Presiden Jokowi berfoto bersama tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menerima 61 tokoh yang merupakan representasi masyarakat Papua dan Papua Barat, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9) siang.

Kepala BIN Budi Gunawan dalam laporannya mengatakan, tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat yang hadir itu berjumlah 61 orang, yang mewakili komponen tokoh adat, gereja, organisasi, akademisi, mahasiswa, wanita, dan pemuda.

“Para tokoh ini telah hadir di Jakarta sejak 6 September lalu untuk menyampaikan aspirasi yang terkait dengan bagaimana memajukan Papua dan meningkatkan kesejahterannya menjadi lebih baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Budi.

Sementara pemimpin rombongan tokoh Papua, Abisai Rollo, mengatakan kedatangannya ke Istana untuk menyampaikan harapan, kecemasan, dan kebutuhan serta beberapa pemikiran ke depan untuk tanah Papua yang lebih baik dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Kami fokus pada sumber daya manusia karena Papua disebut daerah kaya dengan sumber daya alam namun tidak sebanding dengan jumlah dan kualitas sember daya manusia orang asli Papua yang mampu memanfaatkan sumber daya alam ini,” kata Abisai.

Abisai lalu menyampaikan 10 poin permintaan untuk masyarakat Papua-Papua Barat, yang di antaranya berisi tentang pemekaran daerah di Papua dan Papua Barat, pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi pelajar/mahasiswa Papua, hingga permintaan pembangunan Istana Presiden di Papua. (MAY/RAH/ES)

Presiden Jokowi berdialog dengan warga saat penyerahan SK TORA di Taman Digulis Untan, Pontianak, Kalbar, Kamis (5/9) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan penyerahan Surat Keputusan (SK) Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Hutan seluas 133 ribu hektar kepada 5.200 Kepala Keluarga (KK), di Taman Digulis Untan, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (5/9) siang.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, penyerahan SK TORA itu adalah proses yang dilakukan pemerintah untuk mendistribusi lahan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ia meminta setelah menerima SK TORA itu, masyarakat mengurus sertifikatnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

“Tapi ini sudah, sudah kuat, sebetulnya sudah kuat. Tapi kalau mau sertifikatnya, urus lagi di Kantor BPN. Pak Menteri BPN sudah bisik-bisik saya, kalau sudah yang pegang ini (SK TORA) gampang nanti begitu ukur tanah rampung akan bisa kita selesaikan,” kata Presiden Jokowi.

Dengan penyerahan SK TORA itu, lanjut Presiden, kini yang pegang lahan tidak hanya yang gede-gede. Tapi rakyat kecil juga pegang. ”Saya selalu sampaikan saya enggak pernah memberikan yang gede-gede, tapi ke rakyat yang kecil-kecil saya berikan,” ujarnya seraya menambahkan, tadi ada yang 4 juta meter persegi tadi ada, ada yang 8 juta meter persegi, ada yang 150 hektar.

“Jadi hari ini ada 133 ribu yang kita bagikan tapi yang hadir di sini tadi yang kita berikan 19 ribu hektar. Ini gede banget lho. Jangan dipikir 133 ribu hektar itu kecil, gede banget ini. Apalagi dijadikan meter persegi untuk 5.200 KK,” ucap Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu Kepala Negara juga mengingatkan, agar lahan yang sudah dibagikan itu jangan sampai tidak ditanami apa-apa, harus betul-betul digunakan agar produktif.

“Saya hanya titip itu saja. Saya akan nanti perintahkan untuk cek satu-per satu apakah tanah-tanah yang ada ini betul-betul digunakan,” tutur Kepala Negara.

