Pin It

20250925 TDP Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Indonesia Timur12

20250925 TDP Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Indonesia Timur12

20250925 TDP Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Indonesia Timur12

20250925 TDP Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Indonesia Timur12

20250925 TDP Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Indonesia Timur12

20250925 TDP Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Indonesia Timur12

20250925 TDP Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Indonesia Timur12

20250925 TDP Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Indonesia Timur12

20250925 TDP Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Indonesia Timur12

20250925 TDP Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Indonesia Timur12

20250925 TDP Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Indonesia Timur12

20250925 TDP Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Indonesia Timur12

Foto : HUMAS MENPANRB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui unit kerja Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah menggelar Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital, di Makassar, Kamis (22/09/2025). Pembinaan ditujukan bagi 35 pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang berada di wilayah timur Indonesia. Kegiatan dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Mohammad Averrouce.

Pembinaan ini dilakukan dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Pemerintah Digital (Pemdi) tahun 2026, yang merupakan penguatan dari kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemaparan dan diskusi berfokus pada pelaksanaan strategi pengarusutamaan transformasi digital pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden No. 12/2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Disampaikan bahwa transformasi digital merupakan bagian reformasi birokrasi yang berfokus pada perubahan paradigma, mental model, budaya, proses bisnis, dan cara kerja birokrasi agar relevan dengan era digital dengan memanfaatkan emerging and advances technology.  Transformasi digital yang diharapkan dapat terwujud dapat menerapkan advance technology yang mampu mendorong perubahan perilaku pengguna dan membantu meningkatkan kinerja pemerintah.

Turut hadiri Asisten I Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Bakti Haruni; Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah Fahmi Alusi; serta para peserta.


Cetak   E-mail