Presiden Jokowi berfoto bersama pimpinan MPR RI 2019-2024, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10) siang. (Foto: Humas/Jay).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyelenggaraan upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, pada Rapat Paripurna MPR RI, di Jakarta, Minggu (20/10), dan perayaannya dilakukan sederhana. “Dilakukan sederhana tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan acara itu,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers usai menerima pimpinan MPR RI 2019-2024, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10) siang. Menurut Presiden Jokowi kedatangan pimpinan MPR RI yang dipimpin ketuanya Bambang Soesatyo itu untuk menyampaikan undangan untuk pelantikan 20 Oktober nanti. “Tadi saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pimpinan MPR periode 2019-2024,” ungkap Presiden Jokowi. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi tidak mempersoalkan jika ada relawan yang melakukan syukuran atau arak-arakan atas pelantikan dirinya sebagai Presiden RI 2019-2024. “Kalau mau arak-arakan enggak apa-apa. Arak-arakan saja,” ucap Presiden. Pemimpin Dunia Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan, bahwa pelantikan Presiden RI 2019-2024 akan dihadiri oleh hampir seluruh pemimpin negara ASEAN, termasuk PM Australia, Wakil PM China, dan beberapa pemimpin negara sahabat. Karena itu, lanjut Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, MPR sangat berkepentingan agar acara ini berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun. “Makanya kami imbau kepada adik mahasiswa pada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kekhidmatan. Karena suksesnya ini, suksesnya acara pelantikan presiden akan memberi pesan positif bagi dunia internasional,” kata Bamsoet. “Jadi message-nya jelas, kami di MPR ingin acara ini berlangsung dengan khidmat dan agung sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden,” sambung Bamsoet. Pimpinan MPR RI yang diterima Presiden Jokowi itu adalah Bambang Soesatyo, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Hidayat Nurwahid, Sjarif Hasan, Zulkifli Hasan, Asrul Sani, dan Fadel Muhammad. (MAY/JAY/ES)

Presiden Jokowi memberikan sambutan saat peresmian Pengoperasian Palapa Ring, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/10) siang. (Foto: BPMI)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, konektivitas digital harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, untuk penguatan persatuan dan persaudaraan, dan untuk memperbaiki pendidikan. “Dan untuk memperkuat perdagangan kita, menghubungkan produk-produk UMKM ke jaringan pasar nasional, bahkan global,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan Pengoperasian Palapa Ring, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/10) siang. Namun demikian, Kepala Negara menegaskan, perkembangan teknologi digital dan konektivitas yang semakin cepat tidak boleh disalahgunakan. “Ujaran kebencian ndak, ndak boleh dipakai untuk ini. Ini bukan untuk hal-hal yang itu. Untuk fitnah ndak, untuk hoaks ndak, untuk fake news ndak, ini yang harus dicegah,” tegas Kepala Negara. Kepala Negara meminta saling menjelekkan, saling mencela di media sosial harus dihentikan. Termasuk, lanjut Presiden, mencegah kejahatan cyber dan kejahatan-kejahatan lainnya agar tidak semakin berkembang di negara Indonesia. Rasa Adil Menurut Presiden Jokowi, kehadiran Palapa Ring juga diharapkan mampu menghadirkan rasa adil bagi seluruh warga negara Indonesia. “Setiap manusia Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses kemajuan teknologi ini dan terkonektivitas dengan sangat cepat,” ujarnya. Seperti Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Tengah yang sudah mendahului dirasakan manfaatnya oleh rakyat, Presiden juga mengharapkan hal-hal demikian terjadi di Palapa Ring Timur, agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua, di Maluku, dan di NTT. “Pemerintah telah menyediakan backbone jaringan serat optik untuk konektivitas internet berkecepatan tinggi ini,” ungkap Presidem Jokowi. Presiden Jokowi memerintahkan seluruh aparatur pemerintah agar memanfaatkan beroperasinya tol langit ini untuk mempercepat terwujudnya birokrasi yang efisien, birokrasi yang melayani, yang meningkatkan akuntabilitas publik serta akurasi dalam kebijakan-kebijakannya. “Bagi seluruh rakyat Indonesia, saya berpesan gunakan konektivitas digital ini dengan baik, gunakan internet secara bijak, gunakan konektivitas digital ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kerukunan, untuk persaudaraan, untuk persatuan kita sebagai sebuah bangsa, serta untuk kesejahteraan dan kemajuan Indonesia,” pungkas Presiden Jokowi. Peresmian tol langit ditandai dengan penandatanganan digital oleh Presiden Jokowi yang didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menkominfo Rudiantara. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyala Mattaliti, Ketua BPK RI, dan jajaran menteri kabinet kerja. (UN/ES)

