
MEDAN - Harian Waspada sebagai media paling senior di Medan, dikenal sebagai koran yang memiliki andil besar dalam perjuangan merintis kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat perjuangan yang dimiliki media diharapkan tidak surut di era reformasi.
Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dalam kunjungannya ke Redaksi Harian Waspada, Selasa (19/03). “Kalau dulu menjadi perintis kemerdekaan, sekarang harus menjadi perintis perubahan,” ujarnya.
Dalam kunjungan yang diterima oleh Pemimpin Redaksi Harian Waspada Group Hj. Rayati Safrin, Azwar mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi harus dilakukan kerjasama dengan semua pihak. “Tidak terkecuali kerjasama dengan media massa,” tandasnya.
Menurut Menteri, media massa harus menjalankan fungsi kontrol dan penyambung lidah kepentingan masyarakat. Lebih dari itu, media massa juga harus turutbertanggungjawab terhadap perjuangan bangsa, kapan saja, tidak pernah berubah.
Dalam dialog dengan jajaran redaksi Harian Waspada, politisasi PNS menjadi isu yang dipertanyakan, antara lain banyaknya keluhan PNS yang sulit keluar dari pengaruh politik, terutama saat menghadapi pilkada yang pada akhirnya birokrat menjadi korban.
Menanggapi hal itu, mantan Plt. Gubernur Aceh ini, menegaskan bahwa semua sudah ada aturannya. Salah satunya PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang menegaskan bahwa PNS harus netral. Sebab kalau kalau tidak netral, akan berimplikasi buruk dan merugikan masyarakat.
Namun diakuinya, bahwa hal itu tidak mudah. “Kalau memang pejabat memihak, akan kita tindak. Tapi kalau pejabat netral dalam pilkada, lantas pejabat itu di-non job-kan, karena bupati terpilih tidak suka, kita akan bela”, tegas Azwar Abubakar.(swd/HUMAS MENPANRB)
Berita Terbaru
25.Okt.2025
Gandrung Sewu 2025
25.Okt.2025
Bahas Reformasi Birokrasi dan SDM Aparatur, Kementerian PANRB Terima Kunjungan Akademi Kenagaraan Malaysia
25.Okt.2025
Kementerian PANRB Bahas RPerpres Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
24.Okt.2025
Diskusi Pembahasan RPerpres tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
24.Okt.2025
Diseminasi Arah Kebijakan Desain Jabatan
24.Okt.2025
Kunjungan Delegasi Akademi Kenegaraan Malaysia
23.Okt.2025







