Suasana Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
JAKARTA – Sekolah Rakyat menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Sebagai program gagasan Presiden Prabowo di bawah Kementerian Sosial, Sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), melalui penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas.
Untuk mendukung keberhasilan program Sekolah Rakyat, perlu dilakukan pemenuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan sesuai Instruksi Presiden No. 8/2025, Kementerian PANRB diberikan mandat untuk memastikan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dalam program Sekolah Rakyat.
“Menindaklanjuti amanat ini, telah disepakati sejumalah skema pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat, yang disusun melalui hasil rapat antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ungkap Menteri Rini dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Rini mengungkapkan, skema pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang sudah disusun nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebelum nantinya diaplikasikan dalam memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat.
“Kementerian PANRB memastikan bahwa kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat dapat terpenuhi secara optimal, efektif, dan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan skema percepatan pemenuhan kebutuhan guru akan dikawal langsung oleh Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. "Namun skema yang sudah kita bahas dalam rapat koordinasi ini akan kita laporkan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden," ujarnya.
Mensos mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat 65 titik di Indonesia yang siap menyelenggarakan program Sekolah Rakyat. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat diharapkan dapat mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.
"Jadi insyaallah dengan skema-skema yang sudah dibuat itu kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan guru yang ada utamanya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat," pungkas Mensos. (delHUMAS MENPANRB)
