JAKARTA – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan agar penyusunan kabinet Jokowi – JK tidak terjebak pada berapa jumlah kementerian yang akan dibentuk. Lebih baik melakukan kebijakan yang bersifat soft, tetapi dalam perjalanan pemerintahan melakukan restrukturisasi jabatan eselon I dan II pada kementerian.
Menurut Guru Besar Administrasi Negara Universitas Indonesia ini, pembentukan kabinet 2014 – 2019 ini ibarat memperbaiki mesin dari sebuah pesawat yang sedang terbang. “Jangan sampai perbaikan itu justeru membuat pesawat yang sedang terbang itu malah jatuh, karena ada bagian mesin yang diganti,” ujarnya usai penutupan Konferensi Tahunan Asian Group for Public Administration (AGPA) ke-4 di Jakarta, Jumat (29/08).
Dikatakan, kalaupun akan merampingkan jumlah kementerian, Eko berharap tidak terlalu drastis, sehingga penataan pegawainya juga tidak menimbulkan persoalan baru. Meskipun dalam hal ini bisa dilakukan redistribusi pegawai bagi yang masih memiliki kompetensi, atau bisa juga dengan melakukan pensiun dini, tetap kalau terlalu banyak kementerian yang dihapus atau digabung, maka pemindahan pegawainya juga ribet.
Kalau yangv terjadi seperti itu, dikhawatirkan prosesnya justeru akan mengganggu efektivitas pemerintahan, yang mestinya langsung jalan setelah terbentuknya kabinet baru. “Jangan sampai perubahan struktur kabinet justeru membuat pemerintahan baru terganggu dengan masalah redistribusi pegawai,” imbuhnya.
Berita Terbaru
08.Jan.2026
Kembalinya Kedaulatan Pangan Indonesia
08.Jan.2026
Menteri PANRB Tegaskan Zona Integritas Bukan Sekadar Pemenuhan Indikator Mengejar Predikat
08.Jan.2026
Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan ZI dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum 2025
08.Jan.2026
Audiensi dengan Ketua MA
07.Jan.2026
Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan
07.Jan.2026
Audiensi Ketua LPSK
07.Jan.2026