Presiden Jokowi berfoto bersama perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, jika program perhutanan sosial belum berjalan lancar. Ada yang sudah banyak menerima manfaat tetapi ada juga yang sudah dikasih Surat Keputusan (SK) tapi di bawah belum jalan, karena belum sambungnya antara Kementerian Kehutanan dan juga mungkin Perhutani tapi yang ada di bawah.

“Ada beberapa SK yang dikembalikan langsung ke tangan saya. Waktu saya ke daerah, Pak ini Pak, SK-nya ini  Pak, enggak bisa jalan Pak di lapangan,” kata Presiden Jokowi saat menerima perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10) siang.

Kepala Negara mengakui memang itulah kadang-kadang persoalan-persoalan besar negara kita yang segede ini. Karena yang perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat itu bukan hanya satu hektar, dua hektar.

“Ini data yang ada di saya, sampai 1 Oktober 2019 ini pemberian pemanfaatan hutan perhutanan sosial itu yang di Jawa sudah mencapai 25…, 25.000 hektar. Ditambah yang untuk perlindungan kemitraan, itu 150.000,” ungkap Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, target pemerintah memang bukan angka yang kecil, karena telah dibuat peta indikatif untuk alokasi perhutanan sosial sebesar 12,7 juta hektar.

“Ini kan bukan… bukan angka yang kecil. Angka yang gede banget tetapi untuk melaksanakan hal seperti ini dalam praktek di lapangannya yang tidak segampang itu. Di bawah juga ada birokrasi kita, perhutani, yang ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa terima. Karena apa? Terganggu, terganggu oleh program ini,” jelas Presiden Jokowi.

Lebih Kolonial

Presiden berjanji akan menyelesaikan itu nanti khusus Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanahan dan Perhutani.  “Harus selesai, ini harus selesai, harus bisa selesai,” tegasnya.

Secara khusus Presiden Jokowi menyentil Dirut Perhutani. “Ini sudah jamannya kayak gini jangan sampai laginya masih lagu lama. Dirutnya mungkin enggak, tapi yang dibawahnya itu  yang mesti  selesaikan. Jangan sampai Perhutani itu lebih kolonial dari colonial,” tegas Presiden Jokowi seraya menambahkan, dirinya merasakan apa yang disampaikan perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial.

“Suara itu saya dengar, jangan dipikir saya tidak tahu, enggak dengar. Saya dengar. Saya mau bicara banyak nanti dengan Pak Dirut plus jajaran, karena yang saya lihat berbeda dengan kita yang bicarakan di sini, berbeda,” kata Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi memberi waktu sebelum 2 tahun konflik itu harus rampung semuanya, sudah. “Enggak ada konflik lagi dalam PTPN, di Perhutani. Semuanya harus selesaikanlah. Ini sudah bertahun-tahun, bisa kita selesaikan,” pinta Presiden seraya menunjuk contoh keberhasilan menyelesaikan konflik di Riau dimana 2.400 hektar akhirnya bisa diserahkan kepada masyarakat.

