Terbitkan Perda Akta Lahir Gratis, Pontianak Raih Penghargaan dari Kementerian PPPA

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, terpilih sebagai salah satu dari 60 Daftar bupati/wali kota Penerima Penghargaan Terkait Pemberian Akta Kelahiran Gratis Tahun 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagaimana tahun sebelumnya, Kementerian yang digawangi oleh Yohana Susana Yembise ini memberikan penghargaan kepada bupati/walikota yang telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Pemberian Akta Kelahiran Gratis dan melaksanakan program-program yang inovatif dalam upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Pemberian penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 akan digelar pada hari Sabtu (22/7) bertempat di Hotel Swiss Bell, Kota Pekanbaru, Riau. Untuk Kota Pontianak, penerimaan penghargaan ini akan diwakili oleh Darmanelly, selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak. Kehadiran Darmanelly sekaligus menerima penghargaan Kota Pontianak sebagai Kota Layak Anak yang sudah kali kelima didapat oleh Kota Pontianak. Sementara untuk Penghargaan Terkait Pemberian Akta Kelahiran Gratis adalah perolehan yang kedua yang didapat pemerintahan yang dipimpin oleh Sutarmidji ini.

Menanggapi penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, secara terpisah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak, Suparma menyebut, penghargaan itu diberikan atas komitmen Wali Kota Pontianak dalam penerbitan akta lahir gratis yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dirinya mengucap syukur atas apresiasi yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Terlepas dari segala kekurangan yang timbul, pencapaian ini adalah hasil dukungan penuh dari Pimpinan Daerah beserta pemangku kepentingan yang terkait, dan yang terutama adalah kerja keras ASN Disdukcapil Kota Pontianak," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (21/7).

Suparma berharap penghargaan yang diterima ini sebagai pemacu semangat pihaknya untuk terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan termasuk penerbitan akta lahir di Kota Pontianak. "Kita akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan termasuk akta lahir," pungkasnya. (PR)

'Creative Research', Jabar Punya 5 Komoditas Unggulan

 

20170720 Gub aher

 

JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen menjadi provinsi yang maju dan berbasis Iptek secara sistemik. Hal ini tercermin dari Visi RPJPD 2005-2025 maupun RPJMD 2013-2018.

Salah satu Misi pembangunan di Jabar dalam RPJMD adalah membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing melalui Kebijakan, Rencana dan Program yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Adapun Sistem Inovasi Daerah (SIDa) telah diterapkan dan dikembangkan di Jawa Barat pada berbagai sektor sesuai dengan potensi wilayah dan komoditi unggulan yang saat ini difokuskan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui invensi teknologi antara lain pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk. 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, kolaborasi antara Perguruan Tinggi, Pemerintah, Dunia Usaha/Industri dan masyarakat telah terjalin dengan baik dan menghasilkan IKM baru berbasis iptek. Sebagai bukti dari pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Jawa Barat, terpilih 5 dari 17 komoditi unggulan, yaitu ikan patin, kopi java preanger, indigofera, ikan lele sangkuriang, dan ayam sentul.

"Alhamdulillah pada pagi hari ini kami memaparkan hasil-hasil inovasi yang dikembangkan di Provinsi Jawa Barat dari pertengahan tahun 2016 sampai dengan 2017. Kita menemukan ada 17 inovasi, dan lima diantaranya kami tampilkan di Kemenristek Dikti dalam rangka merebut piala Budhipura," kata Gubernur Aher, saat ditemui usai paparan terkait Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan Lima Komoditas Unggulan Terpilih di Jawa Barat, di hadapan tim penilai Anugerah Iptek Budhipura, di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta Pusat, Rabu (19/07/2017).

Lima inovasi Jawa Barat di bidang iptek berbasis masyarakat tersebut dikembangkan melalui 'creative research'/riset. Adapun Jawa Barat pun tengah mengembangkan inovasi lainnya seperti, pengembangan pembenihan ikan mas Marwana, pengembangan bambu, pisang, White tea, bandeng Indramayu, domba Padjadjaran, ayam pelung, pembibitan udang, mangrove, batik warna alam Ciwaringin Cirebon, Nanas Subang, dan pada bidang transportasi yakni mobil desa.

