Pin It

20251113 Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara10

20251113 Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara10

20251113 Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara10

20251113 Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara10

20251113 Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara10

20251113 Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara10

20251113 Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara10

20251113 Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara10

20251113 Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara10

20251113 Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara10

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik lingkup Provinsi Maluku dan Maluku Utara di Ambon, Maluku, Kamis (13/11/2025). Forum ini menjadi upaya untuk mewujudkan ekosistem pelayanan publik yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto menyampaikan kegiatan ini diharapkan mampu mendorong instansi dan organisasi penyelenggara publik untuk mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik lebih baik. Oleh karena itu, juga diselenggarakan asistensi teknis kepada instansi dan organisasi penyelenggara sebagai wadah berbagi pengetahuan maupun penyelesaian kendala terhadap permasalahan pada instansi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hadir dalam kegiatan, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Djalaludin Salampessy; Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Aisyah Lailiyah; Analis Kebijakan Ahli Utama pada unit kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin dan Noviana Andrina; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon Feberien Maail; serta perwakilan dari Biro/Bagian Organisasi dan organisasi perangkat daerah (OPD) seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.


Cetak   E-mail