Berita Terkini

20170428 helikopter 1
28.Apr.2017

Naik Helikopter ke Pakpak Bharat Jadi Pengalaman Bersejarah Menteri Asman

Pilot helikopter wefie bersama Menteri PANRB Asman Abnur dan Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi saat perjalanan menuju…
20170428 Padang pariaman
28.Apr.2017

Padang Pariaman Perlu Lakukan Berbagai Perbaikan

PADANG PARIAMAN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengharapkan Bupati…
20170427 Audiensi ASN Dairi2
28.Apr.2017

Menteri Asman Beri Target Kabupaten Dairi Raih Nilai B

Menteri Asman melakukan audiensi bersama Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang beserta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat…
20170427 Pak pak Barat 2
28.Apr.2017

Menteri Asman : Buat Sesuatu Selagi Menjabat

Menteri Asman Saat tiba di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Kamis (27/04). PAKPAK BHARAT - Jabatan yang…
20170425 kabupaten Gorontalo9
27.Apr.2017

Menteri PANRB Roadshow ke Sumbar

Menteri PANRB saat meninjau pelayanan di RSUD MM Dunda Kabupaten Gorontalo. JAKARTA - Usai kunjungan kerja ke Sumatera…
20170427 Pak pak Barat 2
27.Apr.2017

Inovasi Jadi Kunci Kemajuan Daerah

Menteri PANRB saat mengunjungi Pakpak Bharat, Kamis (27/04). PAKPAK BHARAT - Salah satu kunci kemajuan suatu daerah…
20170427 bimtek LAPOR SP4N 1
27.Apr.2017

Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Dwiyoga Prabowo dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan…
20170427 Rakor SDM Palu 3
27.Apr.2017

Enam Poin Penting dalam Sistem Merit

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja saat rapat koordinasi pembinaan dan pengembangan…
 

Teken Pakta Integritas, Seluruh Pegawai Kemen PAN dan RB Janji Tidak Korupsi

Pin It

Seluruh pejabat dan pegawai Kementerian PAN dan RB, hari Rabu (28/12) menandatangani dokumen pakta integritas. “Hal itu merupakan janji kepada diri sendiri untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangan, dan tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujar Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar.

 

Lebih lanjut dikatakan, pelaksanaan pakta integritas diwajibkan bagi para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pejabat serta seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di instansi tersebut, yang didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas.

Selain untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, pakta integritas juga bertujuan untuk menumbuhkembangkan keterbukaan, kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.

Sesuai dengan Inpres No. 9/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, seluruh PNS di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditargetkan telah menandatangani dokumen Pakta Integritas paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Permen PAN dan RB No. 49/2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan K/L/Pemda. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas juga telah ditandatangani oleh para menteri dan pimpinan LPNK, LNS, gubernur, bupati dan walikota.

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar menekankan agar penandatanganan pakta integritas tidak hanya berhenti pada acara seremonial, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata. “Apakah saudara-saudara siap melaksanakan pakta integritas,” tanya Menteri yang dijawab dengan ucapan serentak para pegawai Kemen PAN dan RB, “siaap”.

Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan RB, Herry Yana Sutisna mengatakan, pihaknya mendorong seluruh instansi pemerintah segera menandatangani pakta integritas, dan selanjutnya membentuk satuan kerja sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK). “Untuk saat ini, instansi yang sudah menetapkan wilayah bebas dari korupsi antara lain Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Adapun untuk pemerintah daerah, yang sudah melaksanakan pakta integritas antara lain Kota Denpasar, Kupang, Bandung. Hal itu sejalan dengan  hasil survey Transparansi Internasional Indonesia (TII) yang memberikan skor indeks persepsi korupsi (IPK) cukup tinggi di daerah-daerah tersebut. Ditambahkan, sampai akhir 2010 instansi pemerintah yang telah menandatangani pakta integritas sesuai Inpres No. 5 Tahun 2004 sebanyak 42.

Terkait dengan temuan rekening gendut PNS, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan masalah tersebut bersama PPATK, KPK, UKP4 dan BPKP. “Kami telah membentuk Tim Evaluasi Penyerapan APBN, agar tidak numpuk lagi di akhir tahun,” ujarnya. (HUMAS MENPAN-RB)

Pakta Integritas

Saya, ….(nama pembuat pernyataan), …..(jabatan), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ….. (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : .
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24