Yang pertama, dari lima yang dipaparkan, ialah budidaya ikan patin dengan sistem teknologi corong, dengan prinsip resirkulasi air, sehingga kandungan oksigen tinggi, dan menyebabkan kepadatan telur ikan tinggi. Inovasi ini berhasil meningkatkan produksi larva dari per ruang per tahunnya, yang awalnya dengan cara konvensional menghasilkan hanya 0,9 juta larva, kini bisa mencapai 27 juta larva.

"Tentu dari larva nanti ke pendederan, menjadi bibit, bibitnya pun meningkat antara 20-30 kali lipat dibanding dengan proporsi semula, tentu ini berdampak ekonomi karna yang dijual masyrakat menjadi lebih banyak, yang bisa dibagikan ke masyarakat di perairan umum juga lebih banyak," ungkapnya.

Sehingga, selain ada pertumbuhan perikanan yang bagus di ikan patin ini. Saat yang sama nilai jual juga semakin tinggi, yang kemudian yang dijual juga lebih banyak. Jadi ekonomi masyarakat juga dapat meningkat.

Kedua kata Aher, dirinya menjelaskan Kopi Java Preanger. Kopi ini menurutnya adalah kopi yang terkenal sejak lama, tapi semenjak tahun 1922 kopi ini sempat terkena virus sehingga hilang dari dataran- dataran Jawa Barat.

Kemudian kini muncul kembali, melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2011 Gubernur memberikan fasilitas Unit Pengolahan Hasil (UPH) bagi petani kopi di 4 Kabupaten (Bandung, Bandung Barat, Garut dan Ciamis) dengan tujuan meningkatkan serapan tenaga kerja dan meningkatkan mutu kopi Jawa Barat.

Pada tahun yang sama, perlindungan indikasi geografis kopi arabika java preanger mulai diproses, baik pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) maupun penyusunan buku dan peta indikasi geografis yang akan digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh Indikasi Geografis.

"Alhamdulillah hasil dari upaya tersebut mampu menghadirkan nilai kesejahteraan yang lebih tinggi, dari yang asalnya hanya Rp. 30 ribu per kilogram Green been, sekarang sudah sampai di minimal Rp. 125 ribu, dan kopi terbaiknya mencapai Rp. 700 ribu per kilogram Green been," paparnya.

Kemudian inovasi yang dilakukan selain pemasaran ke luar negeri juga adalah diupayakannya inovasi sertifikasi bibit unggul. Dengan rekayasa teknologi pada bibit tersertifikasi. Sekarang, bibit yang asalnya ditanam tiga tahun baru berbuah, setelah ada rekayasa teknologi bibit unggul tersebut hanya 11-12 bulan sudah bisa berbuah.

Dampak ekonominya tentu menjadi semakin banyak produksi kopi, dan harganya pun semakin tinggi. Sejarah mencatat dan pengakuan dunia pun membuktikan kembalinya citra Kopi Arabika Java Preanger (KAJP) terangkat melalui perhelatan SCAA di Atlanta Amerika Serikat pada bulan April 2016 lalu.

Enam Kopi Arabica Java Preanger (KAJP) yang mewakili Indonesia merupakan kopi terbaik Jawa Barat dan memiliki beberapa keunggulan aroma yang  kuat, cita rasa khas (unik). Aroma yang jelas tercium adalah aroma Blueberry, Floral, Jasmine, sweet aftertaste, vanilla, lychee. Apricot, Caramel,  sweet finish, full body. Fruity, Lime Acidity, Maple Syrup,  Slightly Floral, Clean Finish Nutty, Ripe Cherry, Slightly Floral, Toffee, Dark Chocolate. Apple, Vanilla note, Roasted Peanut, Sweet Melow, Honey.  

Selain itu kopi ini bisa dikatakan kopi yang ringan atau smooth. Tentunya untuk para pecinta kopi dengan citarasa lembut dan aroma yang unik, Kopi Arabika Java Preanger dapat dijadikan sebagai pilihan yang tepat untuk menemani aktivitas sehari-hari, untuk melahirkan ide-ide briliyan dan juga untuk bersantai.

"Upaya ini tentunya meningkatkan produktifitas, meningkatkan kualitas dan daya saing, sehingga dampaknya secara nyata bisa kita lihat lapangan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat meningkat," katanya.

Tanaman kopi ini juga bagus sebagai tanaman konservasi yang ditanam di hutan-hutan gundul.

"Kopi asli, digiling bukan digunting! kopi sehat, tidak ada gula diantara kita!" Seru Aher.

