Foto: slk/tie HUMAS MENPANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Panitia Antar Kementerian (PAK) ke-3 dalam rangka Penyusunan Rancangan Presiden tentang Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2026-2045, secara hybrid, Selasa (14/4/2026). Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto.
Dalam sambutannya, Erwan menyampaikan bahwa R-Perpres tentang DBRBN 2026-2045 memiliki urgensi untuk segera ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan agenda transformasi tata kelola pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Erwan juga berharap FGD PAK ke-3 ini dapat menghasilkan kesepahaman antar kementerian dan lembaga terhadap substansi strategis DBRBN 2026-2045, sekaligus mendorong percepatan proses finalisasi R-Perpres tersebut sebelum memasuki tahapan harmonisasi dan penetapan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Boediastoeti Ontowirjo; Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara; Asisten Deputi Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Agi Agung Galuh Purwa; Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Kementerian PPN/BAPPENAS Prakosa Graha Yudiandono; Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV Kementerian PPN/BAPPENAS Ika Widyawati; serta tim teknis lainnya.