Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat membuka Forum Diskusi Rantai Transportasi yang Berkeadilan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (22/9/2025). (Foto: Humas Kemenhub)
Jakarta, InfoPublik – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan bahwa pembangunan transportasi di Indonesia bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga instrumen keadilan sosial untuk memastikan akses merata bagi seluruh rakyat. Hal itu ia sampaikan saat membuka Forum Diskusi Rantai Transportasi yang Berkeadilan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
“Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh matra transportasi—darat, laut, udara, dan perkeretaapian—berkontribusi nyata bagi terciptanya keadilan sosial,” ujar Menhub.
Menhub Dudy menegaskan, arah kebijakan transportasi nasional sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan serta mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, transportasi yang aman, efisien, dan inklusif akan memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong lahirnya pusat ekonomi baru, serta mengurangi kesenjangan antara kota besar dan daerah terpencil, termasuk kawasan kepulauan. “Transportasi bukan hanya urusan mobilitas, melainkan juga instrumen keadilan sosial yang akan menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesempatan ekonomi,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah agenda strategis yang dibahas antara lain, Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL) 2027, untuk menjaga keselamatan dan meningkatkan daya saing logistik. Kemudian optimalisasi aset terminal, pelabuhan, dan bandara, agar berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Dibahas juga soal pengembangan Tol Laut 2.0 dan angkutan perintis barang, guna menekan disparitas harga kebutuhan pokok. Lalu soal pengadaan Seaplane dan Water Taxi, untuk memperkuat konektivitas di daerah kepulauan.
Lalu membahas soal perpanjangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD), sebagai pendukung mobilitas modern dan penyediaan hunian masyarakat.
Terakhir mengembangkan Satu Data Transportasi serta digitalisasi layanan, sebagai fondasi pengambilan keputusan berbasis bukti dan tata kelola yang transparan.
Oleh karena itu, Menhub menegaskan bahwa keberhasilan transportasi tidak hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang terbangun, tetapi juga dari sejauh mana akses transportasi mampu dirasakan secara adil, merata, dan berdaya guna oleh seluruh rakyat.
Acara ini turut menghadirkan jajaran Pimpinan Tinggi Madya Kemenhub serta sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Tory Darmantoro, Direktur Utama PT PP (Persero) Novel Arsyad, IT Executive Banking and Financial Service PT BNI (Persero) Victor Erico Korompis, dan Senior Director Strategic Consulting JLL Milda Abidin.
Menhub Dudy menutup dengan ajakan agar forum ini tidak hanya menjadi wadah diskusi, melainkan juga ruang untuk memperkuat komitmen dan menghasilkan langkah nyata. “Karena keberhasilan transportasi adalah keberhasilan dalam menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia,” tukasnya. (*)