Presiden juga menyampaikan, bahwa Gubernur Kalbar sudah menjanjikan pendampingi untuk warga yang akan memanfaatkan lahannya untuk kegiatan produktif. Untuk yang mau tanam durian misalnya, akan dicarikan bibir durian yang baik. Begitu juga untuk yang mau ditanami jengkol akan dicarikan bibit jengkol yang baik.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Ketua DPD RI Oesman Sapt, Gubernur Kalbar Sutarmidji, dan Gubernur/Wakil Gubernur dari provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan. (FID/RAH/ES)

Presiden Jokowi didampingi Wapres memimpin Ratas tentang Antisipasi Perkembangan Perekonomian Dunia, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9) sore. (Foto: Agung/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jalan yang paling cepat dalam mengantisipasi terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kemungkinan resesi adalah yang berkaitan dengan Foreign Direct Investment (FDI).

“Kuncinya hanya ada di situ, nggak ada yang lain, enggak ada yang lain. Kuncinya hanya ada di situ,” tegas Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Antisipasi Perkembangan Perekonomian Dunia, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9) sore.

Untuk itu, Presiden meminta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisasi regulasi-regulasi yang menghambat, aturan-aturan yang menghambat, regulasi-regulasi yang memperlambat, regulasi-regulasi yang membuat lamban itu.

Nanti, seminggu lagi, Presiden menyampaikan, akan bicara mengenai masalah bagaimana segera menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat itu.

Presiden Jokowi menunjuk contoh, dari 33 perusahaan yang dua bulan lalu keluar dari Tiongkok, 23 memilih di Vietnam, 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand dan Kamboja. Nggak ada yang ke kita.

“Dari 33 tadi, sekali lagi 33 perusahaan yang di Tiongkok yang keluar, saya ulang, 23 ke Vietnam 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong ini digarisbawahi,” tegas Presiden seraya mengingatkan, berarti masih memiliki persoalan yang harus diselesaikan.

Setelah dilihat lebih detail lagi, menurut Presiden, kalau mau pindah ke Vietnam itu hanya butuh waktu 2 bulan rampung semuanya sedangkan di Indonesia bisa bertahun-tahun, penyebabnya hanya itu enggak ada yang lain.

Presiden juga menunjuk contoh tahun 2017, ada 73 perusahaan Jepang memilih relokasi, dan pilihan relokasinya 43 ke Vietnam, 11 ke Thailand dan Filipina, baru yang berikutnya 10 ke Indonesia.

Sekali lagi, menurut Presiden Jokowi, masalah itu ada di internal sendiri. Ia menegaskan, ada kunci keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global itu, ada di situ, dan kemungkinan bisa memayungi dari kemungkinan resesi global yang semakin besar, juga ada di situ.

Jangan Minta Dilayani

Untuk itu, Presiden meminta semua kementerian yang berkaitan dengan investasi, semuanya tidak hanya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) saja, Pertanian, Perindustrian dan BUMN, serta kementerian yang lain agar membuka pintu perusahaan-perusahaan yang sudah masuk tapi belum realisasi.

Presiden meminta agar dalam seminggu ini juga diinventarisasi dan nanti disampaikan kepadanya, ada problem apa, misalnya petrochemical yang dari Taiwan misalnya problem masalah tanah dengan Pertamina padahal investasinya gede banget, lalu Aramco enggak mau masuk-masuk karena apa dari Saudi, semuanya akan dicek satu per satu list-nya, sehingga betul-betul mereka merasa dilayani.

“Jadi tolong juga menteri-menteri ini memberikan pelayanan yang baik kepada investasi-investasi yang memang itu menjadi sebuah solusi dan jalan keluar dari tadi yang sudah saya sampaikan. Dampingi mereka sampai terealisasi, kita jangan kaya pejabat minta dilayani, kita melayani, dah,” tegas Presiden Jokowi.

Ratas tentang Antisipasi Perkembangan Perekonomian Dunia itu diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua OJK Wimboh Santoso, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (MAY/SM/AGG/ES)

Presiden Jokowi memimpin Ratas tentang Percepatan Peta Jalan Penerapan Industri 4.0, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, peta jalan penerapan industri 4.0 yang diluncurkan April 2018 lalu diperlukan agar langkah-langkah menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat terutama datangnya revolusi industri jilid ke-4 betul-betul jelas, terukur, terintegrasi.

