Foto: jne/HUMAS MENPANRB - HUMAS KEMENKO KUMHAM IMIPAS
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Kepala Lembaga di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
Rapat membahas pengaturan penempatan anggota Kepolisian Negara RI (Polri) di luar institusi Polri. Dalam keterangan pers usai rapat, Menko Yusril menegaskan perlunya segera menyusun Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang No. 22/2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kementerian PANRB akan mengambil langkah proaktif dan kolaboratif untuk memastikan pengaturan tersebut dilakukan secara terukur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berpedoman pada prinsip sistem merit, dan mendukung profesionalisme kelembagaan baik di lembaga pemerintah sipil maupun Polri.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari 17 kementerian/lembaga, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Djamari Chaniago, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wamen Hukum Edward Omar Sharif Hiarie, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Donny Ermawan, Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie, Mohammad Mahfud MD, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana, dan Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Politik dan Hukum Tri Atmojo Sejati, perwakilan dari BNN, BIN, BSSN, OJK, ATR, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
