20260226 Rakor Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah Bali 17

20260226 Rakor Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah Bali 17

20260226 Rakor Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah Bali 17

20260226 Rakor Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah Bali 17

20260226 Rakor Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah Bali 17

20260226 Rakor Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah Bali 17

20260226 Rakor Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah Bali 17

20260226 Rakor Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah Bali 17

20260226 Rakor Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah Bali 17

20260226 Rakor Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah Bali 17

20260226 Rakor Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah Bali

Foto: dit/HUMAS MENPANRB

 

Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mohammad Averrouce menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah Bali, di Denpasar, Kamis (26/2/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Penasehat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan. Pada kesempatan tersebut, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menekankan akurasi data berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Penekanan itu terutama menyangkut program strategis seperti digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Dengan mengandalkan teknologi, diharapkan proses identifikasi dan verifikasi data calon penerima bantuan dapat dilakukan dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Mohammad Averrouce dan juga Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyampaikan bahwa pemerintah daerah di wilayah Bali memiliki kesiapan tata kelola digitalisasi dengan rata-rata predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat baik yaitu 3,73 sehingga diharapkan dapat dengan cepat mengakselerasi program ini.

Kementerian PANRB sebagai bagian dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan seluruh stakeholder terkait dalam mengakselerasikan program yang mendukung pengentasan kemiskinan dengan melakukan simplifikasi proses bisnis dan pemanfaatan sistem digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

Rakor tersebut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster beserta seluruh bupati/wali kota se-Provinsi Bali; Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN Tubagus Nugraha; Principal Expert Govtech DEN Rahmat Danu Andika; serta Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Wilayah VII Tirta Sutedjo.