Presiden menegaskan, pemerintah terus berkomitmen untuk menyelesaikan secepat-cepatnya perhutanan sosial reforma agrarian. Tetapi ia mengingatkan juga masih banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang ada di lapangan, yang juga tidak semuanya bisa diselesaikan karena ada, misalnya ada di luar Jawa kita dibawa ke pengadilan, pemerintah kalah,

“Pemerintah saja kalah, lah ini fakta. Karena dari dilihat dari sisi hukum kalah. Inilah kenyataan-kenyataan yang saya beberkan apa adanya dan sekali lagi, Kita berkomitmen untuk menyelesaikan 12,7 itu dan reforma agraria kurang lebih 9 juta hektar,” pungkas Presiden Jokowi.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (FID/RAH/ES)

Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong menyampaikan pernyataan pers bersama di The Istana, Singapura, Selasa (8/10) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Indonesia menerima kerangka kerja untuk negosiasi Flight Information Region (FIR) yang disepakati oleh Indonesia dan Singapura.

“Indonesia menghormati posisi Singapura yang memahami keinginan Indonesia untuk mengawasi wilayah udara kami sendiri,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, di Yusof Ishak Room, The Istana, Selasa (8/10) siang.

Tim Teknis Indonesia, jelas Presiden, telah memulai negosiasi. “Kami mendorong negosiasi secara cepat untuk mencapai hasil yang kongkrit,” ujarnya.

Perkuat Komitmen

Sebelumnya pada awal konperensi pers itu, Presiden Jokowi mengaku merasa terhormat dalam pertemuan kembali dengan PM Singapura Lee Hsien Loong.

“Dalam pertemuan saat ini, kami berdua memperkuat komitmen kami untuk terus melanjutkan hubungan yang kuat antara kedua negara,” jelas Presiden.

Selain itu, lanjut Presiden, Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk memperpanjang pengaturan manajemen likuiditas bilateral atau perjanjian REPO.

Presiden Jokowi juga menyambut tindak lanjut dari pertemuan kepala negara tahun lalu termasuk meningkatnya investasi di Kendal Industrial Park, pengembangan Nongsa Digital Park, dan dukungan pengembangan ekonomi Singapura untuk pembukaan operasi megatron di Batam.

“Kami juga sepakat untuk mendorong finalisasi yang cepat untuk ratifikasi investasi bilateral yang ditandatangani tahun lalu. Dengan infrastruktur, Indonesia menawarkan Singapura untuk membiayai pembangunan beberapa proyek infrastruktur di Makassar, proyek lintasan kereta api di Pare-Pare, lapangan udara di Labuan Bajo,” sambung Presiden.

Indonesia dan Singapura, lanjut Presiden Jokowi, juga sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam pendidikan kejuruan (vokasi) yang beroperasi di Politeknik Kendal, pelatihan untuk pemagang dan penggalangan dana inisiasi.

“Yang terakhir, pada digital ekonomi kita sepakat untuk meningkatkan kerjasama pada e-commerce, fintech, beta service, pengembangan dari teknopark dan inovasi regional,” sambung Presiden Jokowi. (RSF/GUN/ES)

Presiden Jokowi bersalaman dengan PM Belanda Mark Rutte, usai konperensi pers bersama, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (7/10) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan dukungan Pemerintahan Kerajaan Belanda dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit. Harapan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10) siang.

“Saya juga menghargai kerja sama yang baru saja ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda di New York, tanggal 26 September 2019 yang lalu, mengenai pengembangan kapasitas petani sawit untuk menghasilkan kelapa sawit yang baik,” kata Presiden Jokowi dalam kesempatan itu.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, Belanda merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Eropa, baik di bidang perdagangan, investasi maupun pariwisata.

“Di antara negara-negara Eropa, Belanda merupakan mitra perdagangan nomor 2 terbesar dan mitra investasi nomor 1 dan mendatangkan wisatawan nomor 4 terbesar dari Eropa,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, di tengah situasi perekonomian dunia yang mengalami tren pelemahan, kita perlu berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi dengan banyak mitra, termasuk dengan Belanda.

“Di bidang perdagangan kita sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan yang terbuka dan fair,” tegas Presiden seraya menambahkan, dalam konteks ini ia menyampaikan kembali concern Indonesia untuk kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit.

Sementara di bidang investasi, Presiden Jokowi mengajak Belanda untuk meningkatkan kemitraan di bidang infrastruktur maritim dan pengelolaan air.

Bidang Vokasi

Presiden Jokowi menjelaskan, dalam 5 (lima) tahun ke depan, Indonesia akan memberikan prioritas kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, pendidikan menjadi sangat penting artinya terutama pendidikan vokasi.

