiden, reformasi birokrasi harus betul-betul dijalankan. Kelembagaan harus disederhanakan. Urusan-urusan perizinan semua dari pusat sampai ke daerah harus berani dipotong.

“Tanpa itu jangan juga bermimpi menjadi empat besar, lima besar ekonomi terkuat dunia,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengaku sudah bolak-balik ngomong perizinan. Tapi yang menetas dapat dikatakan sangat kecil sekali.

“Orangnya datang, datang, datang, ingin, ingin, ingin, tapi tidak netas, karena kita tidak bisa mengeksekusi dan merealisasikan,” ungkap Presiden seraya menunjuk contoh pembangkit listrik, baik tenaga uap, angin, panas bumi yang menurutnya semuanya ruwet.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan para gubernur, bupati, dan walikota dari seluruh tanah air. (DND/HIM/RAH/ES)

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan pada Buka Puasa Bersama dengan Pimpinan Lembaga Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5) petang. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa pemerintah serius dalam masalah pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia (RI). Masalah ini, menurut Presiden, telah dibahas di internal pemerintah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.

“Kemudian 1,5 tahun yang lalu, kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sisi sosial politik, dan juga dari sisi lingkungan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Buka Puasa Bersama dengan pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5) petang.

Presiden yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, bahwa Pulau Jawa ini sudah dihuni oleh 57 persen dari total penduduk Indonesia atau kurang lebih 149 juta orang.

Padahal di pulau-pulau yang lain, misalnya di Sumatra, lanjut Presiden, dihuni 21 persen, kemudian di Pulau Kalimantan baru dihuni oleh 6 persen dan pulau-pulau yang lain misalnya di Sulawesi baru 7 persen, Papua dan Maluku kurang lebih baru 2-3 persen.

“Oleh sebab itu, kami nantinya akan tindak lanjuti konsultasi ini, tentu saja dengan lembaga-lembaga negara yang terkait dengan ini baik dari sisi hukum maupun politisnya,” ujar Presiden.

Presiden menekankan, bahwa dari sisi lingkungan terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, memang Jakarta berada di dalam ring of fire dan juga banjir yang kita sudah berusaha penuh untuk menyelesaikan ini.

Dan yang kedua, juga dari sisi tersedianya air bersih. “Saya kira ke depan ini akan menjadi sebuah persoalan besar apa bila kita tidak segera memikirkan langkah-langkah dalam hal penyediaan air ini,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa pemindahan ibu kota ini akan segera diputuskan. Namun demikian, Presiden berjanji akan mengkonsultasikan tahapan-tahapan besar (pemindahan ibu kota) itu dengan lembaga-lembaga terkait.

3 Alternatif

Menurut Presiden Jokowi, saat ini ada 3 (tiga) alternatif daerah yang sudah disiapkan lahannya. Ada yang 80.000 hektare, 120.000 hektare dan ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum diputuskan yang mana yang ingin dipakai.

“Seperti yang kita ketahui, di Jakarta ini ada 66.000 hektare, sehingga apa yang sudah tersedia ini saya kira lebih dari cukup kalau hanya untuk dipakai ibu kota pemerintahan. Artinya, ini tinggal memutuskan,” tegas Presiden.

Sedang yang menyangkut biaya atau anggaran, menurut Presiden, Menteri Keuangan sudah menyampaikan, karena hitungan dari Menteri PUPR, kalau angka seperti itu tidak ada masalah asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya, juga anggaran kita siap untuk menjalankan keputusan ini.

Tetapi Presiden mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan, agar masalah anggaran ini tidak membebani APBN. “Akan kita cari sebuah scheme khusus sehingga nantinya ibu kota jadi tetapi APBN tidak terbebani,” ucap Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Agus Hermanto, dan Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar.

Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (FID/OJI/ES)

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Bendungan Gondang, di Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar, Jateng, Kamis (2/5) pagi.

Setelah meresmikan Bendungan Gondang, di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (2/5), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan akan segera membangun Bendungan Jlantah di daerah yang sama. Tidak itu saja, Presiden Jokowi mengisyaratkan akan membangun lagi bendungan di tempat yang lain.

