Foto: tie/HUMAS MENPANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Impact Analysis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Jakarta, (28/5/2025). Kegiatan dibuka oleh Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Kamaruddin.
Pada kesempatan tersebut, Kamaruddin menyampaikan bahwa Kementerian PANRB tengah menjajaki kerja sama dengan Australian Public Service Commission (APSC) yang berfokus pada tiga hal, yakni strategic leadership, capability review, dan impact analysis.
Menurut Kamaruddin, FGD ini dilaksanakan sebagai bench learning kepada OJK yang telah terlebih dahulu menerapkan impact analysis. Penerapan impact analysis dinilai relevan dengan program Kementerian PANRB terkait dengan penyusunan instrumen/tools pengukuran kebijakan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, dan kinerja.
Kedepan tools ini akan digunakan untuk mengukur kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang merupakan salah satu indikator dalam sasaran keempat Grand desain Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN). Diharapkan instrumen tersebut dapat memotret keberhasilan isu strategis pemerintah diantaranya pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, mendorong hilirisasi, mendorong swasembada pangan, dan digitalisasi administrasi pemerintahan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Analis Eksekutif Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital OJK Ario; perwakilan UI-CSGAR Zuliansyah Putra Zulkarnain; serta pegawai terkait lainnya.
