Foto: rum/fik/HUMAS MENPANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui unit kerja Deputi bidang Pelayanan Publik menggelar rapat koordinasi persiapan Memorandum of Understanding (MoU) penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan penguatan penerapan standar pelayanan publik. Acara dibuka oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa secara daring, Kamis (19/05).
Rapat koordinasi ini merupakan inisiatif Kementerian PANRB untuk membangun landasan kerja sama serta memudahkan koordinasi terkait penyelenggaraan pelayanan pada MPP di berbagai daerah baik yang sudah maupun akan diresmikan.
Hadir secara luring Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB Noviana Andrina, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perpustakaan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), serta PT PLN (Persero).