Ketiga Lele Sangkuriang, ialah ikan lele yang disentuh teknologi, dengan kunyit dan serum tertentu yang dicampur di pakan, sehingga produksinya bisa lebih meningkat, yang asalnya bisa dipijahkan dua kali setahun, menjadi empat kali setahun.

"Jadi perbanyakan bibitnya bisa dua kali lipat, kemudian tentu saja nilai ekonominya ke ih tinggi. Lele ini larvanya lebih panjang, sehingga ikannya lebih besar, dengan waktu yang lebih pendek," katanya.

Berikutnya yang keempat kata Aher, yakni tanaman indigofera sebagai pakan ternak. Dalam usaha peternakan, faktor pakan menjadi jadi penting karena faktor inilah yang menghabiskan biaya cukup besar. Maka dengan indigofera, ditemukan jenis pakan 'hijau-hijauan' yang baru.

"Biasanya pakan ternak itu 'hijau-hujauan' ditambah konsentrat, hijaunya dari rerumputan, dan tumbuh-tumbuhan, konsentratnya dari bungkil ataupun konsentrat yang dijual di pasar bebas. Harganya cukup mahal," kata Aher.

"Tapi ketika beralih ke indigofera, hijauan plus konsentratnya sudah terkandung langsung pada rumput ini. Lalu jenis rumput ini kita budidayakan, dan sertifikasi, supaya keunggulannya terkontrol," imbuhnya.

Dampak dari upaya pengembangan indigofera yakni biaya pakan ternak yang lebih rendah 50% dari pakan biasa. Peternak semakin untung, dan diharapkan para peternak lebah ini bergairah dalam menjalankan usahanya.

Terakhir, atau kelima, yakni Ayam Sentul. Merupakan ayam asli masyarakat Jawa Barat, yang melalui sentuhan teknologi ditemukan GGPS, atau Great Grand Parents Stock, kemudian ditemukan GPS, Grand Parent Stock, lalu Parent Stock, dan final Stock.

"Ini kita lakukan supaya keunggulannya, dan kualitasnya terpilah dengan baik. Keunggulannya adalah kita bisa mendorong percepatan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ayam kampung biasa," katanya.

Apabila biasanya ayam kampung dalam waktu empat bulan, atau lima bulan baru bisa dipotong seberat 0,8 kilogram, maka dengan sentuhan pengembangan ini maka 0,8 kilogram bisa tercapai cukup dalam waktu dua bulanan saja. (HUMAS JABAR)

 

Sinergi OPD Pemkot Menjaga Kualitas Air Sungai

 

 20170720 Berita daerah surbaya

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kualitas air sungai di Surabaya. Upaya tersebut tidak hanya berupa tindakan pemeliharaan tetapi juga pencegahan yang melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) juga Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (PUBMP).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengatakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh dinas nya untuk menjaga kualitas air sungai di Surabaya. Diantaranya dengan melakukan pengawasan ketat pada sumber-sumber pencemar yang masuk ke sungai. Untuk sumber pencemar ini, Musdiq menyebut prosentase terbesar berasal dari rumah tangga termasuk apartemen sebesar 76 persen, kemudian dari industri sebesar 17 persen dan dari sumber lainnya sekitar 5 persen. “Limbah domestik menjadi penyumbang pencemaran tertinggi,” ujar Musdiq. 

Selain menginventarisir sumber pencemar, Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pengamatan rutin terhadap 200 obyek bangunan seperti mall, industri, rumah sakit, perkantoran, apakah secara administrasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan DLH. Termasuk bersiner dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau untuk menerjunkan petugas yang mobile guna melakukan operasi yustisi mereka yang membuang sampah di sungai. “Kami juga ada sosialisasi pengolahan limbah yang baik seperti dengan mengundang akademisi ataupun pelaku usaha yang telah berhasil dalam me re-cycle limbah,” sambung Musdiq. 

Pemkot juga menertibkan perijinan usaha dengan menitikberatkan pada izin pembuangan air limbah. Serta, melakukan penertiban bangunan yang berdiri di bantaran sungai dan mengubah orientasi bangunan yang membelakangi sungai, dibalik menghadap sungai. Termasuk, menjadikan kawasan pinggiran sungai menjadi taman-taman. Harapannya, bukan hanya kualitas air sungai yang terjaga tetapi juga kawasan di sekitar sungai menjadi lebih tertata. “Kalau sungai nya bagus, orang akan merasa berat bila membuang sampah ke sungai. Jadi bukan hanya kualitas air yang kami kendalikan tetapi juga melakukan revitalisasi sungai,” jelas Musdiq.

