20260422 Audiensi Pembangunan ZI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 1

20260422 Audiensi Pembangunan ZI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 1

20260422 Audiensi Pembangunan ZI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 1

20260422 Audiensi Pembangunan ZI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 1

20260422 Audiensi Pembangunan ZI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 1

20260422 Audiensi Pembangunan ZI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 1

20260422 Audiensi Pembangunan ZI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 1

20260422 Audiensi Pembangunan ZI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 1

Foto: tie/HUMAS MENPANRB

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerima audiensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (22/4/2026). Audiensi diterima oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto.

Pertemuan ini membahas strategi pelaksanaan pembangunan zona integritas (ZI) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara Kementerian PANRB dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Dalam sambutannya, Erwan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan Kementerian PANRB dalam melalukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam pembangunan ZI. Peran ini menjadi penting untuk memastikan implementasi ZI berjalan selaras, terarah, dan merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Selain itu, Erwan juga menyoroti keterkaitan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan kesiapan unit kerja dalam mengusulkan ZI. Maturitas SPIP mencerminkan kualitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan akuntabilitas kinerja. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat fondasi tata kelola. Untuk itu, penguatan manajemen perubahan, peningkatan kualitas layanan publik, optimalisasi pengawasan internal, serta digitalisasi proses bisnis menjadi strategi penting yang terus didorong.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB Andi Rahadian; Inspektur Daerah Provinsi Jawa Tengah Urip Sihabudin; Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah Hanung Cahyo Saputro; perwakilan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat; serta perwakilan teknis lainnya.