Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Peluncuran Resmi Perkumpulan Asosiasi Pengawas dan Investigator Internal (APII), di Jakarta, Senin (23/2/2026).
JAKARTA – Asosiasi Pengawas dan Investigator Internal (APII) resmi diluncurkan. Sejalan dengan konsep Zona Integritas yang kerap digaungkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, APII menghimpun serta menguatkan para pengawas internal untuk menjaga muruah profesi.
Rini menyampaikan ada tiga nilai fundamental yang menjadi pilar utama auditor, yakni integritas, independensi, dan kompetensi. Dibutuhkan komitmen kolektif untuk menjalankan tiga nilai utama tersebut.
Rini berharap profesi ini harus berdiri pada kehormatan, kredibilitas, dan tanggung jawab moral. “APII diharapkan menegakkan integritas tanpa kompromi di mana dalam setiap proses audit, investigasi, maupun rekomendasi perbaikan, integritas harus berdiri di atas segala kepentingan,” tegas Rini, dalam acara Peluncuran Resmi Perkumpulan Asosiasi Pengawas dan Investigator Internal (APII), di Jakarta, Senin (23/2/2026).
APII diharapkan bisa terus menguatkan profesionalisme berbasis standar global, termasuk pengembangan kompetensi dan praktik investigasi yang kredibel. Rini berpesan agar APII bisa mendukung Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang pejabat.
“Lebih dari itu, APII harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi tata kelola pemerintahan dan korporasi, melalui rekomendasi yang konstruktif, sistem peringatan dini, dan perbaikan berkelanjutan,” ungkap Rini.
Seiring dengan penguatan Zona Integritas, peran pengawas internal juga terus berkembang. Pengawasan tidak lagi hanya berfungsi sebagai watchdog yang berfokus pada kepatuhan dan menemukan pelanggaran. Pengawas internal harus menjadi strategic partner atau mitra strategis bagi organisasi.
Pendekatan pengawasan internal melakukan audit berbasis risiko, fokus pada area yang benar-benar berdampak. Auditor tidak hanya menunjuk kesalahan, tetapi juga memberi rekomendasi yang konstruktif. Pendekatan terpenting adalah pengawas harus bisa menjadi early warning agar potensi masalah bisa dicegah sejak awal.
Pada akhirnya, pengawasan yang profesional bukan hanya menjaga sistem, tetapi menjaga kepercayaan. “Kepercayaan publik adalah fondasi legitimasi pemerintah dan keberlanjutan organisasi. Ketika pengawasan kuat, objektif, dan kredibel, maka tata kelola akan semakin dipercaya,” pungkas Rini. (HUMAS MENPANRB)