“Saya tekankan menuju ke negara industri yang tangguh kita harus berani berubah, berani melakukan berbagai lompatan dan langkah-langkah terobosan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas mengenai Percepatan Peta Jalan Penerapan Industri 4.0, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9) siang.

Terobosan-terobosan itu, menurut Presiden, dimulai dari perbaikan regulasi yang tidak sinkron, peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), membangun ekosistem inovasi industri yang baik, peningkatan insentif-insentif untuk investasi di bidang teknologi, kemudian juga mendesain ulang zona-zona industri sampai dengan perbaikan alur aliran bahan materialnya.

Presiden Jokowi juga menyampaikan keinginannya agar langkah-langkah perubahan harus betul-betul nyata terutama di 5 sektor industri prioritas yang sudah sering kita bicarakan, yaitu di industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri kimia, dan industri elektronik.

Presiden meyakini, kalau kita konsentrasi memperbaiki struktur industri nasional kita sehingga makin kuat dan dalam, maka kita akan mampu meningkatkan PDB secara signifikan.

“Terutama dalam mendorong peningkatan ekspor dan investasi, dan juga tidak kalah pentingnya peningkatan lapangan pekerjaan baru yang bisa menampung lebih banyak lagi tenaga-tenaga kerja yang ada di negara kita,” sambung Presiden.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, dalam rapat terbatas itu ia ingin mendengar laporan implementasi dari Peta Jalan untuk Industri 4.0.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Airlangga Hartarto, Mendag Enggartiasto Lukita, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M. Nasir, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (MAY/RAH/ES)

Presiden Jokowi didampingi Menkumham, Seskab, dan Prof. Mahfud MD memukul tifa tanda Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) untuk memikirkan bagaimana respon hukum tata negara dan hukum administrasi negara terhadap dunia yang sekarang ini sudah sangat berubah.

“Mungkin bukan hanya terkait dengan format kabinet presidensil saja, tetapi terkait dengan kerangka pikir hukum tata negara dan hukum administrasi negara secara keseluruhan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9) siang.

Menurut Presiden, sistem hukum tata negara dan hukum administrasi negara harus membuka ruang-ruang terobosan dan mendorong lompatan-lompatan. Karena dalam praktek, (meskipun) yang membuat hukum kita, membuat undang-undang juga kita, tetapi kita sering terjerat sendiri oleh yang kita buat.  “Kita ingin memutuskan cepat, tidak bisa cepat karena terhalang oleh undang-undang,” ujarnya.

Ditegaskan Presiden, bahwa saat ini dunia berubah sangat cepatnya, sangat cepat sekali. Barangnya sudah keluar, sudah berjalan, regulasinya belum ada. Ini kecepatan yang sangat ini sekali. Contoh, misalnya kita kemarin di Osaka, di G20. berbicara satu saja belum bisa ada yang memberi contoh mengenai hukum untuk pajak digital.

Inila, lanjut Presiden, perubahan-perubahan yang harus kita respon dan harus kita sadari bersama. Dunia tidak semata sedang berubah sangat cepat tetapi juga sedang distrupsi. Ia mengingatkan, di era disrupsi ini, kemapanan langsung bisa runtuh, ketidakmungkinan bisa terjadi.

“Inilah yang perlu kita respon dan hukum kita, termasuk hukum tata negara harus responsif, harus fleksibel terhadap perubahan-perubahan ini. Hukum tata negara kita harus membuka ruang-ruang terobosan dan mendorong lompatan-lompatan,” tegas Presiden Jokowi.

Karena itu, Presiden menilai, hukum itu memberikan fleksibilitas yang lincah dalam menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat ini. Kita membutuhkan hukum tata negara yang memandu kita untuk berjalan cepat dan berjalan selamat.

