Data Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2016

I. Kementerian/Lembaga

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2016

No.
Instansi
Predikat
I.
Kementerian/Lembaga
 
1
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
B
2
Kementerian Dalam Negeri
B
3
Kementerian Luar Negeri
BB
4
Kementerian Hukum dan HAM
BB
5
Kementerian Pertahanan
B
6
Kementerian Komunikasi dan Informatika
BB
7
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
BB
8
Kejaksaan Agung
B
9
Mahkamah Agung (MA)
BB
10
Mahkamah Konstitusi (MK)
BB
11
Komisi Yudisial (KY)
BB
12
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
B
13
Kepolisian Negara RI (POLRI)
BB
14
Kementerian Sekretariat Negara
BB
15
Sekretariat Kabinet
BB
16
Setjen MPR
C
17
Setjen DPD
B
18
Setjen DPR
B
19
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
B
20
Badan Intelijen Negara (BIN)
B
21
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
C
22
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
BB
23
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
BB
24
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
BB
25
Badan Narkotika Nasional (BNN)
B
26
Setjen Dewan Ketahanan Nasional
CC
27
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)
B
28
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
B
29
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
CC
30
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
B
31
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
B
32
Badan Pengawasan Pemilihan Umum
B
33
Badan Nasional Penanggulan Terorisme
B
34
Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI
B
35
Ombudsman
B
36
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
BB
37
Kementerian Keuangan
A
38
Kementerian Perindustrian
BB
39
Kementerian Perdagangan
BB
40
Kementerian Pertanian
BB
41
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
B
42
Kementerian Ketenagakerjaan
B
43
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
BB
44
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
B
45
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
BB
46
Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
B
47
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BB
48
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
BB
49
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
BB
50
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
A
51
Badan Pusat Statistik (BPS)
BB
52
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
BB
53
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
B
54
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
BB
55
Badan Standardisasi Nasional (BSN)
BB
56
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
BB
57
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
BB
58
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
BB
59
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
BB
60
Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
BB
61
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
BB
62
Badan Informasi dan Geospasial (BIG)
B
63
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
BB
64
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan
B
65
Kementerian Kesehatan
BB
66
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
BB
67
Kementerian Sosial
BB
68
Kementerian Agama
B
69
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
B
70
Kementerian Pemuda dan Olah Raga
B
71
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
BB
72
Badan SAR Nasional
BB
73
Perpustakaan Nasional
B
74
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
B
75
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
BB
76
Kementerian Koordinator Bidang Maritim
B
77
Kementerian Perhubungan
BB
78
Kementerian Kelautan dan Perikanan
BB
79
Kementerian Pariwisata
BB
80
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
BB
81
Badan Ekonomi Kreatif
C
82
Radio Republik Indonesia
CC
     

II. Provinsi

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2016

No.
Instansi
Predikat
II.
Provinsi
 
1
Pemerintah Provinsi Aceh
B
2
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
C
3
Pemerintah Provinsi Riau
CC
4
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
B
5
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
B
6
Pemerintah Provinsi Jambi
CC
7
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
CC
8
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
CC
9
Pemerintah Provinsi Bengkulu
CC
10
Pemerintah Provinsi Banten
CC
11
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
B
12
Pemerintah Provinsi Lampung
CC
13
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
B
14
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
B
15
Pemerintah Provinsi Bali
B
16
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
CC
17
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
B
18
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
B
19
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
B
20
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
CC
21
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
CC
22
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
C
23
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
BB
24
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
BB
25
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
C
26
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
B
27
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
CC
28
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
C
29
Pemerintah Provinsi Gorontalo
CC
30
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
CC
31
Pemerintah Provinsi Maluku Utara
C
32
Pemerintah Provinsi Maluku
CC
33
Pemerintah Provinsi Papua
C
34
Pemerintah Provinsi Papua Barat
C
     

III. Kabupaten/Kota

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2016

 

No.
Instansi
Predikat
III.
Kabupaten/Kota
 
1
Pemerintah Kota Banda Aceh
CC
2
Pemerintah Kab. Deli Serdang
CC
3
Pemerintah Kota Medan
C
4
Pemerintah Kota Padang
CC
5
Pemerintah Kota Pekanbaru
CC
6
Pemerintah Kota Batam
C
7
Pemerintah Kota Tanjung Pinang
B
8
Pemerintah Kota Jambi
CC
9
Pemerintah Kota Palembang
CC
10
Pemerintah Kab. Bangka Tengah
B
11
Pemerintah Kota Pangkal Pinang
CC
12
Pemerintah Kota Bengkulu
C
13
Pemerintah Kab. Bekasi
CC
14
Pemerintah Kota Bekasi
CC
15
Pemerintah Kab. Karawang
C
16
Pemerintah Kota Bandung
B
17
Pemerintah Kota Sukabumi
B
18
Pemerintah Kota Tangerang
CC
19
Pemerintah Kota Serang
C
20
Pemerintah Kota Bandar Lampung
CC
21
Pemerintah Kota Metro
C
22
Pemerintah Kab. Banyuwangi
B
23
Pemerintah Kab. Malang
B
24
Pemerintah Kab. Sidoarjo
B
25
Pemerintah Kota Malang
B
26
Pemerintah Kota Surabaya
B
27
Pemerintah Kota Pontianak
B
28
Pemerintah Kota Palangkaraya
C
29
Pemerintah Kota Banjarmasin
B
30
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
B
31
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
CC
32
Pemerintah Kota Balikpapan
B
33
Pemerintah Kota Samarinda
C
34
Pemerintah Kota Tarakan
CC
35
Pemerintah Kab. Badung
B
36
Pemerintah Kab. Gianyar
CC
37
Pemerintah Kota Denpasar
B
38
Pemerintah Kota Mataram
CC
39
Pemerintah Kota Kupang
C
40
Pemerintah Kab. Kudus
B
41
Pemerintah Kota Semarang
B
42
Pemerintah Kab. Bantul
B
43
Pemerintah Kab. Kulon Progo
B
44
Pemerintah Kab. Sleman
B
45
Pemerintah Kota Yogyakarta
B
46
Pemerintah Kota Bitung
C
47
Pemerintah Kota Manado
CC
48
Pemerintah Kota Gorontalo
B
49
Pemerintah Kab. Donggala
CC
50
Pemerintah Kota. Palu
CC
51
Pemerintah Kota Kendari
CC
52
Pemerintah Kab. Maros
C
53
Pemerintah Kab. Pinrang
CC
54
Pemerintah Kota Makassar
CC
55
Pemerintah Kab. Mamuju
C
56
Pemerintah Kota Ambon
CC
57
Pemerintah Kota Ternate
C
58
Pemerintah Kab. Manokwari
C
59
Pemerintah Kota Jayapura
C
 
