Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat Audiensi dengan ASN di Pemprov Riau, Kamis (7/8/2025).
PEKANBARU – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa birokrasi bukan sekadar pelaksana administrasi, namun juga sebagai penggerak perubahan. Aparatur negara yang bertugas menjalankan roda birokrasi, menjadi mesin penggerak pelayanan bagi masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.
“Kehadiran saya di tengah para pelayan publik di Provinsi Riau menegaskan komitmen pemerintah bahwa birokrasi harus menjadi tulang punggung transformasi, menghadirkan layanan yang berdampak, adaptif, dan berpihak pada rakyat. Karena, pelayanan publik yang efektif adalah fondasi dari tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif,” ujar Wamen PANRB Purwadi Arianto saat Audiensi dengan ASN di Pemprov Riau, Kamis (7/8/2025).
Sebagai penggerak perubahan, para aparatur negara di lingkup Pemprov Riau didorong untuk dapat turut serta mendukung program prioritas Presiden. Dalam setiap kesempatan Presiden selalu mengingatkan bahwa sumber daya nomor satu Indonesia bukanlah mineralnya, melainkan rakyatnya. Yang sedang dibangun pemerintah saat ini bukan sekadar program, tetapi peradaban baru melalui lima program prioritas Presiden, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Perumahan Rakyat.
Di sisi lain tantangan megatren seperti persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, kemajuan teknologi, pertumbuhan kelas menengah, hingga dinamika demografi global terjadi begitu cepat. Untuk menjawab tantangan ini, birokrasi harus bertransformasi, tidak hanya menjadi lebih lincah dan adaptif, tapi juga mampu berpikir jauh ke depan, terbuka terhadap perubahan, dan melihat persoalan secara lintas sektor.
Purwadi mengatakan jika Reformasi Pelayanan Publik menjadi salah titik terpenting dalam Asta Cita Bapak Presiden, yang diharapkan terwujud melalui pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan reformasi pelayanan publik, Kementerian PANRB merancang strategi yang berfokus pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Pendekatannya mengedepankan prinsip human-centered, digital, proses yang sederhana, dan kolaborasi lintas sektor. Pelayanan publik diarahkan menyesuaikan kebutuhan dan pengalaman pengguna, tanpa batas wilayah administratif.
“Untuk menghasilkan cita-cita pelayanan prima, maka harus ditopang dengan SDM yang profesional. Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma dalam manajemen ASN yang dimulai dari rekrutmen yang berkualitas dan sesuai kebutuhan. Hal ini mendorong terbentuknya birokrasi yang profesional, pelayanan publik yang responsif,” katanya.
Pada kesempatan tersebut Purwadi turut memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian yang diraih Pemprov Riau, seperti rata-rata Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemprov Riau yang berada pada kategori B (Baik). Capaian ini menjadi dorongan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan. Kemudian terdapat 6 dari 12 daerah yang ada di Pemprov Riau atau sekitar 50 persen yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).
Selain itu, instansi di Provinsi Riau telah menunjukkan komitmen tinggi dengan respons pengaduan LAPOR! Dengan topik laporan paling banyak terkait dengan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, serta ketentraman dan ketertiban umum. Diperlukan strategi yang lebih intensif agar tindak lanjut pengaduan warga dapat ditangani lebih cepat dan tepat, demi menjaga pelayanan publik yang responsif. Kemudian sebanyak 6 inovasi dari Riau masuk dalam Top Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2014-2023.
Lebih lanjut diharapkan agar seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mendorong integrasi lintas dinas dan lembaga agar masyarakat tidak terbebani oleh birokrasi yang berbelit. Kemudian budaya pelayanan prima harus menjadi bagian dari etos kerja ASN, di mana mereka bukan hanya bekerja, tetapi benar-benar melayani masyarakat.
Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur menyampaikan pihaknya percaya kualitas pelayanan publik adalah wajah utama tata kelola pemerintahan, dan disitulah negara hadir dan dirasakan. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pelayanan bukan sekedar memenuhi indikator administratif, tetapi bagaimana rakyat melaksanakan dilayani dimudahkan dan di hargai hak haknya.
“Kami terus mendorong seluruh unit pemerintah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama dan tanggung jawab bersama,” katanya.
Melalui kunjungan Wakil Menteri PANRB diharapkan dapat memberikan dukungan pada perbaikan berkelanjutan di Provinsi Riau. Sinergi pemerintah pusat dan daerah serta semangat melayani yang terus tumbuh di Pemprov Riau dapat menjadikan daerah percontohan dalam transformasi pelayanan publik. (byu/HUMAS MENPANRB)