Samsul Hariadi menambahkan, sejak tahun 2011 silam, Dinas PUBMP Kota Surabaya rutin melakukan pemeliharaan saluran melalui swa kelola alias dikelola/dipelihara sendiri. Dinas ini secara berkala memelihara dan melakukan pengerukan di seluruh saluran sekunder dan primer induk dan besar seperti kalimas. “Kami juga berupaya meminimalisir sampah agar tidak masuk ke dalam rumah pompa. Seperti membuat screen sampah untuk mengamankan pompa air,” jelas Samsul.

Selain itu, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau juga rutin melakukan bersih-bersih sungai besar. Ini juga merupakan upaya untuk menjaga kualitas air sungai agar lebih bersih.  

Dirut PDAM Surya Sembada, Mujiaman menyampaikan, masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terhadap kualitas air yang diproduksi oleh PDAM menyusul pemberitaan perihal pencemaran Kali Mas. Sebab, sebelum diproduksi menjadi air PDAM, jelas dia, bahan baku air tersebut sudah melalui proses pengolahan. “Sampai saat ini kualitas air masih memenuhi mutu air minum yang disyaratkan pemerintah. Tugas PDAM mengelola air (yang dibeli) dari PT Jasa Tirta. Kalaupun ada pencemaran ataupun racun tertentu, kami lakukan pengaturan agar tercapai kualitas. Kami yakinkan masyarakat untuk tetap tenang, kami masih bisa mengendalikan kualitas air,” jelas Mujiaman.     

Selama ini, sambung Mujiaman, beban pengolahan air dari Kali Mas untuk bahan baku PDAM, cenderung terus naik. Masalahnya, sumber air nya bersumber dari sungai tersebut. Karenanya, dia mengimbau masyarakat untuk mulai mengubah pola pikir untuk tidak membuang sampah ke sungai. “Beban biaya pengolahan naik karena kami belum berhasil mengubah perilaku masyarakat di hulu untuk tidak membuang sampah sembarangan,” harap dia. (PR)

 

  

 

Tingkatkan Minat Baca, Diskarpus Kota Bogor Luncurkan Program Wisata Pustaka Loka

 

20170720 Berita daerah

 

Sebanyak 50 siswa-siswi SMP Negeri 12 Bogor mengunjungi Perpustakaan Kota Bogor di jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengikuti program  Wisata Pustaka Loka yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Kota Bogor, Selasa (18/07) kemarin.

Kepala Bidang (Kabid) Perpustakaan DKP Kota Bogor Nuraeni mengatakan, program Wisata Pustaka Loka merupakan salah satu upaya atau inovasi untuk meningkatlan minat baca masyarakat khususnya pelajar. Dalam program ini pihaknya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan (Disdik).

“Hari ini kami mengundang 50 siswa SMP untuk menyaksikan film profil Kota Bogor dan film tentang motivasi. Mereka juga kami ajak berkeliling mengenal seputar gedung dan fasilitas perpustakaan,” kata Nuraeni.

Lebih lanjut Nuraeni mengatakan, program ini diselenggarakan selama tiga hari dan diperuntukan bagi siswa SMP, SD dan TK atau Paud yang di mulai Selasa (18/07) untuk pelajar tingkat SMP, Rabu (19/07) untuk pelajar tingkat SD dan Kamis (20/07) untuk pelajar tingkat TK atau PAUD.

Nuraeni berharap program ini bisa terus berlanjut. Oleh karenanya dia akan melakukan evaluasi setiap bulannya.

“Setelah program ini diluncurkan akan kami lihat perkembangannya. Seberapa banyak pelajar yang mengunjungi perpustakaan dan kami akan bandingkan dengan data sebelumnya,” jelasnya. (PR)

 

 

Risma pun Menari Bersama Ratusan Peserta Cross Culture Internasional

20170717 risma menari

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menari bersama seorang penari Bali dalam acara  festival Surabaya Cross Culture International (CCI) Folk Art di Tugu Bambu Runcing, Minggu (16/07)

 

SURABAYA - Ratusan peserta dari beberapa negara meramaikan festival Surabaya Cross Culture International (CCI) Folk Art di Tugu Bambu Runcing, Minggu pagi. Parade seni diawali dengan menunggangi becak hias dari Taman Bungkul, sampai Tugu Kerapan Sapi lalu finish di Tugu Bambu Runcung. Di sana mereka menampilkan atraksi budaya dibalut kostum yang menjadi ciri dari masing-masing negara.

