Peresmian MPP Kab. Kulon Progo
Peninjauan Polres Kulon Progo
Foto: don/HUMAS MENPANRB
Setelah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Purworejo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo beserta rombongan bertolak ke Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta. Pada kesempatan ini, Menteri Tjahjo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo, Kamis (03/12).
Peresmian ini dibuka oleh Bupati Kulon Progo Sutedjo dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti serta pengguntingan pita oleh Menteri Tjahjo. Sebelumnya, MPP kesebelas di Indonesia ini telah di-soft launching pada Desember 2018 lalu.
Menteri Tjahjo mengatakan bahwa keberadaan MPP Kulon Progo ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menyediakan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan bagi masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya. Selama dua tahun. telah terjadi peningkatan jumlah jenis layanan, dari hanya 121 layanan menjadi 333 layanan yang diberikan oleh 20 unit penyelenggara pelayanan.
Sesaat setelah peresmian, Menteri Tjahjo didampingi Bupati Sutedjo dan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa meninjau berbagai jenis pelayanan yang tersedia. Menteri Tjahjo juga berkesempatan untuk memberikan hasil perizinan yang telah selesai diurus kepada warga.
Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke Polres Kulon Progo. Rombongan disambut oleh Kapolda D.I Yogyakarta Irjen Pol Asep Suhendar serta Kapolres Kulon Progo AKBP Tartono. Peninjauan tersebut melihat berbagai jenis pelayanan yang disediakan oleh Polres Kulon Progo.
Di akhir kunjungan, Menteri PANRB memberikan penghargaan kepada Kapolres Tartono atas komitmen dan kerja samanya untuk bergabung dalam MPP Kulon Progo.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Tjahjo didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Plt. Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Jufri Rahman, Plt. Staf Ahli bidang Politik dan Hukum M. Imanuddin, Staf Ahli Menteri bidang Penanganan Antikorupsi Rakhmad Setyadi, Staf Ahli Menteri bidang Penanganan Radikalisme Tony Surya Putra, Staf Ahli Menteri bidang Pelayanan Publik dan Umum Saefudin Latief, dan Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Andi Rahadian.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) M. Taufik, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf, Komisioner Komisi ASN Tasdik Kinanto, serta Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) Harris Turino.