Foto: ald/HUMAS MENPANRB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (19/1/2026). Raker dan RDP tersebut membahas terkait pengawasan terhadap mitra dalam penanganan pasca bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Aceh, dan daerah lainnya.
Pada rapat kerja dan RDP tersebut Menteri PANRB menyampaikan beberapa hal terkait penanganan pascabencana di wilayah Sumatra. Penanganan tersebut yakni kebijakan penanganan pascabencana bidang tata kelola pemerintahan, peran dan koordinasi Kementerian PANRB dalam penanganan pascabencana, serta perkembangan pemulihan di bidang aparatur negara pascabencana.
Sebagai koordinator dalam satgas bidang tata kelola pemerintahan, Kementerian PANRB memfokuskan intervensi pada aktivasi kembali layanan pemerintahan. Pemulihan fungsi pemerintahan pascabencana akan ditopang oleh lima pilar utama, yaitu aktivasi penyelenggaraan pemerintahan, penyelamatan dokumen dan data, konsolidasi aparatur, pemulihan sarana, pendukung, serta pengaturan kembali tugas dan prioritas pemerintahan daerah.
Hadir dalam kegiatan ini Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda beserta para Wakil Ketua Komisi II DPR RI; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid; Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto; Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh; Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq; serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkup Paguyuban Kementerian PANRB.