Wamen PANRB Purwadi Arianto saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) SDM dan Logistik Polri T.A. 2025, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
JAKARTA – Humanisme dalam pelayanan Polri merupakan bagian dari reformasi SDM Polri yang terus digaungkan. Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan publik melalui pendekatan yang lebih empati dan memahami kebutuhan masyarakat.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menekankan bahwa integritas juga menjadi fondasi utama membangun kepercayaan masyarakat. Dia menyebutkan kepercayaan masyarakat ditentukan oleh ketulusan dan kecepatan personel dalam merespons laporan masyarakat.
“Jika saya rumuskan, kepercayaan publik=tulus+cepat. Tulus itu berbuat tanpa mengharap imbalan, sementara kecepatan merupakan respons personel terhadap aduan masyarakat yang didukung oleh penggunaan teknologi dalam komunikasi maupun transportasi personel,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) SDM dan Logistik Polri T.A. 2025, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Polri dituntut untuk memiliki personel yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga berintegritas dan kompeten secara intelektual maupun moral. Untuk itu SDM Polri perlu dibekali dengan berbagai kualitas penting seperti kemampuan beradaptasi, penguasaan teknologi, empati, responsif, dan juga keterampilan komunikasi publik yang baik.
“Polri membutuhkan pemimpin transformasional yang menjadi teladan melalui integritas, nilai moral, dan komitmen terhadap tugas dan negara. Pemimpin seperti ini mampu menggerakkan anggota dengan visi yang jelas untuk pelayanan dan pengabdian terbaik,” jelasnya.
Keberhasilan reformasi SDM Polri tercermin dari terbentuknya budaya kinerja yang tinggi serta SDM Polri yang profesional, modern dan humanis. Selain itu juga ditentukan oleh pelanggaran etika dan meningkatnya indeks pelayanan yang berujung pada kepercayaan publik terhadap layanan Polri.
Mantan Kepala Lemdiklat Polri ini menyebutkan bahwa menjaga kepercayaan publik memang bukanlah hal yang mudah, terutama di tengah ekspektasi yang terus meningkat. “Polri harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan dengan mendengarkan dan merespons umpan balik dari masyarakat. Upaya ini penting untuk memastikan layanan yang diberikan tetap relevan, responsif, dan membangun kepercayaan jangka panjang,” imbuhnya.
Di sisi lain, Wamen Purwadi menilai Polri perlu melakukan transformasi digital layanan dan penataan masa depan organisasi. Tak hanya tentang penggunaan teknologi, transformasi ini juga tentang bagaimana ia akan mempercepat dan memudahkan kerja kepolisian.
“Dengan interoperabilitas, informasi dari berbagai sumber bisa diakses lebih cepat. Integrasi data membantu proses pembuktian jadi lebih efisien, dan sistem pencarian digital membuat penelusuran kasus jauh lebih cepat. Otomatisasi ini akan mempercepat proses investigasi dan pelindungan data akan memastikan keamanan informasi dan mempercepat penyelesaian perkara,” pungkas Purnawirawan Polri tersebut. (nan/HUMAS MENPANRB)