“Cepat tapi selamat, enggak bisa hanya dapat selamatnya saja tapi tidak cepat. Ditinggal kita,” tutur Presiden.

Presiden menegaskan, bahwa kita butuh hukum tata negara yang memberikan ruang fleksibilitas yang lincah agar bangsa ini cepat, responsif terhadap perubahan-perubahan zaman yang sekarang ini terjadi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menitipkan kepada para peserta Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019 untuk menelaah ulang. Apakah sistem hukum tata negara dan sistem hukum administrasi pemerintahan kita saat ini telah memberikan ruang fleksibilitas tersebut?

“Yang saya rasakan dalam 5 tahun ini, tidak atau belum,” ucap Presiden Jokowi.

Apakah hubungan antar lembaga telah memberikan kecepatan kita untuk bergerak? Menurut Presiden,  sekarang juga tidak dan belum.

Apakah semua tata hukum kita memberikan keberanian kita untuk melakukan terobosan-terobosan inovasi? “Tidak dan juga belum. Mau berinovasi, prosedurnya  ruwet sekali. Sehingga kita kecapean dimuter-muternya, inovasinya sudah hilang,” ungkap Presiden Jokowi

Presiden mengingatkan, ketika para founding fathers memilih sistem presidensial, mungkin kerangka pikirnya adalah untuk membuat pemerintahan yang lebih trengginas. Oleh karena itu, Presiden Jokowi berharap banyak dari konferensi ini, dan ingin menunggu hasilnya.

Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 itu diikuti oleh 250 peserta dari Aceh sampai Papua, dari paling utara Sulawesi samapai paling selatan Nusa Tenggara.

Tampak hadir dalam pembukaan konferensi itu antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Prof Dr Mahfud MD. (FID/AGG/ES)

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri meninjau Candi Borobudur sebelum memimpin rapat terbatas di pelataran Resort Borobudur, di Muntilan, Magelang, Jateng, Jumat (30/8) pagi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, di tengah gejolak ekonomi global, sektor pariwisata bisa menjadi motor peningkatan devisa, menciptakan multiplier effect,  serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah.

“Karena itu pengembangan empat destinasi wisata yang sudah beberapa kali saya sampaikan Danau Toba, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, dan Borobudur harus terus dipercepat,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Pengembangan Destinasi Borobudur, di Pelataran Resort Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (30/8) pagi.

Khusus percepatan pengembangan Borobudur, menurut Presiden, juga berkaitan dengan selesainya Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) yang diharapkan nanti pada bulan Maret 2020, telah bisa digunakan secara penuh. Selain juga akan dilanjutkan pembangunan akses jalan dari Kulonprogo ke Borobudur untuk memperpendek waktu tempuh dari airport menuju ke Borobudur.

“Ini alternatif, dan kemarin juga dari Pak Gubernur Jawa Tengah, demikian juga dari Bupati Purworejo saya kira masukan-masukan yang ada sangat-sangat baik dan nantinya segera akan kita putuskan setelah studi lapangannya selesai,” ujar Presiden Jokowi.

Setelah konektivitas dirampungkan, Presiden juga meminta tata ruang, tata kelola, manajemen semuanya segera dibenahi. Rencana induk kemudian rencana detail pengembangan kawasan pariwisata Borobudur juga harus segera diselesaikan dan harus segera ditetapkan. Begitu juga pengaturan tata ruang dan penentuan zona-zona pembangunan pariwisata harus segera disepakati.

“Kita atur bersama dan kita kendalikan,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden menilai, progres di lapangan masih belum cepat, masih lambat. Ia juga minta dipercepat soal kelembagaan tata kelola di kawasan pariwisata Borobudur, dan beberapa pengembangan-pengembangan fisik sebagaimana dilihatnya sebelum Ratas, Jumat (30/8) pagi.

