Menteri PANRB Rini Widyantini saat menerima audiensi sejumlah bupati dari Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima kunjungan sejumlah bupati dari Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Audiensi tersebut membahas penguatan sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
Dalam audiensi tersebut, Menteri Rini menekankan pentingnya kolaborasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga koordinasi dan harmonisasi antarlembaga di daerah.
“Reformasi birokrasi akan berhasil kalau masyarakat benar-benar merasakan kemudahan dari layanan yang kita hadirkan,” ujar Menteri Rini.
Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait reformasi birokrasi, di antaranya birokrasi yang responsif, percepatan implementasi kebijakan, penguatan koordinasi antarlembaga, hingga reformasi pelayanan publik. “Diskusi dan perencanaan harus diiringi strategi percepatan implementasi kebijakan. Yang paling penting adalah membangun hubungan dan koordinasi antarinstitusi di daerah,” jelasnya.
Menteri Rini menambahkan penguatan koordinasi antarlembaga diperlukan agar pelaksanaan program pembangunan di daerah berjalan lebih efektif dan terintegrasi. “Koordinasi bukan berarti menyeragamkan, tetapi membangun harmonisasi dan saling melengkapi,” tegas Menteri Rini.
Selain itu, Menteri Rini juga memaparkan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), reformasi birokrasi, hingga manajemen talenta ASN sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang responsif dan berdampak bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan bahwa ke depan akan dilakukan peningkatan kapasitas bagi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) maupun pejabat yang menangani kepegawaian, termasuk Kepala Bagian Hukum atau pihak yang memberikan opini hukum terkait kepegawaian.
“Harapannya, pertemuan ini juga dapat ditindaklanjuti dengan upaya penguatan fungsi bupati dan Badan Kepegawaian Daerah, sehingga seluruh lini pemerintahan dapat saling menguatkan,” ujarnya menutup pertemuan. (jne/HUMAS MENPANRB)
