Foto: nug/ASDEP SPBE

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana menyelenggarakan asistensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi 101 pemerintah daerah, di Swiss-Belhotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (13/08). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Asistensi SPBE 2019 yang sebelumnya telah dilaksanakan di Surabaya dan Medan. Makassar dipilih untuk mengakomodir daerah-daerah yang memiliki indeks SPBE kurang di wilayah Indonesia timur.

Kegiatan dibuka oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB Imam Machdi. Dalam sambutannya, Imam Machdi menyampaikan kegiatan asistensi merupakan pendampingan Kementerian PANRB untuk memberi bimbingan kepada instansi pusat dan pemerintah daerah dalam penerapan SPBE. Menurutnya, penerapan SPBE yang baik sangatlah penting guna menciptakan pelayanan pemerintah yang cepat, fleksibel dan efisien.

Asistensi SPBE di Makassar ini akan berlangsung selama dua hari hingga tanggal 14 Agustus 2019. Kegiatan asistensi SPBE juga diisi materi yang disampaikan Kasubdit Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika Ade Frihadi, Sandiman Muda Direktorat Proteksi Pemerintah BSSN Taufik Nurhidayat, dan instruktur dari lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Telkom, Universitas Gunadarma, dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Foto: don/HUMAS MENPANRB

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa menerima kunjungan Pemerintah Kota Bogor, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (13/08). Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor Denny Mulyadi bertujuan untuk konsultasi mengenai peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor. Terdapat 145 jenis layanan dari 14 instansi pemerintah dan BUMN yang siap melayani masyarakat Kota Bogor di gedung yang diberi nama Grha Tiyasa tersebut. Hadir pula dalam pertemuan itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Noviana Andrina dan Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kota Bogor Denni Wismanto.

Foto: byu/clr/HUMAS MENPANRB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HKIP) menerima kunjungan Tim Zona Integritas Kementerian Pariwisata di Ruang Command Center Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (13/08). Dipimpin oleh Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti, kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Biro HKIP Kementerian PANRB Mudzakir. Adapun kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan benchmarking Zona Integritas di Biro HKIP Kementerian PANRB untuk pencanangan ZI di Kementerian Pariwisata, khususnya di unit Biro Komunikasi Publik. Hadir dalam kesempatan tersebut Plt. Kepala Bagian Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi Kementerian PANRB Wasito, Kepala Bidang Diklat SDM Aparatur dan Transformasi Kementerian Pariwisata Antonio Wasono Imam Prakoso, dan Kepala Bagian Publikasi Mancanegara Kementerian Pariwisata Dadam Mahda.

Foto: byu/don/HUMAS MENPANRB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan pemotongan hewan kurban di Kantor Kementerian PANRB, Senin (12/08). Acara ini dibuka oleh Menteri PANRB Syafruddin yang diwakili oleh Staf Ahli bidang Administrasi Negara Kementerian PANRB Hendro Witjaksono yang akan mengurbankan 7 ekor sapi. Dalam arahannya, Hendro mengajak segenap pegawai dan masyarakat untuk menjadikan kegiatan pemotongan hewan kurban sebagai sebuah momentum untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan momen untuk saling berbagi terhadap sesama. Daging hewan kurban akan disalurkan kepada para pegawai dan masyarakat yang berhak.

Foto: don/dit/HUMAS MENPANRB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menggelar rapat hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian PANRB tahun 2017-2018 di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (12/08). Rapat tersebut dihadiri oleh Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, Inspektur Kementerian PANRB Budi Prawira, Direktur Pengawasan bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi BPKP Bambang Utoyo, serta perwakilan dari kedeputian dan sekretariat Kementerian PANRB.