Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pihaknya menyetujui permintaan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA mengajukan tambahan penyertaan modal Negara dalam mengembangkan bisnisnya agar mampu menjadi BUMN yang mandiri.  "Kami Komisi I DPR RI menyetujui permintaan itu, sebagai bentuk apresiasi kami atas...

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, melakukan silaturahmi dengan pimpinan lembaga negara, di Ruang Umar Wirahadikusumah, Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (7/2) pagi. Presiden SBY yang hadir mengenakan batik tepat pukul 10.00 WIB dan disambut ketua BPK Hadi Poernomo sesaat setelah tiba. Dijadwalkan senin siang, usai sillaturahmi,...

Jakarta (ANTARA News) - Guru Besar sekaligus Psikolog Universitas Indonesia Prof Dr M Enoch Markum menilai beredarnya buku tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di sejumlah Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, bermanfaat besar bagi perkembangan kejiwaan siswa di usia pembentukan karakter. "Menurut saya manfaatnya banyak, bahkan perlu diperbanyak...

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menyatakan, pihaknya mendesak Pemerintah segara turun tangan untuk mengembalikan aset milik Negara, yakni "Wisma ANTARA" di jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat yang kini mayoritas kepemilikan sahamnya dikuasai swasta. "Pemerintah harus campur tangan segera menuntaskan kasus ini. Tidak bisa membiarkan...

Jakarta: Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dibentuk bukan untuk menjadi aksesoris demokrasi, melainkan amanat konsstitusi untuk mewujudkan tujuan bernegara. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Peornomo mengatakan hal ini dalam keterangan pers usai pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan lembaga negara, di Auditorium BPK, Jakarta, Senini (7/2) siang. Hadi...

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tahun 2010 baru mencapai 16,27 persen dari target 20 persen. Hal ini...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE. Mangindaan meminta pada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. "Dalam reformasi birokrasi yang penting adalah perbaikan akuntabilitas kinerja, untuk membangun pemerintahan yang berorientasi pada hasil," katanya, di Jakarta, Senin, di sela-sela penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah...

Bogor (ANTARA News) - Apa sih khasiat daun sirsak itu sehingga Taman Wisata Mekarsari, Cileungsi, Bogor selama Februari ini menggelar demo pengolahan daun sirsak? Jawabnya, adalah buah ini "pembunuh kanker". "Selama Februari ini, setiap hari Sabtu dan Minggu, kami menyajikan demo mengolah daun sirsak yang dikenal sebagai pembunuh kanker," kata Karinda,...

Palangka Raya (ANTARA News) - Sejumlah anggota DPR RI menyatakan dukungannya dan berharap Hari Pers Nasional 2012 dapat dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah, karena banyak manfaat yang didapat. "Kami sangat berharap dan mendukung apabila HPN 2012 bisa dilaksanakan di Kalteng dan kegiatan tersebut memiliki dampak positif bagi daerah," kata Anggota DPR...

Yogyakarta (ANTARA News) - Pelaksanaan program kartu tanda penduduk elektronik di Kota Yogyakarta akan dimulai pada awal Mei 2011, setelah proses pemutakhiran data di seluruh wilayah selesai. "Proses pemutakhiran data di seluruh wilayah diperkirakan selesai pada pertengahan Maret 2011, tetapi kami harus menunggu hasil lelang peralatan di tingkat pusat, sehingga diperkirakan...

Pontianak (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat penghargaan dari pemerintah pusat karena prestasi dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja tahun 2010 dan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Kalbar M Ridwan saat dihubungi dari Pontianak, Senin, mengatakan, penghargaan tersebut diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur...

Padang (ANTARA News) - Fraksi Demokrat DPRD Padang meminta kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemko Padang tidak menganggap dana tambahan penghasilan PNS yang diberikan pada 2011 dengan dana dari APBD sebagai penerimaan tetap. Para PNS jangan menganggap dana tersebut sebagai penerimaan tetap mereka yang akan terus diberikan dan ditanggung...