Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan, Pemerintah memandatang tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu untuk ditingkatkan. Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 November 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor...

Pelatihan pemanfaatan TIK bagi perempuan pengusaha home industry Kota Denpasar   DENPASAR - Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Denpasar melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan penyuluhan terhadap hak anak dan keluara BKBPP juga membuat inovasi dengan melatih para pengusaha home...

Pemerintah akan memberikan kepastian dan sekaligus memberikan daya tarik bagi penanam modal melalui penetapan PP tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah sedikitnya akan memberikan fasilitas dan kemudahan di sembilan bidang.   Menggerakkan Ekonomi di Wilayah, Pinggiran Penyediaan Air untuk Rakyat Secara Berkeadilan dan Proses Cepat Impor...

Seskab Pramono Anung saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (30/11) Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung khusus menggelar konferensi pers untuk meluruskan pemberitaan seputar pengadaan pesawat VVIP untuk Presiden. Seskab menilai telah terjadi disinformasi seakan-akan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengajukan permintaan dan sudah memutuskan untuk...

Waseskab Bistok Simbolon didampingi Deputi Seskab Bidang Dukungan Kerja Kabinet Yuli Harsono dan Staf Ahli Kemenkominfo saat membuka seminar media sosial, di Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (10/11) JAKARTA - Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Bistok Simbolon mengatakan, humas pemerintah saat ini sudah tidak bisa lagi bekerja seperti pada tahun 1997...

Bertempat di Istana Negara, pukul 10.00 WIB (5/11), Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 5 (lima) orang tokoh pejuang. Pemberian gelar tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/2015 yang ditandatangani pada tanggal 4 November 2015. Berdasarkan Keppres tersebut Presiden Jokowi menetapkan: 1. Alm. Bernard Wilhem Lapian, dari Sulawesi...

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 27 Nov 2015  Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pemerintah memandang tunjangan kinerja yang selama ini diberikan perlu untuk ditingkatkan. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden...

Presiden Republik Italia Sergio Mattarella didampingi Presiden Jokowi memeriksa pasukan kehormatan, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11) sore Ada hasil konkrit yang diraih Indonesia dalam kunjungan Presiden Republik Italia Sergio Mattarella yang membawa serta 30 pengusaha papan atas negara tersebut, ke Jakarta, Senin (9/11) sore. Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah memandang perlu meningkatkan tunjang kinerja yang selama ini diberikan. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2015...

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 26 Nov 2015 Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pemerintah memandatang tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan perlu untuk ditingkatkan. Atas dasar itu, Presiden...

Berkenaan  dengan banyaknya pertanyaan mengenai penjabat kepala daerah di bidang kepegawaian, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana melalui Surat Nomor K.26-30/V.100-2/99 tertanggal 19 Oktober 2015 menegaskan, bahwa penjabat kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai. Selain dilarang melakukan mutasi pegawai, Kepala BKN melalui suratnya juga melarang penjabat kepala daerah...

Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Kementerian Koordinator Bidang  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pemerintah memanda tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan perlu untuk ditingkatkan. Terkait hal itu pada...