Foto: slk/HUMAS MENPANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dengan tema “Pengentasan Kemiskinan" dan "Peningkatan Investasi", di Jakarta, Kamis (4/9/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perumusan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029 yang menekankan pentingnya tata kelola birokrasi yang adaptif, responsif, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam rapat ini, forum membahas dan menyepakati indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pengentasan kemiskinan serta peningkatan investasi. Diskusi juga mengidentifikasi berbagai permasalahan tata kelola yang dihadapi, baik dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan maupun realisasi investasi, sehingga dapat dirumuskan strategi yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, rapat turut merumuskan kondisi ideal dan program prioritas yang perlu dijalankan, beserta mekanisme intervensi dan pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah. Forum ini juga menyepakati model intervensi prioritas lima tahun ke depan yang diharapkan mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta memastikan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha.
Turut hadir Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Agus Uji Hantara; Deputi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Zaidirina; Plt. Sekretaris Direkrotat Jendral Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial I Ketut Supena; serta perwakilan BKPM.