Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto berinteraksi dengan salah seorang warga di MPP Kota Pontianak, Kamis (17/7/2025).
PONTIANAK – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru meninjau berbagai layanan publik yang ada di MPP Kota Pontianak, serta layanan di Samsat. Kehadiran Wakil Menteri PANRB ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana pelayanan publik diselenggarakan dan memastikan bahwa pelayanan tersebut berjalan dengan baik dan efisien serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Saya pikir inovasi cukup baik, tempatnya nyaman, para petugasnya melayani dengan baik, tulus, cepat merespons, dan insyaallah nanti ke depan semakin baik dan berkembang," ujarnya usai meninjau Mal Pelayanan Publik Kota Pontianak, Kamis (17/7/2025).
Purwadi menjelaskan, di MPP Kota Pontianak, dirinya melihat secara langsung integrasi layanan dari berbagai instansi yang dinilainya sudah berjalan baik. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan petugas layanan atas dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi untuk terus memperluas cakupan layanan.
"Pelayanan publik saya jamin di sini memuaskan berdasarkan wawancara saya dengan beberapa yang datang pelayanan cepat, waktunya tepat, terus pelayanannya juga puas jadi seperti yang diharapkan dari mal pelayanan publik yang lain," ujarnya.
MPP yang berlokasi di Jl. Kapten Marsan No.33 itu juga diharapkan menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya untuk mengintegrasikan semua layanan, baik instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan swasta maupun instansi daerah dalam satu pintu.
"Saya pikir di pinggir sungai Kapuas tentu sangat strategis, sehingga pelayanan publik ini bisa dinikmati sambil beristirahat dan bertugas di mal pelayanan publik," tegasnya.
Seperti diketahui bersama MPP Kota Pontianak diresmikan pada Desember 2024. MPP tersebut menghadirkan 24 gerai instansi yaitu antara lain instansi perangkat daerah, BUMN, BUMD, Kepolisian, Imigrasi, BPJS kesehatan/ketenagakerjaan dan BNN. (HUMAS MENPANRB)
