Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto pada kegiatan audiensi dengan ASN Pemerintah Provinsi Jambi, Kamis (18/9/2025).
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jambi mendapat nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,68 (dari skala 5). Meski masuk dalam kategori Baik, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto meminta seluruh jajaran Provinsi Jambi hingga ke daerahnya agar menciptakan pelayanan yang mendukung Asta Cita.
Purwadi menyampaikan pesan dari presiden dan wakil presiden, bahwa birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Implementasi kebijakan harus dipercepat, koordinasi antar lembaga diperkuat, dan anggaran dikelola efektif agar program benar-benar dirasakan rakyat,” ungkap Purwadi, pada kegiatan audiensi dengan ASN Pemerintah Provinsi Jambi, Kamis (18/9/2025).
Birokrasi dari pusat hingga daerah harus sejalan denganAsta Cita. Keberhasilan program prioritas Presiden membutuhkan berbagai reformasi struktural, salah satunya adalah transformasi digital pemerintah. Fokus utama dari pemerintahan digital bukanlah sekadar tentang teknologi, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
Pendekatannya menekankan keterpaduan layanan berbasis Digital Public Infrastructure dan memastikan layanan relevan sepanjang siklus hidup warga. “Setiap instansi didorong untuk hadir secara proaktif dan personal dalam setiap tahap kehidupan warga, mulai dari lahir hingga meninggal,” ujar Purwadi.
Purwadi menerangkan, pelayanan publik di Jambi patut diapresiasi, dengan rata-rata IPP berada pada kategori Baik. Meski begitu, beberapa kabupaten/kota masih perlu meningkatkan kualitas layanan agar capaian semakin merata. Saat ini, tujuh dari 12 daerah sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) dan tujuh lokus MPP Digital telah ditetapkan.
Penghargaan “Pelayanan Prima” baru saja diberikan kepada Disdukcapil Kota Jambi, dan RSUD Raden Mattaher menerima predikat “Sangat Baik” pada Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik (PEKPPP) 2024.
Di hadapan seluruh ASN Pemprov Jambi, Purwadi berpesan agar menggunakan hasil indeks kinerja sebagai alat navigasi dalam pembenahan layanan publik. Kementerian PANRB juga mendorong integrasi lintas dinas dan lembaga agar masyarakat tidak terbebani oleh birokrasi yang berbelit.
Dari sisi lain, Purwadi mendorong agar jajaran Pemprov Jambi bisa terus menciptakan inovasi untuk mempermudah hidup masyarakatnya. “Pengembangan inovasi pelayanan juga perlu disesuaikan dengan konteks lokal, karena tidak semua daerah memerlukan pendekatan yang sama,” ungkap Purwadi.
Pemprov Jambi memiliki peran penting agar target yang sudah ditetapkan presiden dapat tercapai. Keberhasilan program prioritas presiden tidak hanya bergantung pada hasil yang terlihat publik, tetapi juga pada reformasi struktural yang sering kali tidak tampak.
“Dari Jambi, mari kita tegaskan kembali komitmen bahwa birokrasi hadir untuk melayani, bukan dilayani,” tutup Purwadi. (HUMAS MENPANRB)