Dalam pertemuan dengan PM Mark Rutte itu, menurut Presiden, juga dibahas upaya meningkatkan kerja sama di bidang vokasi, termasuk di bidang kemaritiman dan keperawatan.

Sebagai penutup, Presiden Jokowi menyampaikan apreaisasinya kepada Pemerintah Belanda yang secara konsisten tegas menghormati kedaulatan Negara Republik Indonesia (NKRI).

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan ini antara lain Menlu Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (FID/OJI/ES)

Presiden Jokowi saat meninjau salah satu lokasi karhutla di Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, pertengahan September lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji kerja keras para Manggala Agni, jajaran TNI dan POLRI, BPPT dan BMKG, BNPB, serta BPBD dan Masyarakat Peduli Api di Sumatra dan Kalimantan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan, yang dinilainya kini telah menunjukkan hasil.

Segenap upaya mereka tempuh untuk memadamkan api. Melalui udara, ada 45 pesawat atau helikopter dikerahkan menyemai lebih 200 ton garam untuk mempercepat pertumbuhan awan sehingga turun hujan dan melakukan upaya waterbombing di seluruh kawasan yang terbakar ,” tulis Presiden Jokowi melalui fan page facebook-nya yang diunggah beberapa saat lalu.

Di darat, lanjut Presiden, petugas dan relawan berjibaku memadamkan api langsung di hutan-hutan gambut.  “Alhamdulillah, sepekan terakhir, kebakaran hutan dan lahan telah berkurang jauh,” pungkas Presiden Jokowi.

Udara Lebih Baik

Sementara itu berdasarkan citra satelit Modis-catalog LAPAN pada Senin (30/9), pukul 18.00 WIB menunjukkan kualitas udara membaik seiring dengan turunnya jumlah titik panas (hotspot) di Sumatra dan Kalimantan.

Pantauan titik panas pada sore itu, titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) cenderung turun seperti di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Masih banyak titik panas atau hot spots di Kalimantan Selatan (Kalsel). Namun demikian, kualitas udara yang diukur dengan PM 2,5 menunjukkan tingkat ‘baik.’

“Data terakhir (30/9) mencatat titik panas berjumlah 673. Titik panas tertinggi teridentifikasi di Kalimantan Selatan dengan 141 titik, Kalimantan Tengah 63, Sumatra Selatan 63 dan Jambi 15, sedangkan Riau dan Kalimantam Barat tidak terdeteksi adanya hot spot,” ungkap Agus Wibowo, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam siaran persnya Selasa (1/10) lalu.

Menurut BNPB, Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) terus berlangsung baik di Sumatera maupun di Kalimantan. Pada hari Senin dikerahkan 2 pesawat di Sumatra dan 2 Pesawat di Kaltim dengan total garam yang ditabur sejumlah 9.600 kg.

“Salah satu hasilnya hujan turun di  sebagian besar wilayah Riau (Indragiri Hulu, Dumai, Pelalawan, Kuansing, Indragiri Hilir, Siak, Rokan Hulu dan Rokan Hilir), Jambi (Merangin, Sarolangin), Kalbar (Pontianak, Singkawang, Sintang, Melawi), Kalsel (HST, HSS), dan Kalteng (Palangkaraya, Barito Selatan dan Lamandau),” kata Agus.

Menurut Agus, kecenderungan titik panas yang turun harus terus dipertahankan sehingga masyarakat dapat menghirup udara sehat dan beraktivitas di luar rumah. Hujan yang turun secara optimal dapat dimanfaatkan untuk membasahi gambut dengan sekat kanal dan embung.

“Gambut perlu dikembalikan ke kodratnya yaitu basah dan berair sehingga tidak mudah terbakar,” terang Agus. (*/Humas BNPB/ES)

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama para menteri Kabinet Kerja, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan isyarat akan berakhirnya masa tugas kabinet kerja periode 2014-2019, yang memang masa tugasnya akan berakhir 19 Oktober mendatang. Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), yang kemungkinan menjadi SKP terakhir bagi para menteri dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras mereka selama 5 (lima) tahun ini.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Menteri, semua Kepala Lembaga atas kerja kerasnya selama 5 tahun ini dalam membantu saya dan Bapak Jusuf Kalla dalam menjalankan visi dan program-program prioritas kita bersama,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10) siang.