“Ya terus akan kita bangun. Ini dalam lima tahun ini kita kan telah mulai dikerjakan itu 49 bendungan. Beberapa sudah selesai Bendungan Raknamo sudah, Rotiklot sudah, Bendungan Gondang, ini nanti yang Sei Gong juga sudah, Tanjung Mila juga sudah. Ini tinggal diresmikan saja, sudah,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai peresmian Bendungan Gondang.

Menurut Presiden, bendungan kita ini baru 231, dan dalam lima tahun ini tambah 49. Itupun kalau 49 nanti rampung semuanya, itu baru dua puluh persen.

“Sekarang ini baru 1 persen, kalau tambah itu baru 20 persen dari kebutuhan yang ada. Jadi kebutuhan air yang ada ini masih jauh sekali. Kalau 49 selesai, itu baru dua puluh persen, masih kecil sekali. Sehingga jumlah bendungan ini memang harus dikebut sehingga persentasenya menjadi membesar lagi,” terang Presiden.

Tetapi apapun itu, lanjut Presiden, jika 49 bendungan/waduk tadi itu selesai itu baru 20 persen dari kebutuhan air untuk irigasi yang diperlukan, masih jauh sekali. Karena itu, Presiden mengisyaratkan akan kembali membangun bendungan-bendungan.

“Ya, tetap, tetap, tetap, tetap. Jumlahnya kurang lebih sama. Dan dari pengalaman membangun bendungan sekarang ini yang sudah ketemu jurusnya, sehingga lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat,” terang Presiden.

Menurut Presiden, pemerintah harus mengejar sebuah jumlah yang ideal, baik untuk irigasi, untuk air baku, untuk pembangkit listrik, di semua provinsi yang ada di negara Indonesia.

Panen 2 Kali

Khusus untuk Bendungan Gondang yang baru diresmikannya, menurut Presiden, nanti akan mengairi 4.680 hektare sawah yang ada di Kabupaten Karanganyar maupun di Kabupaten Sragen, dan juga untuk kepentingan air baku di wilayah dua kabupaten tadi.

Ia mengemukakan, Bendungan Gondang sudah selesai, ini tinggal ditutup. Nanti air akan mulai menggenang, diharapkan penuh mungkin beberapa bulan, September ini sudah penuh.

“Saya kira September sudah penuh airnya,” ujar Presiden.

Dengan adanya sumber air dari Bendungan Gondang, Presiden Jokowi berharap nantinya ada peningkatan produktivitas, terutama produksi sawah-sawah yang ada di sekitar bendungan ini. Jika biasanya mungkin panen sekali menjadi dua kali, yang dua kali menjadi tiga kali.

“Sragen nanti tiga kali. Ini kan menjadi meningkat produktivitasnya,” tegas Presiden. (MAY/AGG/ES)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas tentang pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang.

Dalam pengantarnya Presiden menjelaskan, bahwa gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno, sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini, menurut Presiden, timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.

Presiden mengingatkan, dalam membicarakan soal ini tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit. “Tapi kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global,” ujarnya.

Ketika semua sepakat akan menuju negara maju, menurut Presiden, pertanyaan pertama terutama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik dan sekaligus sekaligus pusat bisnis.

Beberapa negara, lanjut Presiden, sudah mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya. Ia menyebutkan banyak sekali contoh seperti Malaysia, Korea  Selatan, Brazil, Kazakhstan, dan lain-lain.

“Sekali lagi, kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini,” tegas Presiden.

Namun Presiden mengingatkan, memindahkan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya.

“Tapi saya meyakini insyaallah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,” ucap Presiden meyakinkan.

Rapat terbatas itu dihadiri di antaranya oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menkominfo Rudiantara, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri PANRB Syafruddin, Jaksa Agung Prasetyo.

Selain itu, turut dihadiri pula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menhub Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BKPP Ardan Adiperdana, Kepala BPS Suhariyanto, Gubernur DKI Anies Baswedan, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Wagub Banten Andika Hazrumy, Wali Kota Bogor Bima Aria, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachma Diamy, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, dan para pejabat eselon satu di lingkungan Lembaga Kepresidenan.(FID/EN/JAY/ES)