Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korlantas Polri 2025, di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
JAKARTA - Kinerja Korlantas (Korps Lalu Lintas) berkontribusi dalam membentuk wajah Polri yang humanis, karena layanan lalu lintas adalah layanan kepolisian yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat. Peran tersebut dapat diperkuat melalui reformasi birokrasi.
"Penguatan peran dalam reformasi birokrasi yang dapat dilakukan Korlantas Polri mencakup transformasi digital layanan publik, peningkatan transparansi melalui pengawasan dan publikasi kinerja, serta pengembangan kompetensi Digital SDM," ungkap Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korlantas Polri 2025, di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Era digital menuntut Korlantas untuk mengoptimalkan peran dalam orkestrasi data lalu lintas. Selain itu, Korlantas harus proaktif dalam pengamanan dan pengaturan simpul transportasi strategis. Korlantas dapat menjadi aktor utama dalam mewujudkan tata kelola mobilitas kota cerdas (Smart City) dengan memperkuat infrastruktur digital dan interoperabilitas data antarinstansi.
Purwadi kemudian menjabarkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam kerangka Smart City. Pendekatan berbasis komunitas dapat dilakukan oleh polisi lalu lintas dengan dukungan teknologi dan analisis data, sehingga intervensi di lapangan tidak hanya responsif terhadap kejadian, tetapi juga preventif dan strategis melalui pemetaan risiko serta optimalisasi sumber daya. Smart City memerlukan strategi patroli kepolisian yang mengandalkan pendekatan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Dengan mengedepankan interoperabilitas data, penguatan teknologi, dan layanan berbasis bukti (evidence-based), Polri dapat lebih responsif terhadap dinamika masyarakat serta mampu memenuhi kebutuhan publik secara proaktif dan berkelanjutan dalam konteks Smart City.
"Semua hal tersebut, akan semakin memperkuat langkah strategis Bapak Presiden untuk menjadikan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, melalui peran Polisi yang humanis," tegasnya.
Sebagai penutup, Purwadi menekankan agar kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perbaikan secara internal pelayanan yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat diimplementasikan secara konsisten.
"Langkah-langkah ini diharapkan terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi instansi lain dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih baik dan terpercaya," pungkasnya. (HUMAS MENPANRB)