Mengingat kembali pada awal pembentukan Kabinet Kerja, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa tidak ada visi misi menteri yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden, agar semuanya  betul-betul berada dalam satu visi, satu tujuan, dan satu jalur.

“Alhamdulillah dalam 5 tahun ini telah banyak yang kita kerjakan dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang ada, dan juga masih banyak saya lihat masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum bisa kita selesaikan,” ucap Presiden.

Menurut Presiden, selama 5 tahun ini pemerintah telah menyusun sebuah pondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh, lebih produktif, lebih merata. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan reformasi di bidang fiskal, sehingga APBN menjadi semakin sehat dan semakin mandiri. Dan juga telah meletakkan fondasi bagi pembangunan Indonesia sentris bukan Jawa sentris, dalam melakukan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur.

Pemerintah, lanjut Presiden Jokowi, juga telah memulai reformasi struktural tetapi belum besar-besaran. Sehingga diharapkan nanti di 5 tahun ke depan, pemerintah akan melakukan reformasi struktural ini secara besar-besaran dalam rangka meningkatkan daya saing, memangkas banyak aturan/prosedur yang menghambat, yang berbelit-belit yang kita punyai saat ini.

“Juga reformasi di program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terutama pada masyarakat 40% terbawah juga telah kita lakukan,” sambung Presiden.

Presiden menilai, dalam 5 tahun ini penguatan di bidang monitoring, di bidang pengendalian eksekusinya di lapangan juga dilakukan dengan baik dalam perencanaan, dalam implementasi, dalam eksekusi.

“Saya melihat banyak hal yang telah berjalan. Karena itu keandalan proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi penekanan dalam perancangan Rancangan Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,” tutur Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menlu Retno Marsudi, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Selain itu juga tampak hadir Menteri Pariwisata Airef Yahya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjoatmodjo, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pusjiastuti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama para menteri Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta. (FID/JAY/ES)

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan pada Peringatan Hari Batik Nasional 2019, di Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/10) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh masyarakat mengenai pentingnya mengukuhkan kembali komitmen terhadap batik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pengakuan dari UNESCO yang meletakkan batik menjadi menjadi warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non benda.

“Harus ingat bahwa UNESCO mulai mengevaluasi kembali pengakuan tersebut. Oleh karena itu, kita harus tunjukkan kerja keras kita dalam melestarikan batik,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Batik Nasional 2019, di Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/10) siang.

Menurut Kepala Negara, dibutuhkan dukungan dari semua pihak untuk mempertahankan penetapan dari UNESCO itu, yang pada 10 tahun lalu mengakui batik sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia.

“Kita semua wajib mengemban amanah tersebut sebaik-baiknya dengan terus menjaga keluhuran budaya dan mengembangkan kreativitas seni batik Nusantara,” tutur Kepala Negara.

Kepala Negara menilai, keberhasilan dalam mengembangkan batik membuktikan dedikasi, ketulusan, kecintaan dari para pembatik, seniman dan juga para industriawan.

“Tugas kita selanjutnya adalah mengajak generasi muda Indonesia untuk terus mencintai batik, mengajak masyarakat dunia untuk mengenakan dan mengagumi batik,” tutur Kepala Negara.

Pangling

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengemukakan, saat kedatangan Perdana Menteri (PM) Australia, Malcolm Turnbull, dirinya meminta agar menggunakan batik yang telah disiapkan oleh Ibu Negara Iriana.

“Ternyata dipakai dan saya pangling karena memakai batik, karena batiknya bagus sehingga betul-betul berubah kelihatan beliau bukan dari Australia, kelihatan dari Solo,” kata Presiden yang disambut senyum mereka yang hadir dalam acara Peringatan Hari Batik Nasional 2019 itu.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta masyarakat agar melambungkan batik pada acara-acara internasional. “Kta juga harus berani mengenakan terus batik acara-acara internasional dan menjadikan batik sebagai duta budaya Indonesia pada masyarakat dunia,” tutur Presiden.

