Suasana kegiatan Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Hari ke-2, Selasa (23/9/2025).
TANGERANG SELATAN – Sejalan dengan sedang dirumuskannya landasan kebijakan terkait Pemerintah Digital, pemerintah saat ini tengah menyusun Arsitektur Pemerintah Digital. Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Fahmi Alusi menyampaikan, setiap kementerian dan lembaga memiliki peran yang penting untuk membina domain dalam arsitektur pemerintah digital.
“Keterpaduan transformasi digital dimulai dari identifikasi layanan terpadu (proses bisnis, layanan, data dan informasi) yang didukung oleh teknologi digital yang terintegrasi (aplikasi, data dan informasi, infrastruktur, keamanan) dan berorientasi kemudahan pengguna (user centric),” ujar Fahmi dalam kegiatan Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Hari ke-2, Selasa (23/9/2025).
Fahmi menuturkan keterpaduan pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah dilaksanakan dalam kerangka kerja Arsitektur Pemerintah Digital. “Arsitektur milik bersama” merupakan konsep Arsitektur Pemerintah Digital (SPBE versi 3.0) dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kolaborasi ekosistem digital.
Tata kelola dan manajemen pemerintah digital baik makro, meso, dan mikro, akan difasilitasi melalui pengembangan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) V3. Ia menguraikan, Arsitektur Makro merupakan Kerangka Kerja Arsitektur Pemerintah Digital Nasional.
Arsitektur Makro memegang fungsi utama dalam menetapkan arah strategis nasional Pemerintah Digital; menyediakan standar, norma, kebijakan, dan prinsip; serta menjadi kerangka acuan tunggal untuk seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). “Jadi Arsitektur Makro itu yang mengarahkan pembangunan arsitekturnya,” jelasnya.
Selanjutnya Fahmi mengulas terkait Arsitektur Meso sebagai Layanan Digital Pemerintah Nasional. Arsitektur Meso berfungsi mengembangkan dan mengelola Arsitektur Layanan Digital Pemerintah, yang merupakan layanan digital prioritas, generik (dasar) dan/atau lintas sektoral sesuai target pembangunan (RPJMN dan RPJPN) serta melakukan integrasi dan orkestrasi layanan publik sektoral.
“Arsitektur Meso mengintegrasikan bagaimana antara makro dan mikronya,” tutur Fahmi.
Sementara Arsitektur Mikro merupakan level terkecil dalam Arsitektur Pemerintah Digital di setiap instansi atau IPPD. Arsitektur Mikro menerjemahkan arsitektur meso ke dalam ke dalam konteks instansi dan menjamin arsitektur instansi selaras dengan meso dan memenuhi standar makro.
“Arsitektur Mikro adalah level terkecil di setiap instansi atau disebut juga arsitektur instansional. Di level inilah (Mikro) yang akan diimplementasikan,” jelas Fahmi.
Lanjutnya dijelaskan bahwa semua level Arsitektur Pemerintah Digital baik pada level Makro, Meso, dan Mikro harus berjalan selaras. Alur keselarasan Arsitektur Makro-Meso-Mikro dimulai dari Penentuan Layanan Arsitektur Meso yang selaras dengan target Pembangunan nasional dan merujuk pada kebijakan Arsitektur Makro. Selanjutnya Layanan Arsitektur Meso akan dikembangkan oleh instansi pengampu yang akan dirujuk oleh Arsitektur Mikro sebagai tolok ukur penerapan Layanan Tematik / Arsitektur Mikro
“Agar semua level berjalan selaras, maka perlu kolaborasi lintas instansi,” pungkas Fahmi. (del/HUMAS MENPANRB)
