JAKARTA - Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini tertuang pada Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ruang bagi masyarakat sebagai pengguna informasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Hak memperoleh informasi merupakan salah satu ciri penting negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. ”Keterbukaan informasi publik adalah hak asasi setiap warga negara dan menjadi pilar penting pemerintah yang transparan dan partisipatif," ujar Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana dalam acara Forum Keterbukaan Informasi Publik secara daring, di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Seiring perkembangan teknologi digital saat ini membawa tantangan baru terutama dan menjaga keamanan data dari ancaman peretasan, kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Reni menyampaikan bahwa keterbukaan dan keamanan harus berjalan beriringan, keduanya menuntut keseimbangan antara lain mengenai hak publik yakni menjamin akses informasi yang cepat dan mudah bagi masyarakat, kedua privasi dan keamanan yakni melindungi data dari potensi ancaman.
Ketiga mengenai kepatuhan hukum yakni memastikan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Perlindungan Data Pribadi. ”Saat ini kita juga perlu mengantisipasi tantangan lain seperti kesenjangan digital dan potensi konflik antara hak akses informasi dengan perlindungan privasi” ujarnya.
Oleh karena itu, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi krusial dalam memberikan akses informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang. Kinerja PPID tidak hanya menjadi penengah keterbukaan informasi, tetapi juga berperan penting dalam good governance, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Pada kesempatan tersebut Reni mengungkapkan bahwa Kementerian PANRB telah berkomitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel serta memastikan perlindungan terhadap keamanan data. “Dengan keberadaan PPID di berbagai instansi, kami berharap masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, sehingga tercipta kedekatan yang erat antara pemerintah dan masyarakat,” imbuhnya.
Forum Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Kementerian PANRB mengusung tema Menjaga keamanan informasi publik di era digital. Acara ini menghadirkan dua narasumber yaitu Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, Putri Indonesia Kebudayaan 2025 sekaligus Sandiman Ahli Pratama Badan Siber dan Sandi Negara Syafira Mardhiyah.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro turut menekankan saat ini ancaman siber dapat membahayakan integritas dan keamanan informasi publik, oleh karena itu diharapakan seluruh K/L perlu menerapkan kebijakan keamanan siber yang ketat, termasuk penggunaan enkripsi data, firewall dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi informasi publik dari serangan.
Peningkatan kesadaran keamanan siber melalui program edukasi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat juga sangat penting lebih sadar akan potensi ancaman dan cara melindungi informasi. “ Pemantauan berkala terhadap keamanan informasi harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan dalam siatem yang ada,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Putri Indonesia Kebudayaan 2025 sekaligus Sandiman Ahli Pratama Badan Siber dan Sandi Negara Syafira Mardhiyah menyampaikan keterbukaan informasi dan keamanan siber bukanlah pilihan, melainkan dua sisi mata uang yang harus kita genggam erat,” ujarnya.
Perlu diketahui forum keterbukaan informasi publik tahun ini PPID Kementerian PANRB juga memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas dengan menghadirkan juru bahasa isyarat saat kegiatan berlangsung. (HUMAS MENPANRB)
