Foto : byu/HUMAS MENPANRB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (16/09). Dalam arahannya, Menteri Syafruddin mendorong agar setiap Kabupaten Kota di Indonesia dapat membangun MPP sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu untuk Kabupaten Sumedang dirinya berpesan agar dapat terus mengembangkan MPP baik dari segi fasilitas maupun kualitas pelayanan.

Setelah peresmian, Menteri Syafruddin didampingi Bupati Sumedang Dony Ahmad meninjau sejumlah layanan, serta menjadi saksi nikah sepasang pengantin di MPP. Dilanjutkan dengan mengunjungi Museum Prabu Geusan Ulun. MPP Sumedang merupakan MPP ke 2 di Provinsi Jawa Barat yang diresmikan dan ke 17 di Indonesia, dengan jumlah layanan yang tersedia sebanyak 361 jenis layanan perizinan dan non perizinan.

Turut hadir dalam peresmian Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Kepala Biro Reformasi Birokrasi PolriI Angesta Romano Yoyol, Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Akhmad Wiyagus, Sekda Kabupaten Sumedang Herman Suryatman, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Noviana Andrina, segenap tokoh dan Forkompinda di Kabupaten Sumedang.

Foto : don/HUMAS MENPANRB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Revisi UU No. 30 Tahun 2002 bersama Badan Legislatif DPR RI, di Jakarta, Senin (16/09). Dalam rapat yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas dari fraksi Partai Gerindra ini juga dilakukan penandatanganan Rancangan Undang-Undang oleh perwakilan fraksi dan wakil pemerintah.

Turut hadir Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Staf Ahli bidang Pemerintahan & Otonomi Daerah Kementerian PANRB Jufri Rahman, Staf Khusus Menteri PANRB bidang Hubungan Kelembagaan Rapiuddin Hamarung, Staf Khusus Menteri PANRB bidang Politik Aidir Amin Daud, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahardian, Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Mudzakir, dan Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah Kementerian PANRB Nanik Murwanti.

MPP Kabupaten Probolinggo

MPP Kota Probolinggo

Foto: HUMAS MENPANRB

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa meninjau perkembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo, Jumat (13/09). Diah memastikan ketersediaan sarana prasarana dan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik lainnya berjalan dengan baik. Kedua wilayah tersebut diimbau agar terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di MPP. Deputi berpesan agar selalu melakukan perbaikan dengan menerima masukan dari masyarakat dan memperbaiki sistem teknologi informasi agar terintegrasi untuk mendukung operasional pelayanan sehingga memberikan efisiensi waktu dan prosedur sehingga mendukung kemudahan berusaha di Kota Probolinggo.

Pada kesempatan itu, Diah didampingi oleh Wakil Walikota Probolinggo Mochammad Soufis Subri, Kepala DPMPTSP Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di masing-masing wilayah.

Foto: bel/HUMAS MENPANRB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Pemerintah Provinsi Aceh menyelenggarakan piloting Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi seluruh pemerintah daerah di wilayah Aceh. Kegiatan ini diselenggarakan di Banda Aceh, Aceh, Kamis (12/09). Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB T. Eddy Syah Putra yang membuka Piloting SPBE menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan Kementerian PANRB kepada seluruh pemda di wilayah Provinsi Aceh untuk dapat meningkatkan penerapan SPBE di instansi masing-masing. Ia menyatakan optimismenya bahwa Aceh dengan potensi pendanaan besar yang dimiliki saat ini akan mampu untuk mengakselerasi peningkatan penerapan SPBE di wilayahnya.

Piloting SPBE yang berlangsung selama dua hari dari 12-13 September 2019 ini diisi materi yang disampaikan oleh instruktur dari Universitas Indonesia. Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf dan jajaran pejabat serta staf perangkat daerah dari 16 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh.

Foto: nan/HUMAS MENPANRB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin melantik Pengurus Wilayah (PW) Perhimpunan Remaja Masjid (Prima) Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta, di Jakarta, Minggu (15/09). Sebanyak 34 PW Prima DMI DKI Jakarta dilantik oleh Menteri yang juga Wakil Ketua Umum DMI ini. Menteri Syafruddin juga menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pengembangan dan Pembinaan Ekonomi Masjid antara Pimpinan Pusat (PP) Prima DMI dan Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia (P3DI).

Dalam sambutannya, Menteri Syafruddin menekankan pentingnya peran pemuda-pemudii Islam dalam melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Ia juga berpesan agar pemuda semakin memperdalam keislaman dengan mempertahankan akidah, rukun Islam, serta rukun iman untuk menghadapi industri 4.0. Turut hadir Kepala Subbagian Lembaga Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta Mukhlis, Ketua DMI DKI Jakarta Maimun Al Ayubi, Ketua BKPRMI Said Aldi Al-Idrus, Ketua JPRMI Yosse Hayatullah, Ketua Indonesia Islamic Youth Economic Forum (Isyef) M Atras Mafazi, dan Ketua Prima DMI Ahmad Arafat.