BENGKULU - Tugas terpenting Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  adalah memberikan pelayanan dengan kualitas yang memadai, sehingga masyarakat setempat dapat merasakan manfaat pelayanan itu. Selain itu, pelayanan yang baik juga diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, sehingga mampu menggerakkan perekonomian di daerah itu. Demikian antara lain dikatakan Asdep...

BANTEN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani, diklat sejuta PNS harus dilaksanakan dalam dua tahun ini. Jangan beralasan uangnya tak ada, karena bukan itu alasannya, tetapi karena kita kurang memberikan perhatian pada pendidikan PNS. Hal itu...

  Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar mengatakan 3 hal isue besar yang harus kita sikapi  bersama yaitu  masalah birokrasi,  korupsi dan  infrastruktur yang masih rendah, demikian  Orasi Ilmiah didepan 416 Sarjana baru pada Sidang terbuka Wisuda Sarjana S2, dan S1 ke 48  Universitas Muhammadiyah Palembang, 12/4. Ketiga hal...

JAKARTA - Setelah berhasil mencetak sekitar 3.200 tenaga analis jabatan,   Kementerian PAN dan RB bersama Badan Kepegawaian Negara kembali menggelar workshop diklat analis jabatan serempak di tiga kota, yakni Pekanbaru, Banjarmasin, dan Pontianak. Sebanyak 366 peserta mengikuti diklat yang berlangsung mulai tanggal 7 sampai 12 Mei 2012. Diklat di Pontianak...

MAKASSAR - Pemerintah daerah harus memperketat belanja pegawainya, dan bagi yang telah melebihi 60 pesen dari APBD diminta untuk menurunkan, namun gaji pegawai tetap naik.  “Kalau bisa, belanja pegawai secara keseluruhan bisa dikurangi hingga  sepuluh persen,” ujar Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar Azwar Abubakar di depan rapat kerja/ sosialisasi...

JAKARTA - Pemerintah daerah  yang belanja pegawainya kurang dari 50 persen APBD dan membutuhkan pegawai untuk jabatan yang dikecualikan dalam moratorium CPNS dan jabatan yang bersifat mendesak, diberi kesempatan mengajukan pengusulan untuk mengisi formasi tahun anggaran 2012 kepada Menteri PAN dan RB dengan tembusan kepada Kepala BKN paling lambat akhir...

Pekanbaru, Sebanyak 154 peserta sewilayah Provinsi Riau, Kepulauan Riau ditambah Kabupaten Mentawai, mengikuti workshop Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan yang diselenggarakan di kantor Regional XII BKN, Pekanbaru. Acara yang diselenggarakan dari  7 sampai dengan 12 Mei 2012 ini akan dipadati dengan praktek-praktek analisis jabatan, penyusunan peta...

  JAKARTA - Kementerian PAN dan RB melakukan pencanangan gerakan nasional pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan dokumen Pakta Integritas yang dilakukan seluruh  pimpinan dan staf instansi pemerintah, berdasarkan Inpres No. 17/2011 tentang rencana...

Sesuai dengan namanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kita harus dapat mendayagunakan SDM aparatur yang sudah ada dengan maksimal, kata Azwar Abubakar MenPAN-RB. Dalam acara pembukaan sosialisasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Regional II Provinsi, Kabupaten, Kota Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT,...

JAKARTA – Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar membuka Diklatpim I angkatan XXIV tahun 2012 di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Kamis 03 Mei 2012, yang diikuti 30 peserta. Jumlah itu  terdiri dari 24 pejabat  dari pusat, yakni 8 orang dari kementerian, 11 orang dari LPNK, 1 dari POLRI, 1...

Yogyakarta, (12 April 2012). Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian PAN dan RB Ismadi Ananda mengatakan tahun 2012 ini Kementerian PAN dan RB akan melakukan penataan Lembaga Non Struktural (LNS)  yang saat ini jumlahnya 88 LNS, demikian disampaikan dalam Focus Group Discussion dengan tema “Redefinisi dan Reposisi Lembaga Non Struktural dalam Sistem...

PEKANBARU, 27 MARET 2012  - Guna mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, Kementerian PAN dan RB menyelenggarakan sosialisasi bagi 33 pemerintah provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan workshop bimbingan teknis bagi tim pelaksana reformasi birokrasi pada 33 provinsi seluruh Indonesia. Pelaksanaan kedua...