Tepat pukul 8 pagi, satu per satu peserta unjuk kebolehan dengan menampilkan berbagai macam atraksi budaya dan tarian tradisional dengan iringan musik. Slovakia sebagai negara pertama dengan jumlah 24 orang menampilkan tarian cardas, disusul Polandia yang membawa 27 orang menampilkan tarian krakovia, lalu negara gajah putih, Thailand dengan jumlah personil 28 orang menampilkan tari ponglang.

Selanjutnya, Kanada yang membawa 22 orang menyajikan tarian dansa jalanan. Kemudian Guangzhou, China berjumlah 2 orang membawakan tarian akrobatik, Lithuania sebanyak 27 orang menampilkan tarian flowers walk, Rusia yang membawa 22 orang memadukan berbagai macam tari-tarian suku dan bahasa, terakhir negara Perancis membawa 2 orang dengan menampilkan kesenian Les Grandes Personnes atau tarian boneka raksasa. Sedangkan peserta dari dalam negeri yang tampil adalah Bali dengan membawa 22 orang menampilkan tari Joged dan Jawa Barat yang membawa 12 orang menampilkan tarian Garuda.

Selama acara berlangsung, tampak keceriaan dan candaan keluar dari mulut warga yang menyaksikan langsung budaya tari dan musik dari masing-negara dan kota. Keceriaan itu juga ditampilkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan memberi semangat kepada peserta yang tampil dan meminta warga untuk bertepuk tangan. "Ayo mana semangatnya. Beri tepuk tangan semua," teriak Risma, Senin (16/7/2017).

Saking semangatnya, tiba-tiba Risma diajak salah satu penari Bali untuk tampil bersama. Risma yang terlihat sedikit kaget langsung menerima ajakan tersebut. Warga yang menyaksikan momen langka tersebut langsung bersorak dan bertepuk tangan. Dengan gemulai, jari-jemari Risma mulai menari, tak kalah dengan penari aslinya. “Dulu aku pernah menari Bali waktu SMA, semasa SD juga pernah menari Jawa,” ungkap Risma sambil tertawa.

Ia juga mengakui bahwa penampilan peserta cross culture hari ini sangat bagus dan itu membuat dirinya terhibur. Alasannya, semua negara baik luar maupun dalam negeri menampilkan khas tarian dari masing-masing daerah “Itulah namanya culture, mencerminkan hubungan antar manusia yang kemudian menciptakan sejarah,” ujarnya di sela-sela acara. 

Wali kota perempuan pertama di Surabaya berharap supaya acara ini mampu menjadikan Surabaya sebagai salah satu destinasi wisata dan nanti akan dikemas lebih profesional lagi kedepannya. “Nanti bisa kita jual di mancanegara,” ujar Risma.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Widodo Suryantoro mengatakan, sebanyak 224 peserta meramaikan festival surabaya CCI. Mereka berasal dari Slovakia, Lithuania, Polandia, Kanada, Rusia, China, Perancis, Thailand dan Guangzhou, Cina. Sementara dari Indonesia ada dari Bali, Jawa Barat, Jogjakarta, Aceh, Jakarta dan Surabaya selaku tuan rumah.

“Untuk tahun ini lebih semarak karena jumlah negara yang ikut cukup banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Apalagi untuk tari-tarian modern, kreasinya selalu berubah-ubah dari tahun ke tahun,” kata Widodo.

Rencananya, sambung Widodo, pihaknya akan mengundang lebih banyak lagi peserta baik peserta luar maupun dalam negeri. “Tahun depan kita target 10 negara. masing-masing dari dalam dan luar negeri, nanti kan pasti seru,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga berencana agar tahun depan acara ini dikemas sedikit berbeda dari biasanya. “Tahun depan, saya ingin menampilkan seni teater namun lokasinya outdorr,” imbuhnya.

Melalui agenda tahunan ini, Widodo berharap ada kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Surabaya. Pertama adanya transfer knowledge dalam hal kreasi kesenian. “Dengan seniman luar yang punya inovasi bagus dalam seni datang ke sini, kita bisa dapat referensi. Sanggar-sanggar tari juga mendapatkan transfer kreasi seni,” jelas dia.

