Sudah 27 Orang Lamar JPT Kementerian PANRB

Sudah 27 Orang Lamar JPT Kementerian PANRB

Ilustrasi

 

JAKARTA – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendapat tanggapan positif. Hal itu terlihat dari banyaknya peminat yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi.

Hingga Kamis, 22/09, tercatat sebanyak 27 orang PNS yang mendaftar sejak dibukanya pendaftaran tanggal 08/09 silam.  Adapun pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 30 September 2016.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum T. Eddy Syah Putra menjelaskan, ke - 27 peserta yang sudah mendaftar tersebut berasal dari kementerian dan lembaga, serta dari pemerintah daerah. Eddy berharap, pelamar di masing-masing jabatan yag…

Penetapan JPT Pemda Harus Dilaporkan ke KASN

Penetapan JPT Pemda Harus Dilaporkan ke KASN

 

 

Ilustrasi

 

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan surat tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Surat tertanggal 20 September 2016 dengan Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 tersebut, menekankan agar hasil penetapan pengukuhan dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan melalui mekanisme pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, serta selanjutnya hasil penetapan pengukuhan tersebut dilaporkan kepada KASN," kata Menteri PANRB Asman Abnur, Kamis (22/9).…

Menteri Asman Beri Perhatian Replikasi Inovasi Pelayanan Publik

Menteri Asman Beri Perhatian Replikasi Inovasi Pelayanan Publik

 

JAKARTA - Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik mendapat dukungan penuh serta perhatian Khusus dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur. Menteri Asman menyatakan bahwa ini merupakan program utama yang harus dilaksanakan di pelayanan publik.

“Saya sangat apresiasi kegiatan ini, selain untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, kita juga harus meningkatkan mutu dan kualitasnya. Saya memberikan perhatian khusus, karena ini merupakan program utama kita di pelayanan publik,” ujarnya.

Hal itu dikatakan Asman pada rapat persiapan Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik dalam mendukung program pemerintah melakukan percepatab peningkatan kualitas pelayanan publik…

Pengintegrasian LNS, Kurangi Pemborosan Kewenangan

Pengintegrasian LNS, Kurangi Pemborosan Kewenangan

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyanti 

 

JAKARTA – Pemerintah melakukan penataan kembali lembaga-lembaga pemerintah agar lebih efektif dan efisien. Kali ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memutuskan mengintegrasikan sembilan lembaga non struktural (LNS) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres)/Peraturan Presiden (Perpres).

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyanti mengatakan bahwa penataan tersebut tidak terlalu berdampak signifikan pada penghematan anggaran, karena banyak LNS yang sudah tidak memiliki alokasi anggaran. Setidaknya terdapat lima lembaga yang sudah tidak memiliki alokasi anggaran. “Dari sembilan LNS itu, pemerintah hanya menghemat…

Ciptakan Teknologi Demi Kesejahteraan

Ciptakan Teknologi Demi Kesejahteraan

 

Teknologi yang diciptakan pada era saat ini haruslah yang dapat memberikan manfaat, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat dari segala sektor.

Hal disebut dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada pembukaan Tangerang Selatan Global Innovation Forum 2016 di Kawasan PUSPIPTEK, Kota Tangerang Selatan, Rabu (21/9).

Ia pun menjelaskan jika teknologi yang diciptakan harus memiliki manfaat terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan juga untuk pembangunan desa. Dikatakannya setiap teknologi yang diciptakan dari para ahli maupun lembaga di Indonesia haruslah memiliki dampak positif terutama bagi masyarakat.

"Dampak dari teknologi juga harus dirasakan oleh…

Belum Bisa Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Pemkab Serang Minta Asistensi Kementerian PANRB

Belum Bisa Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Pemkab Serang Minta Asistensi Kementerian PANRB

Pemkab Serang melakukan kunjungan kerja sekaligus mendapatkan bimbingan teknis implementasi SAKIP, di Jakarta, Rabu (21/09).


JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Serang meminta asistensi dan pembinaan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait dengan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah yang memipin rombongan Pemkab Serang melakukan kunjungan kerja sekaligus mendapatkan bimbingan teknis implementasi SAKIP, di Jakarta, Rabu (21/09).

Ratu Tatu mengungkapkan bahwa Pemkab Serang hingga saat ini belum mampu untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dan belum bisa menyelesaikan isu-isu mendasar yang menjadi sasaran…

Uji Publik RUU SPIP, Pemerintah Ingin Perkuat Peran APIP dan Bangun Sinergitas Antar Pengawas

Uji Publik RUU SPIP, Pemerintah Ingin Perkuat Peran APIP dan Bangun Sinergitas Antar Pengawas


JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawas Internal Pemerintah (RUU SPIP) dinilai memiliki urgensi mendesak untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta meningkatkan sinergitas antara internal auditor dan eksternal auditor. Hal tersebut dikarenakan permasalahan pengawasan terhadap keuangan dan kinerja pemerintah masih belum berjalan dengan optimal.

Mengingat pentingnya pembahasan RUU SPIP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan uji publik terhadap draft RUU tersebut untuk menghimpun masukan sebelum menjadi Undang-Undang. Uji publik terhadap RUU SPIP tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (21/09) dan dihadiri oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan…

Kementerian PANRB Bahas Progres RB Internal

Kementerian PANRB Bahas Progres RB Internal

Sekretaris Kementerian PANRB memimpin rapat RBI di Kementerian PANRB, Rabu (21/09). 

 

JAKARTA - Keberhasilan reformasi birokrasi harus mampu dirasakan seluruh masyarakat. Namun, pelaksanaan reformasi birokrasi ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memonitoring pelaksanaan reformasi birokrasi yang ada di dalam Kementerian PANRB.

“Kita jangan hanya berhasil mendampingi K/L/pemda tetapi juga harus berhasil melaksanakan reformasi birokrasi itu sendiri,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji pada rapat RBI (Reformasi Birokrasi Internal), Rabu (21/09).

Terdapat tiga sasaran reformasi birokrasi yang harus dicapai Kementerian PANRB,…

Menteri PANRB Hadiri TGIF 2016

Menteri PANRB Hadiri TGIF 2016

Menteri PANRB Asman Abnur, Menko PMK Puan Maharani, Menristekdikti Prof. M. Nasir, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani, mengunjungi stand pameran teknologi di Tangsel Global Innovation Forum 2016, Rabu (21/9). (Foto : byu)

TANGSEL - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menghadiri pembukaan Tangsel Global Innovation Forum 2016 yang diselenggarakan di Puspiptek BPPT Serpong, Kota Tangerang Selatan, Rabu (21/9). Acara ini dibuka oleh Menko PMK Puan Maharani serta dihadiri Menristekdikti Prof. M. Nasir, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani, serta Walikota Daejeon Metropolitan City Mr. Keon Sun Taik.

Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ditunjuk menjadi tuan…

Hadapi Persaingan Global, Presiden Jokowi Instruksikan Dilakukannya Reformasi Birokrasi

Hadapi Persaingan Global, Presiden Jokowi Instruksikan Dilakukannya Reformasi Birokrasi

Selain melakukan penataan lembaga-lembaga negara, Presiden juga meminta jajarannya untuk mampu menghadapi tantangan dan ancaman serangan siber yang semakin meningkat.


Menghadapi era keterbukaan dan persaingan global, reformasi birokrasi merupakan suatu hal yang tak dapat ditunda lagi. Tanpa dilakukannya reformasi birokrasi, Indonesia akan semakin tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Reformasi birokrasi salah satunya diperlukan untuk membangun fondasi yang diperlukan oleh bangsa untuk memenangkan persaingan.

"Untuk itu kita harus berani menata kembali lembaga-lembaga pemerintah yang saat ini masih terfragmentasi agar lebih efisien, efektif, terkonsolidasi, dan tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya," ujar Presiden dalam rapat terbatas…

Berita Terkait

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : .
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24