Proyek Palapa Ring Barat Diluncurkan

Dilihat: 1968
fShare
Pin It

 

  • Menteri Kominfo Rudiantara sosialisasi Palapa Ring Barat dihadapan Kepala Daerah Prov Riau dan Kepulauan Riau 20160615 1
     
    Proyek Palapa Ring Barat resmi diluncurkan Menteri Komunikasi dan
    Informatika, Rudiantara, Rabu (15/6) di Batam, Kepulauan Riau. Proyek itu akan
    menjangkau wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan dukung jaringan
    kabel serat optik sepanjang 1.980 km.
     
    “Pemerintah kerja cepat untuk menghubungkan kota/kabupaten di seluruh
    Indonesia dengan jaringan serat optik,” jelas Menkominfo Rudiantara.
    Paket senilai Rp3,48 Triliun itu tengah memasuki penjajakan perjanjian
    kerjasama dengan PT Palapa Ring Barat. “Proyek Barat dan Tengah sudah masuk
    perjanjian kerjasama. Untuk paket Timur baru proses lelang,” kata Menkominfo.
     
    Menkominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan PT Palapa
    Ring Barat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) pada Februari 2016.
    PT Palapa Ring Barat merupakan Badan Usaha Pelaksana (BUP) bentukan
    Konsorsium Mora Telematika Indonesia – Ketrosden Triasmitra selaku pemenang
    lelang Proyek Palapa Ring Paket Barat.
     
    Saat ini PT Palapa Ring Barat sedang melaksanakan pemenuhan pembiayaan
    (financial close) sebagai persyaratan untuk dimulainya proses konstruksi.
    Menkominfo, Rudiantara, menekankan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan
    pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi harus lebih menjangkau dan
    meningkatkan akses informasi bagi masyarakat Indonesia.
     
    Lebih jauh, Rudiantara menjelaskan dengan terlaksananya Proyek Palapa Ring
    menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan badan
    usaha (investor) dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
     
    Berbagai pihak telah ikut mendukung proyek Palapa Ring hingga saat ini, seperti
    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kemenkeu dan PT PII.
    Dampaknya nyata, Proyek ini berlangsung relatif cepat, kurang dari setahun.
    Proyek ini telah memperoleh dukungan fasilitasi pendampingan proses transaksi
    (PDF) dan Izin Prinsip availability payment dari Menteri Keuangan.
     
    Sediakan Infrastruktur USO
    Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
    (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema
    pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema ini
    diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana dari Dana Kontribusi
    Universal Service Obligation (USO).
     
    Skema AP merupakan pembayaran berkala selama masa konsesi berdasarkan
  • ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha.
    Komponen biaya yang dibayarkan melingkupi biaya modal, biaya operasional, dan
    keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha.
     
    Dengan skema ini, risiko permintaan dari tersedianya layanan infrastruktur akan
    ditanggung sepenuhnya oleh PJPK yaitu Kominfo. Dengan diambilnya risiko
    tersebut, badan usaha mendapat pengembalian investasi mereka jika dapat
    mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian
    Kerjasama.
     
    Proyek Palapa Ring Paket Barat total AP mencapai sekitar Rp 3,5 Triliun yang
    akan dibayarkan secara berkala selama masa konsesi 15 tahun. Adapun
    kelangsungan pembayaran dari PJPK kepada Badan usaha akan dijamin oleh
    Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
    Pemerintah menargetkan 514 kabupaten/kota dapat dijangkau jaringan serat
    optik hingga tahun 2018. Komitmen pembangunan pada 457 kab/kota oleh
    operator. Sisanya, 57 Kab/kota yang tidak layak secara finansial ataupun
    ekonomi akan dibangun oleh pemerintah.
     
    Oleh karena itu, pemerintah bekerja keras menyelesaikan proyek strategis Palapa
    Ring. Proyek ini diharapkan sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi
    nasional yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
    Proyek Palapa Ring, selain untuk pemerataan dan penyedia jasa akses teknologi
    informasi bagi ketahanan nasional, diharapkan juga memacu pertumbuhan
    ekonomi. Komunikasi data yang stabil dapat dimanfaatkan masyarakat secara
    baik, seperti bidang perkantoran, bisnis, perbankan, pendidikan dan lain
    sebagainya. (Humas Kemenkominfo)