 
 

Pengumuman Penerimaan CPNS Tahun 2017

Unduh Dasar Pelaksanaan Penerimaan CPNS Tahun 2017: PERMENPANRB No 20 Tahun 2017 klik disini.

Penjelasan umum terkait PERMENPANRB No 20 Tahun 2017 antara lain:

1.  

Pada Lampiran D.5.a.5:

 

Disebutkan bahwa “Calon pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi”. Pendaftaran hanya boleh pada 1 (satu) instansi tersebut dimaksudkan pula hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) jabatan dan 1 (satu) jenis formasi (salah satu diantara Formasi Umum, Formasi Cumlaude, Formasi Disabilitas, atau Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat).

 
*

Sebagai contoh : Calon pelamar yang berpendidikan S-1 Hukum yang telah mendaftar di Instansi Kemenkumham tidak boleh mendaftar di MA. Apabila di Instansi Kemenkumham telah mendaftar pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama, tidak boleh mendaftar di jabatan lain seperti jabatan Analis Hukum. Selanjutnya apabila pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama telah mendaftar pada jenis Formasi Cumlaude, tidak boleh mendaftar pada jenis Formasi Umum, Formasi Disabilitas, dan Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat.

 
*

Seluruh sistem pendaftaran dilakukan secara elektronik, dan calon pelamar tidak dapat merubah pilihan tersebut dengan alasan apapun. Oleh karena itu, panitia menyarankan kepada calon pelamar agar membaca dan memahami secara cermat seluruh persyaratan pelamaran yang telah dicantumkan pada pengumuman dari instansi tersebut sebelum memutuskan pilihan instansi, jabatan dan jenis formasi sesuai dengan kualifikasi dan minat yang dimiliki.

2.  
Sebagai persiapan menjelang dibukanya pendaftaran, panitia menyarankan kepada calon pelamar untuk:
 
*

Mempersiapkan persyaratan pelamaran. Apabila terdapat hal-hal yang masih memerlukan penjelasan terkait persyaratan pelamaran tersebut, calon pelamar dapat menghubungi Call Center instansi tersebut (tertulis pada pengumuman dari instansi tersebut).  

 
*
Mempersiapkan data-data kependudukan yang valid (KTP, Kartu Keluarga). Apabila terdapat ketidaksesuaian atas data-data kependudukan tersebut, disarankan agar calon pelamar segera memperbaharui data dimaksud di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
 
*

Terus menerus memantau laman ini pada Situs Kemenpanrb, Situs BKN dan Situs instansi yang diminati sebagai antisipasi apabila terdapat perubahan-perubahan terkait pengumuman pendaftaran.

3.  
RALAT
 
*

Terdapat kesalahan penulisan laman situs pada pengumuman instansi Kemenkumham (sebelum tanggal 13 Juli 2017) yang semula tertulis http://cpns.kemenkumham2017.go.id, seharusnya http://cpns.kemenkumham.go.id.


DAFTAR INSTANSI

NO.
NAMA INSTANSI
 
JADWAL PENDAFTARAN ONLINE
1.
MAHKAMAH AGUNG RI

1 Agustus 2017 s.d. 26 Agustus 2017 (ditutup pukul 23:59 WIB)

2.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Bagi Pelamar dengan Kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana/S-1:
1 Agustus 2017 s.d. 31 Agustus 2017 (ditutup pukul 23:59 WIB)

Bagi Pelamar dengan Kualifikasi pendidikan Diploma III/D-III dan SLTA/Sederajat:
1 Agustus 2017 s.d. 26 Agustus 2017 (ditutup pukul 23:59 WIB)

Materi Gelar Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur 2017 | Gresik, 18 - 19 Mei 2017

Kamis, 18 Mei 2017

Sesi 1

1. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Klik Disini

2. Sekda Jawa Timur, Klik Disini

3. Wawan Sobari, Klik Disini

Sesi 2

1. BUP Bangka, Klik Disini

2. Kadis Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Klik Disini

3. Wako Makassar, Klik Disini

Jum'at, 19 Mei 2017

Sesi 1

1. Kabupaten Pinrang, Klik Disini

2. Kabupaten Sidoarjo, Klik Disini

3. Kota Palembang, Klik Disini

Sesi 2

1. Kota Surakarta, Klik Disini

2. Kabupaten Gresik, Klik Disini

3. Kota Denpasar, Klik Disini

Materi Rakor SDM Aparatur | Surabaya, 18 Mei 2017

1. Deputi Bidang SDM Aparatur, Klik Disini

2. Manajemen ASN, Klik Disini 

3. Implikasi PP 11 Tahun 2017, Klik Disini

Berita Terkait

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : halomenpan@menpan.go.id
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24