Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi dan Sinkronisasi Struktur Data dan Fitur dalam Integrasi JIPPNas di Jakarta, Selasa (29/04/2025).
JAKARTA – Menindaklanjuti high level coordination meeting, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan identifikasi, dan sinkronisasi struktur data dan fitur dalam integrasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas). Hal tersebut dilakukan untuk mendorong akselerasi terciptanya Satu Data Inovasi Pelayanan Publik.
“Ke depan, integrasi ini akan menjadi fondasi awal dalam mendorong terwujudnya penerapan Satu Data Inovasi Pelayanan Publik secara nasional,” ujar Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, dalam Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi dan Sinkronisasi Struktur Data dan Fitur dalam Integrasi JIPPNas di Jakarta, Selasa (29/04/2025).
Pada kegiatan yang diselenggarakan secara hibrida tersebut dilakukan beberapa langkah konkret oleh pihak Kementerian PANRB, Kemendagri, dan LAN diantaranya yaitu identifikasi kesamaan dan perbedaan struktur data inovasi di masing-masing sistem/platform; penyinkronan fitur-fitur utama yang mendukung pengelolaan inovasi; penentuan komponen dasar yang dapat digunakan bersama atau shared components; serta mewujudkan interoperabilitas antar sistem inovasi nasional.
Dalam teknisnya, integrasi ini akan dilaksanakan dengan alur pertukaran data point-to-point antara JIPPNas (Kementerian PANRB), Indeks Inovasi Daerah (Kementerian Dalam Negeri), dan Inoland (Lembaga Administrasi Negara). Melalui upaya itu, diharapkan sistem inovasi pelayanan publik di Indonesia dapat lebih terintegrasi, berbasis data, dan mendorong perbaikan layanan publik yang berkelanjutan.
“Kami mengharapkan adanya dukungan penuh dari semua pihak, termasuk masukan konstruktif dan identifikasi potensi hambatan yang mungkin timbul, serta solusi teknisnya, agar integrasi ini dapat berjalan lancar dan terstruktur,” tutur Ajib.
Dalam kesempatan itu, Analis Kebijakan Pertama Kementerian PANRB Resty Adelia memaparkan tahapan dan target integrasi yang telah dirancang. Ia menjelaskan masing-masing peran dalam proses integrasi. Sebagai pengelola JIPPNas, Kementerian PANRB berperan dalam menyediakan data inovasi pelayanan publik yang dapat diakses oleh instansi lain; mengelola data pengguna untuk autentikasi; serta mendistribusikan data replikasi inovasi antar instansi.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran dalam menyediakan data inovasi terkait pengelolaan wilayah dan administrasi; serta menyediakan master data wilayah untuk pemetaan wilayah. Selain itu LAN juga berperan penting dalam proses integrasi, yaitu menyediakan ide inovasi terkait peningkatan pelayanan publik dan administrasi negara; serta mengelola penyebaran ide inovasi ke instansi lain.
Sebagai informasi integrasi ini bertujuan untuk maturitas data, validitas data, dan satu data (terintegrasi, dan tidak ada perbedaan). Dalam FGD ini, perwakilan dari Kemendagri dan LAN menyampaikan pandangan strategis dalam mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan struktur data inovasi di masing-masing sistem/platform. Disampaikan, Indeks Inovasi Daerah merupakan platform penginputan pelaporan inovasi yang telah dilaksanakan oleh daerah.
Kemudian, semua data yang masuk ke dalam Indeks Inovasi Daerah akan di showcase-kan di dalam website Tuxedovation yang dapat diakses oleh publik, namun untuk mengakses data tertentu memerlukan login. Sedangkan, Inoland dibangun dengan fitur-fitur yang memuat berbagai informasi yang diperlukan untuk mendukung inovasi sejak proses maupun pasca proses pengembangan inovasi. (fik/HUMAS MENPANRB)