Acara yang digelar kali ke-13 ini mendapat respon positif dari salah satu warga asing asal Perancis, Henry (24 tahun). Meskipun baru pertama kali mengikuti acara ini dan baru menginjakkan kaki di Surabaya, dirinya mengaku kagum dengan Kota Pahlawan karena bersedia untuk membuka akses kepada warga luar. “Ini sungguh luar biasa, saya bisa menonton beraneka macam keberagaman dari negara-negara eropa dan asia. Saya tak akan  menyia-nyiakan momen langka seperti ini,” Ujarnya.  

Bagi warga surabaya yang masih penasaran atau ingin melihat aksi pertujukan seni cross culture international, nanti malam akan ada acara lanjutan yang digelar pada pukul 19.00 – 22.00 di Taman Bungkul Surabaya. (PR)

2019, Seluruh Rumkit di Jabar Harus Terakreditasi

20170714 berita daerah

 

BANDUNG -- Sesuai amanah yang tercantum dalam UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, akreditasi rumas sakit menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua Rumah Sakit. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan bahwa akreditasi menjadi upaya untuk terus memperbaiki pelayanan kesehatan. Ia pun menginstrusikan Kepala Dinas terkait, supaya bekerja dengan sebaik-baiknya, dan sekeras-kerasnya. Terkhusus pada Kepala Dinas Kesehatan Ia meminta untuk memimpin proses akreditasi ini. 

“Dengan daya upaya yang kita miliki, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan secara bertahap di tahun 2017, 2018, hingga seluruhnya. Sehingga sebelum ayam berkokok di bulan Januari 2019, seluruh Rumah Sakit Jawa Barat sudah terakreditasi,” kata Aher.

Sampai dengan bulan Juni 2017, jumlah rumah sakit di Jawa Barat tercatat sebanyak 328 RS. Berdasarkan kepemilikan, terdiri dari Rumah Sakit Pemerintah sebanyak 70 RS (21,34%)yang diantaranya; RSUD 44 RS (13,41%), RS TNI/POLRI 13 RS (3,96%), RS Vertikal 5 RS (1,53%), RS KHUSUS PEMERINTAH 5 RS (1,53%), RS BUMN 3 RS (0.91%). Sementara Rumah Sakit Swasta terdapat sebanyak 258 RS (78,66%).

Adapun berdasarkan Klasifikasi RS, terdiri dari RS Kelas A sebanyak 9 RS seperti diantaranya; RSUP Hasan Sadikin, RSU Santosa Hospital Central Bandung, RSP dr. m. Goenawan Partowidigdo Bogor, RS Jiwa dr. h. Marzoeki Mahdi Bogor, RS Paru dr.h.a Rotinsuli Bandung, RS Mata Cicendo Bandung, RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, RSK Gigi dan Mulut Unpad Bandung, dan RSIA Melinda Hospital Bandung. Kemudian RS Kelas B sebanyak 54 RS, RS Kelas C 160 RS, dan RS Kelas D sebanyak 58 RS. Serta masih ada 47 RS dalam proses/ belum penetapan klasifikasi rumah sakit.

“Berdasarkan Status Kelulusan Akreditasi RS,dari 328 RS yang ada di Jawa Barat, baru 94 RS (28,7%) terakreditasi dan ada 234 RS (71,3%) dalam proses/ belum akreditasi,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar, menjelaskan status kelulusan akreditasi dari 94 RS tersebut yakni, Lulus Paripurna sebanyak 58 RS (61,7 %), Lulus Utama 4 RS (4,3 %), Madya 5 RS (5,3 %), Dasar 1 RS (1,1%), dan Lulus Perdana sebanyak 26 RS (27,6 %).

“Upaya-upaya yang sudah dan akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam rangka menuju rumah sakit di Jawa Barat terakreditasi, antara lain mendorong RS Swasta dan Pemerintah segera melakukan proses akreditasi dan reakreditasi. Mengupayakan Akreditasi RS Pemerintah dari berbagai sumber dana (APBD II, BLUD, DAK Nonfisik). Serta Workshop Persiapan Akreditasi Rumah Sakit,” ujar Dodo.

