Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Terkait Identitas Digital di Seoul, Korea Selatan, Senin (24/11/2025).
KOREA SELATAN – Indonesia memasuki fase krusial di mana implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi tulang punggung berbagai layanan pemerintah. Komponen DPI yang menjadi fokus saat ini adalah identitas digital dan pertukaran data lintas instansi, baik antar pemerintah maupun non pemerintah, serta berorientasi pada kebutuhan publik.
“E-Gov yang sukses membutuhkan bisnis dan masyarakat sebagai komponen utamanya,” ungkap Director Digital-Based Safety Divisio, Digital Govermment Policy Bureau Ministry of Public Administration and Security Korea Selatan Lee Philips saat bertemu dengan delegasi Indonesia dalam pelatihan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara terkait identitas digital di Seoul, Korea Selatan, Senin (24/11/2025).
Melalui kolaborasi dengan National Information Society Agency (NIA) Korea Selatan, penerapan teknologi blockchain pada Verifiable Credentials (VC) pada layanan identitas digital Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia diharapkan dapat menjadi percontohan untuk penerapan identas digital serta memastikan data pribadi tetap berada di bawah kendali individu sebagai bagian dukungan terhadap use case lain ke depannya yang menjadi prioritas presiden maupun nasional secara bertahap.
Global Cooperation Team Korean Internet Security Center Byun Soon Joung dalam kesempatan tersebut turut menyampaikan dukungannya atas kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan. “Sangat senang berbagi pengalaman dan sangat menantikan kolaborasi pertukaran pengetahuan yang berkelanjutan di masa mendatang," ungkapnya.
Layanan identitas digital ASN berbasis teknologi blockchain ini rencananya akan diuji coba secara terbatas di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebelum nantinya akan diterapkan di beberapa layanan ASN secara Nasional.
Kepala Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran, Sekretaris Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Rogo Pamungkas menyampaikan harapannya agar program ini menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi Indonesia dengan pengalaman yang dimiliki Republik Korea.
“Program ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan studi mendalam terkait Mobile Identity (ID), ekosistem Digital ID, implementasi Public Key Infrastructure (PKI), dan keamanan siber,” ujarnya selaku ketua delegasi Indonesia.
Mobile Identity membantu pengguna untuk tujuan keamanan dan mencegah penipuan, selain itu juga menawarkan kenyamanan karena identitas digital selalu tersedia di perangkat mobile yang dapat mengggantikan atau melengkapi identitas fisik.
Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja sama mewujudkan implementasi DPI yang meliputi identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital. “Upaya kolaboratif menjadikan Indonesia telah menerapkan verifikasi biometrik dalam identitas digital sebagai e-KYC (know your customer) serta integrasi data lintas instansi melalui sistem penghubung layanan (SPLP),” jelas Rogo.
program ini secara langsung mendukung Indonesia Digital Credential Pilot Service Platform Development Project 2025, yang akan memperkuat ekosistem Digital ID yang aman, terintegrasi, dan terpercaya bagi seluruh ASN Indonesia.
Sebagai informasi, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara terkait identitas digital diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 24-27 November. Para delegasi Indonesia yang hadir berasal dari Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Siber dan Sandi Negara. (clr/nad/HUMAS MENPANRB)
