Foto: rum/HUMAS MENPANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) Tahun 2026-2045 di Jakarta, Senin (22/6/2026). Acara ini dibuka oleh Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara.
Dalam sambutannya, Uji menekankan urgensi penyusunan Peraturan Presiden tentang DBRBN Tahun 2026-2045. Menurutnya, aturan ini akan menjadi landasan baru yang mengisi kekosongan kebijakan reformasi birokrasi setelah Perpres Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 berakhir. Lahirnya aturan ini juga sekaligus menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan manusia.
Acara yang digelar secara hybrid ini merupakan bagian dari Pelaksanaan Tugas Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Hadir dalam acara tersebut, Plh. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan III dan juga Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama Kementerian Hukum Andrie Amos; Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih; serta perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Sekretariat Negara; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).