Presiden juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk memajukan untuk kemajuan dan kejayaan batik Indonesia. Ia berharap, semoga batik Indonesia semakin berjaya dan lestari sepanjang masa.

Kepala Negara menilai, kehadiran masyarakat di acara Hari Batik Nasional ini adalah peneguhan komitmen kita untuk terus melestarikan batik, untuk terus mengokohkan persatuan Indonesia melalui batik, untuk terus menumbuhkan ekonomi rakyat yang merata melalui batik.

“Selamat merayakan Hari Batik Nasional, jayalah batik Indonesia,” seru Kepala Negara.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Mensesneg Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) A.M. Fachir, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo), dan Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia (YBI) 2019 Jultin Ginandjar Kartasasmita. (HIM/RAH/ES)

Presiden Jokowi menjadi Inspektur Upacara pada Upacara Hari Peringatan Kesaktian Pancasila, di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (1/10) pagi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa takdir bangsa Bangsa Indonesia adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, lanjut Presiden, dari Miangas sampai Rote, yang disaksikan adalah keberagaman etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan serta golongan yang bersatu padu membentuk Indonesia.

“Dan yang menjadi pemandu bagi persatuan itu adalah Pancasila, ideologi bangsa kita,” tulis Presiden Jokowi dalam fanpage fecebook-nya, yang baru diunggahnya beberapa saat lalu.

Menurut Presiden, sebagai dasar negara, Pancasila telah menjadi benteng dalam menghadapi serbuan ideologi-ideologi lain. Ia mengungkapkan, berbagai ujian datang untuk menggoyahkan persatuan, tapi semuanya terpental oleh keteguhan semua pada komitmen bersama untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

“Begitu juga proses demokrasi yang telah berhasil kita kelola dengan baik berkat nilai-nilai Pancasila yang menjadi pemandunya,” pungkas Presiden.

Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Presiden Jokowi sendiri memimpin langsung Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2019 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (1/10) pagi. Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla, Presiden Jokowi selaku inspektur upcara langsung menempati podium upacara saat tiba di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya. Selanjutnya, mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan penghormatan kebesaran diikuti dengan laporan Komandan upacara kepada inspektur upacara.

Sedangkan untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa khususnya pahlawan-pahlawan revolusi, Presiden Jokowi juga memimpin langsung mengheningkan cipta dalam upacara tersebut.

Dalam upacara tersebut Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang membacakan Teks Pancasila. Sementara pembacaan Pembukaan UUD 1945 dilakukan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, pembacaan penandatanganan ikrar dilakukan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, dan pembacaan doa oleh Mendikbud Muhadjir Effendy.

Sebelum meninggalkan tempat upacara, Presiden beserta Ibu dan Wapres beserta ibu kemudian menuju sumur lubang buaya, dan menyapa keluarga para pahlawan revolusi.

Hadir dalam upacara tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, para duta besar negara sahabat, perwakilan angkatan bersenjata negara sahabat serta tamu undangan lainnya. (FID/RAH/ES)

Presiden Jokowi didampingi Mensesneg menjawab wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (30/9) siang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam, belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya korban kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, dalam beberapa hari terakhir.

“33 orang telah meninggal di sana,” kata Presiden Jokowi yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno saat ditanya wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9) siang.

Presiden menegaskan, bahwa aparat keamanan telah bekerja keras untuk melindungi semua warga. Karena itu, ia meminta jangan ada yang menggeser-geser ini menjadi kayak sebuah konflik etnis.

“Bukan. Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas dari gunung turun ke bawah dan melakukan pembakaran-pembakaran rumah warga,” ungkap Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, kepala suku Lembah Baliem di Wamena telah mengimbau untuk seluruh warga untuk tidak mengungsi keluar Wamena. “Ini saya kira sebuah imbauan baik,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Presiden, polisi juga telah menangkap beberapa tersangka yang melakukan pembunuhan dan pembakaran ini di Wamena. (MAY/JAY/ES)