JAKARTA – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan agar penyusunan kabinet Jokowi – JK tidak terjebak pada berapa jumlah kementerian yang akan dibentuk. Lebih baik melakukan kebijakan yang bersifat soft, tetapi dalam perjalanan pemerintahan melakukan restrukturisasi jabatan eselon I dan II pada kementerian.
Menurut Guru Besar Administrasi Negara Universitas Indonesia ini, pembentukan kabinet 2014 – 2019 ini ibarat memperbaiki mesin dari sebuah pesawat yang sedang terbang. “Jangan sampai perbaikan itu justeru membuat pesawat yang sedang terbang itu malah jatuh, karena ada bagian mesin yang diganti,” ujarnya usai penutupan Konferensi Tahunan Asian Group for Public Administration (AGPA) ke-4 di Jakarta, Jumat (29/08).
Dikatakan, kalaupun akan merampingkan jumlah kementerian, Eko berharap tidak terlalu drastis, sehingga penataan pegawainya juga tidak menimbulkan persoalan baru. Meskipun dalam hal ini bisa dilakukan redistribusi pegawai bagi yang masih memiliki kompetensi, atau bisa juga dengan melakukan pensiun dini, tetap kalau terlalu banyak kementerian yang dihapus atau digabung, maka pemindahan pegawainya juga ribet.
Kalau yangv terjadi seperti itu, dikhawatirkan prosesnya justeru akan mengganggu efektivitas pemerintahan, yang mestinya langsung jalan setelah terbentuknya kabinet baru. “Jangan sampai perubahan struktur kabinet justeru membuat pemerintahan baru terganggu dengan masalah redistribusi pegawai,” imbuhnya.
Berita Terbaru
18.Nov.2025
Menuju Indonesia Emas 2045, Menteri PANRB: Birokrasi Indonesia Harus Terus Adaptasi Terhadap Tren
18.Nov.2025
Audiensi Gubernur Papua Barat
18.Nov.2025
Presiden Prabowo Resmi Luncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di 38 Provinsi
18.Nov.2025
Rapat Koordinasi Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja Menuju ASN yang Sejahtera dan Berkinerja Tinggi
18.Nov.2025
Bhumandala Award Tahun 2025
18.Nov.2025
Rapat dengan Kepala LAN
17.Nov.2025








