Integrasi Perencanaan Kinerja Percepatan Pelaksanaan RB dan Program Prioritas Nasional Hari ke-2, di Bogor, Kamis (4/12/2025).
BOGOR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorkrasi (PANRB) berperan penting dalam memastikan transformasi birokrasi berlangsung secara konsisten dan menghasilkan dampak yang terukur. Peran penting tersebut harus didukung dengan integrasi perencanaan kinerja yang kuat antar unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB.
“Harmonisasi arah kebijakan lintas unit kerja menjadi penting untuk memastikan bahwa fokus perubahan dalam reformasi birokrasi berjalan secara terpadu serta mencerminkan prioritas strategis kementerian serta dapat secara aktif menunjang program prioritas nasional,” ujarnya saat memberikan arahan pada Integrasi Perencanaan Kinerja Percepatan Pelaksanaan RB dan Program Prioritas Nasional Hari ke-2, di Bogor, Kamis (4/12/2025).
Menteri Rini menegaskan penguatan mekanisme koordinasi ini juga memungkinkan terciptanya konsistensi perencanaan, kejelasan peran, serta efektivitas pelaksanaan program, sehingga agenda prioritas reformasi birokrasi tersebut dapat memberikan dampak yang lebih nyata dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi.
Integrasi antara perencanaan kinerja dengan alokasi anggaran diperlukan agar setiap program dan kegiatan memiliki landasan yang jelas, terarah, serta selaras dengan prioritas reformasi birokrasi yang ditetapkan. Perencanaan yang matang memungkinkan kementerian menetapkan sasaran yang realistis dan berbasis kebutuhan, sementara penganggaran yang tepat sasaran memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan.
“Keselarasan antara perencanaan dan penganggaran juga menjadi kunci dalam menjaga konsistensi arah kebijakan antar unit, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan bahwa setiap langkah transformasi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja birokrasi secara keseluruhan,” ungkapnya.
Pada pertemuan itu, Menteri Rini juga meminta jajarannya menyiapkan dengan matang rencana aksi pemenuhan atas rekomendasi pada legal instrument OECD serta engangement/keterlibatan dalam event OECD. Menurut Rini, berbagai rekomendasi dan standar yang dikembangkan oleh OECD menjadi rujukan penting bagi kementerian dalam memperkuat kualitas tata kelola publik, meningkatkan integritas birokrasi, serta mendorong penerapan manajemen kinerja yang lebih transparan dan akuntabel.
Pemenuhan rekomendasi tersebut tidak hanya mendukung peningkatan profesionalisme dan kapasitas aparatur, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam upaya membangun birokrasi yang modern, kredibel, dan mampu bersaing di tingkat internasional.
“Melalui penguatan peran ini, Kementerian PANRB berupaya memastikan bahwa seluruh proses transformasi birokrasi berjalan selaras dengan standar global sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tandasnya. (rum/HUMAS MENPANRB)