“Saya kira masih sangat banyak hal yang perlu dikerjakan di kawasan sekitar Candi Borobudur,” ungkap Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, dirinya akan melihat progres A sampai Z sehinggga setiap 3 bulan akan menagih kinerjanya.

Sementara untuk pengembangan kawasan Mandalika yang telah dipegang ITDC dan ini ITDC bertanggungjawab mulai perencanaan infrastruktur pendukung, penataan kawasan, kebersihan toilet, penyediaan ruang-ruang untuk UMKM, termasuk limbahnya.

“Kemarin kita lihat juga Labuan Bajo, saya juga optimis nanti akhir tahun 2020 juga akan selesai,” ucap Presiden seraya menambahkan, seluruh kementerian yang terkait agar memberikan dukungan penuh, urusan yang berkaitan dengan lahan atau tanah misalnya. Urusan yang berkaitan dengan penghijauan kembali di kawasan itu.

Terutama di Toba, Labuan Bajo, di Mandalika ini, menurut Presiden Jokowi, sangat penting sekali. Dan diharapkan betul-betul diakhir 2020, produk ini betul-betul siap dipromosikan secara besar-besaran.

Dan juga diharapkan infrastruktur pendukung, baik airport, jalan menuju ke tempat-tempat yang kita telah rencanakan kembangkan ini betul-betul bisa memberikan dukungan yang baik.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala BEKRAF Triawan Munaf, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (RSF/JAY/AGG/ES)

Presiden Jokowi memimpin Ratas tentang Impor Sampah dan Limbah, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Selasa (27/8) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mendapatkan laporan mengenai tren impor sampah dan limbah ke Indonesia yang semakin meningkat. Tren impor sampah dan limbah ini juga terjadi di negara-negara berkembang, bukan hanya di Indonesia saja.

Presiden meminta agar peningkatan impor sampah dan limbah ini disikapi dengan hati-hati. Di satu sisi impor terutama scrap kertas dan plastik bisa untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, tetapi di sisi yang lain banyaknya sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia akan berpotensi merusak lingkungan, terutama jika sampah atau limbah impor itu tidak dapat didaur ulang dan terkontaminasi oleh bahan berbahaya beracun atau B3.

“Oleh karena itu langkah-langkah pengendalian harus dilakukan,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Impor Sampah dan Limbah, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8) siang.

Yang pertama, menurut Presiden, kita harus memaksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri lebih dahulu untuk kebutuhan bahan baku industri. Yang kedua regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah ini betul-betul segera dipercepat penyelesaiannya.

“Yang ketiga juga penegakan aturan dan pengawasan yang ketat seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia, dan juga dilakukan langkah-langkah tegas yang harus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi mengingatkan, koordinasi di antara menteri-menteri terkait sangat diperlukan sehingga jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menperin Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Wakil Menkeu Mardiasmo, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (HIM/RAH/ES)

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden dan sejumlah menteri mengumumkan lokasi pemindahan iu kota negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, bahwa rencana pemindahan ibu kota negara sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

“Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers mengenai lokasi pemindahan ibu kota, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang.

Mengenai munculnya banyak pertanyaan mengapa harus pindah, Presiden Jokowi memberikan sejumlah alasan perlunya pemindahan ibu kota negara itu.

Yang pertama, menurut Presiden, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

“Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” ujar Presiden Jokowi.’

Presiden menegaskan, kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani.

“Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan, tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” jelas Kepala Negara.

Karena itulah, setelah melakukan kajian-kajian mendalam, yang diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir, menurut Presiden, kesimpulannya  bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Ditegaskan Presiden, pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Presiden juga memastikan, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Dan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.

Saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gub DKI Jakarta Anies Baswedan. (UN/DNA/AGG/ES)

Presiden Jokowi didampingi Mensesneg menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan di Papua, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (22/8) petang. (Foto: OJI/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa dirinya terus mengikuti perkembangan yang ada di tanah Papua. Ia bersyukur karena situasi di Papua sudah mulai berjalan normal kembali.

“Alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali, permintaan maaf sudah dilakukan dan ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8) petang.

Menurut Presiden, Kapolri dan Panglima TNI dan juga Menko Polhukam sudah di Papua sudah menyampaikan seperti itu (situasi berjalan normal kembali, red).

Sementara terkait pemblokiran internet di Papua, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama. 

Presiden juga mengaku telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas.

Undang Tokoh Papua

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno juga menyampaikan rencananya untuk mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat, baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk datang ke Istana, minggu depan.

“Ini tolong digarisbawahi dan minggu depan saya juga akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat, baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk datang ke Istana,” kata Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Presiden, rencananya akan dibicarakan masalah percepatan kesejahteraan di tanah Papua. (HIM/OJI/ES)

Presiden Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8) lalu. (Foto: BPMI Setpres)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa Indonesia Indonesia tidak takut terhadap persaingan. Kita hadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan yang kita miliki.

Namun demikian, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa tidak ada pilihan lain, kita harus berubah. Harus berubah karena cara-cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan. Strategi baru harus diciptakan. Cara-cara baru harus  dilakukan.

“Kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI, di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8) lalu.

Presiden menegaskan, dalam kompetisi global yang ketat berebut pengaruh, berebut pasar, berebut investasi kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga. Investasi harus membuka lapangan kerja baru, harus menguntungkan  bangsa kita.

“Langkah demi langkah tidak lagi cukup. Lompatan demi lompatan kita butuhkan. Lambat asal selamat tidak lagi relevan, yang kita butuhkan adalah cepat dan selamat,” ujar Presiden Jokowi.

Dunia yang kita huni bersama, lanjut Kepala Negara, tidak selamanya mulus dan stabil. Tidak selamanya, tidak semuanya selalu pasti, dan tidak selalu terduga sebelumnya. Kita sedang  menghadapi dinamika ekonomi global yang terus bergejolak dan menghadapi perubahan geopolitik.

Ia menyebutkan, krisis ekonomi melanda beberapa belahan dunia, krisis iklim mengancam dunia, kerusakan lingkungan menjadi ancaman kita bersama. Ring of fire yang melingkari wilayah Indonesia bisa menghadirkan bencana tanpa kita duga sebelumnya. Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah rentan bencana. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan, banjir.

Oleh karena itu, Kepala Negara menekankan, bahwa sikap sigap dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting. Kapasitas kita dalam mengelola risiko menghadapi gejolak ekonomi global, mengelola bencana yang tidak terduga harus diperkuat.

“Pembangunan kita harus sensitif terhadap berbagai risiko. Infrastruktur harus disiapkan mendukung mitigasi risiko bencana. Masyarakat juga harus waspada dan sadar risiko,” tutur Kepala Negara.

Tidak Takut Keterbukaan

Sebelumnya Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa kita juga harus tanggap dan siap dalam bidang pertahanan keamanan. Menghadapi perang siber, menghadapi intoleransi, menghadapi radikalisme, menghadapi terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. “Indonesia tidak takut terhadap keterbukaan,” tegas Presiden Jokowi. 

Menurut Kepala Negara, kita hadapi keterbukaan dengan kewaspadaan. “Kewaspadaan terhadap ideologi lain yang mengancam ideologi bangsa. Kewaspadaan terhadap adab dan budaya lain yang tidak sesuai dengan kearifan bangsa kita. Kewaspadaan dalam apapun yang mengancam kedaulatan kita,” ujar Presiden Jokowi.

Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi itu dihadiri oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Presiden terpilih 2019-2024 K.H. Ma’ruf Amin, Ibu Shinta Nurriyah Abdurrahman Wahid, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Hamzah Has, Sandiaga Uno, dan para duta besar negara sahabat. (Tim Liputan MPR-DPR/ES)