Inovasi Jadi Kunci Kemajuan Daerah

Inovasi Jadi Kunci Kemajuan Daerah

Menteri PANRB saat mengunjungi Pakpak Bharat, Kamis (27/04).

PAKPAK BHARAT - Salah satu kunci kemajuan suatu daerah dapat tercipta jika daerah tersebut dapat membangun sebuah inovasi. Hal tersebut disampikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat menghadiri acara pameran inovasi oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Kamis (27/04).

Dirinya mengatakan bahwa berbagai penelitian dan kajian menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah tidak lagi diukur sudah lama atau tidaknya suatu daerah atau banyaknya sumber daya alam, tetapi dari inovasinya. Dengan inovasi, suatu daerah dapat melakukan perubahan yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

"Dengan hal…

Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Dwiyoga Prabowo dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan LAPOR!-SP4N di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamis (27/04).

JAKARTA - Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan publik suatu daerah. Apabila suatu instansi mendapatkan banyak pengaduan, belum tentu pelayanan publiknya buruk. Bisa saja hal tersebut merupakan sebuah kepedulian dari masyarakat agar penyelenggara pelayanan publik semakin memberikan layanan yang prima.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Dwiyoga Prabowo, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan LAPOR!-SP4N di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi…

Enam Poin Penting dalam Sistem Merit

Enam Poin Penting dalam Sistem Merit

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja saat rapat koordinasi pembinaan dan pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) dalam jabatan pimpinan tinggi lingkungan instansi pemerintah  dan persiapan penilaian JPT teladan untuk wilayah Indonesia Timur di Palu Sulawesi Tengah, Kamis (27/04).

PALU - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) baru saja menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam sambutannya mengatakan dengan terbitnya peraturan tersebut, para PNS harus memahami dengan baik, terutama para pengelola SDM Aparatur seperti Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

“Namun untuk mendalami…

Pemerintah Finalisasi Penetapan NIP 39.090 PTT Tenaga Kesehatan

Pemerintah Finalisasi Penetapan NIP 39.090 PTT Tenaga Kesehatan


JAKARTA - Pemerintah melakukan finalisasi penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah dari Tenaga Kesehatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan dari Pegawai Tenaga Kontrak (PTT).

Sesuai Surat Kepala BKN Bima Haria Wibisana Nomor V-26-30/V.30-7/99 tertanggal 24 Februari 2017, finalisasi penetapan NIP CPNS bagi 39.090 Tenaga Kesehatan PTT tersebut dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah.

Waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Kepala BKN terbagi ke dalam 3 (tiga) tahapan, yakni:

1. Apabila usul penetapan NIP disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN pada bulan…

Bupati dan Walikota Harus Punya Komitmen Majukan Daerah dan Membina Para ASN

Bupati dan Walikota Harus Punya Komitmen Majukan Daerah dan Membina Para ASN

 

JAKARTA – Pilar kokoh bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) diawali dengan terbentuknya pemimpin serta penyelenggara pemerintahan yang memiliki jiwa dan semangat yang bersih guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk itu, sangat penting bagi para kepala daerah, yaitu para Bupati dan Walikota untuk memiliki wawasan, pengetahuan serta kompetensi yang baik untuk mengelola para aparatur sipil negara serta masyarakat daerah yang dipimpinnya.

“Presiden adalah pembina tertinggi ASN, mandat ini kemudian didelegasikan kepada para Gubernur, Bupati, serta Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah. Untuk itu, seluruh Bupati dan Walikota yang hadir…

Perempuan Harus Menjadi Pelopor GERMAS

Perempuan Harus Menjadi Pelopor GERMAS

Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Zas Juniarti Asman Abnur, dalam acara Talkshow Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah Pusat, di Gedung Nusantara V, Rabu (26/04).

JAKARTA– Sebagai pendamping suami dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ibu rumah tangga, tentunya setiap perempuan harus menjadi pelopor Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan menjaga perilaku hidup sehat di lingkungan keluarganya masing-masing agar kesehatan keluarga terjaga, produktivitas keluarga meningkat, lingkungan menjadi bersih serta biaya untuk berobat menjadi berkurang. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah semakin meningkatnya penyakit tidak menular adalah melalui…

Penyelenggara Layanan Publik Wajib Dengar Harapan Masyarakat

Penyelenggara Layanan Publik Wajib Dengar Harapan Masyarakat

Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Jeffrey Erlan Muller saat sosialisasi Forum Konsultasi Publik (FKP) di Jakarta, Rabu (27/04).
 
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berkomitmen untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Tuntunan yang tinggi dari masyarakat akan pelayanan  publik, sebisa mungkin ditampung dan dipenuhi.
"Dengan adanya forum konsultasi publik, diharapkan dapat menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik untuk meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan masyarakat," ujar Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Jeffrey Erlan Muller saat sosialisasi Forum Konsultasi Publik (FKP) di Jakarta,…

Menteri Asman Kunjungi Sumatera Utara

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis (26/04). Daerah yang akan dikunjungi Menteri Asman adalah Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Karo.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menjelaskan bahwa selain melakukan audiensi dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada didaerah, kunjungan Menteri Asman dalam rangka melakukan peresmian gedung Computer Assisted Test (CAT) milik Pemkab Pakpak Bharat.

Selain itu untuk memberikan dorongan perbaikan kualitas pelayanan publik, Menteri PANRB beserta rombongan juga akan menyaksikan peluncuran…

Menuju Top 40 Iovasi Pelayanan Publik 2017, 10 Inovasi Kembali Tampil

Menuju Top 40 Iovasi Pelayanan Publik 2017, 10 Inovasi Kembali Tampil

Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti

 

JAKARTA – Tahapan presentasi dan wawancara menuju Top 40 inovasi pelayanan publik 20-17 kembali digelar, Selasa (25/04). Sebanyak 10 inovasi dari lima instansi pemerintah tampil, yakni Kementerian PUPR, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP),  Polri (Polres Brebes dan Polres Sukabumi Kota), PT Taspen Persero, Pemprov DKI Jakarta, serta Bank DKI.

Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti mejadi inovator yang tampil pertama dengan inovasi berjudul Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri bidang Konstruksi (SIBIMA KONSTRUKSI). Inovasi ini dimulai tahun 2014, berupa pelayanan pelatihan berbasis teknologi informasi  dengan membangun sistem pelatihan jarak…

Perpres No.42 Tahun 2017, Pemerintah Tetapkan Jabatan Fungsional Anggota POLRI

Perpres No.42 Tahun 2017, Pemerintah Tetapkan Jabatan Fungsional Anggota POLRI

JAKARTA - Dengan pertimbangan untuk meningkatkan profesionalisme, pembinaan karir, dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah memandang perlu membentuk jabatan fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 5 April 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Perpres ini, jabatan fungsional anggota Polri terdiri dari: a. jabatan fungsional keahlian; dan b. jabatan fungsional keterampilan.
“Jabatan Fungsional Anggota Polri dan formasi pegawainya ditetapkan oleh Kapolri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan…

Berita Terkait

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : .
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24