Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dalam acara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXV (65) Tahun 2025, dan Pengukuhan Ketua dan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKAPIMNAS) periode 2025 - 2029, di Jakarta, Senin (11/8/2025).
JAKARTA – Pelatihan kepimpinan merupakan salah satu cara mengembangkan kompetensi kepemimpinan, agar pemimpin yang membuat dan menerapkan kebijakan memiliki kompetensi strategi kepemimpinan serta berwawasan luas. Ini merupakan karakter kepemimpinan birokrasi untuk mewujudkan Asta Cita dan Indonesia Maju.
Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dalam acara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXV (65) Tahun 2025, dan Pengukuhan Ketua dan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKAPIMNAS) periode 2025 - 2029, di Jakarta, Senin (11/8/2025). Pada kesempatan tersebut, Menteri Rini mendorong para peserta PKN dan IKAPIMNAS untuk memperkuat kapasitas kepimpinan birokrasi sekaligus mempererat jejaring dan kolaborasi lintas angkatan alumni PKN. “Ini tujuannya jelas untuk mendorong birokrasi yang lebih berdampak nyata bagi masyarakat” jelas Rini.
Tidak hanya sampai di situ, Menteri Rini juga mengungkapkan pentingnya peran pemimpin dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, banyak program yang belum dapat dilakukan dengan optimal bukan karena ketersediaan anggaran, melainkan karena instansi masih bekerja secara “silo dan berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi. Oleh karena itu koordinasi bukan berarti semua harus seragam, tetapi bagaimana membangun harmoni dan saling melengkapi” katanya.
Sesuai dengan arahan Presiden mengingatkan bahwa pembangunan Indonesia dimulia dari hal-hal yang mendasar. Semua ini menyatu dalam lima program prioritas: Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Perumahan Rakyat. Di sinilah fungsi kepemimpinan dan manajerial diuji. Kolaborasi lintas sektor bukanlah pilihan melainkan prasyarat keberhasilan program pembangunan.
Saat ini Kementerian PANRB mendorong implementasi SAKP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah), untuk melengkapi SAKIP yang sudah lama berlaku. SAKP diharapkan akan memperbaiki proses perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintah menjadi lebih selaras. Oleh karena itu, SAKP hadir untuk menyempurnakan pendekatan yang semula instansional tersebut menjadi kinerja terpadu atau shared outcome.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Rini mengucapkan selamat kepada peserta yang mengikuti PKN Tingkat I. Tidak lupa pula, selamat juga telah dikukuhkan Ketua dan Pengurus IKAPIMNAS periode 2025-2029. Rini juga berpesan kolaborasi lintas batas dan sinergi tanpa sekat adalah kunci membangun Indonesia yang kuat dan bermartabat “Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Tetap sehat, semangat, dan tetap optimis membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini,” tutupnya.
Hadir juga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan pelatihan ini bukan hanya sekedar syarat adminitratif, tetapi momen transformasi kepemimpinan. Namun jadikan pelatihan tersebut sebagai long life learner, networking, agent of change pada instansi masing-masing “ujarnya saat memberikan sambutan pada acara tersebut.
Perlu diketahui Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I adalah pelatihan struktural kepemimpinan madya atau sejenisnya bagi pejabat tinggi atau non-ASN yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN terkait isu kebijakan nasional. Oleh karena itu JPT Madya harus mampu membangun sinergi, menjadi inisiator lintas sektor, pemecah sekat birokrasi serta memastikan keputusan berbasis data dan bukti sekaligus penjaga arah dan akuntabilitas kebijakan.
Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq mengungkapkan tujuan penyelenggaraan PKN Tingkat I ini adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan kolaboratif pada JPT Madya yang dapat mengembangkan potensi kepimpinan agar mampu menjadi agen perubahan tang inovatif dan berdaya saing di era globalisasi. PKN Tingkat I Angkatan LXV (65) Tahun 2025 diikuti oleh 48 peserta yang berasal dari 5 kementerian, 43 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian/Lembaga Tinggi Negara, Kepolisian dan Pemerintah Daerah.
Pembelajaran PKN Tingkat I akan dilaksanakan secara virtual dengan metode _distance learning_ (pembelajaran jarak jauh). “Peserta mengikuti pembelajaran dari tempat kedudukan masing-masing dengan memanfaatkan teknologi informasi (Learning Management Sistem/LMS) dan aplikasi online video meeting/conference,” pungkas Muhammad Taufik. (ynt/HUMAS MENPANRB)