Dodo juga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan status akreditasi rumah sakit, perlu juga diupayakan pemenuhan tenaga spesialistik di rumah sakit. Berdasarkan data tahun 2016 menunjukan bahwa masih dibutuhkan dokter spesialis di RSUD yang ada di Jawa Barat, untuk dokter spesialis dasar dibutuhkan dokter spesialis penyakit dalam sebanyak 14 dokter, dokter spesialis obgyn sebanyak 9, dokter spesialis anak 12, dokter spesialis bedah 22. Sementara untuk dokter spesialis penunjang masih dibutuhkan dokter spesialis radiologi 12, dokter spesialis anestesi 9, dokter spesialis patologin klinik 19, dokter spesialis patologi anatomi 1.

“Semoga dengan adanya pertemuan ini dapat mendorong rumah sakit yang ada di Jawa Barat segera melaksanakan akreditasi karena akreditasi rumah sakit merupakan kebutuhan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit,” pungkasnya. (HUMAS JABAR)

 

Kunjungi Pontianak, Dubes AS Terkesan Pontive Center

20170712 dubes AS pontianak

Dubes AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan didampingi Walikota Pontianak Sutarmidji dan sejumlah Pejabat menyaksikan Pontive Center 

 

PONTIANAK - Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Joseph R Donovan terkesan dengan Ruang Pontive Center yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan ke Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (12/07).

Kunjungan itu merupakan rangkaian agenda Dubes AS selama berada di Kota Pontianak. Rombongan diterima secara resmi oleh Wali Kota Pontianak, Sutarmidji di ruang tamu Wali Kota. "Saya sangat terkesan sekali dengan command center atau Pontive Center yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak," ujarnya yang diterjemahkan oleh staf Kedutaan Besar AS yang mendampinginya.

Dikatakannya, saat melakukan pertemuan dengan Wali Kota, dirinya mendapatkan penjelasan bagaimana tantangan yang dihadapi Wali Kota dalam mengelola sebuah kota yang dipimpinnya. Selain itu, Wali Kota juga memaparkan rencana-rencana pembangunan Kota Pontianak ke depannya. "Saya sangat memuji atas kerja keras beliau dalam membangun dan memajukan Kota Pontianak," ucapnya.

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, kunjungan Dubes AS ke Pemkot Pontianak ini untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan Kota Pontianak. Dalam pertemuan singkat selama lebih kurang satu jam itu, dirinya menjelaskan bahwa Pontianak adalah kota dengan standar pelayanan publik terbaik seluruh Indonesia selama dua tahun berturut-turut. "Mereka juga menanyakan tentang perizinan, saya sampaikan di Pontianak perizinan yang tercepat seluruh Indonesia," sebutnya.

Menurutnya, Dubes juga mengapresiasi beberapa hal berkaitan dengan kemajuan IT yang diterapkan Pemkot Pontianak. Bahkan, saat ditanya apakah ada layanan masyarakat yang menggunakan aplikasi, di mana aplikasi itu bisa langsung merespon keluhan masyarakat, orang nomor satu di Kota Pontianak ini mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki aplikasi tersebut dan sudah berjalan lebih dari setahun lalu. "Pemanfaatan IT, di Pontianak sudah lebih dulu menggunakannya, seperti pemantauan harga, perizinan online dan lainnya," ungkap Sutarmidji.

Terkait peluang apa saja yang bisa dijajaki di Pontianak, dirinya menyebut Pontianak ini merupakan kota jasa dan perdagangan. Karenanya, pihaknya membuka pintu bagi siapa pun yang berminat untuk berinvestasi di bidang jasa dan perdagangan. "Kita akan berikan kemudahan-kemudahan bagi mereka yang ingin berinvestasi di sini," tuturnya.

Wali Kota dua periode ini juga meminta, keberadaan American Corner milik AS tidak hanya di Universitas Tanjungpura saja, tetapi juga ditempatkan di taman-taman supaya masyarakat tahu lebih banyak dan bisa mencari informasi untuk kemajuan mereka di American Corner. (PR)

 

Sistem Zonasi PPDB Jabar Sesuai Permendikbud

 

 20170710 Berirta daerah

Ilustrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

 

BANDUNG – Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat (Jabar) sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Seperti diatur di Pasal 15, Permendibud Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB. Tidak seperti diberitakan di sejumlah media massa yang menyebutkan zonasi PPDB Jabar mengabaikan permendikbud.   

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Ahmad Hadadi menegaskan, kesesuaian regulasi zonasi ini dibuktikan dengan penerapan aturan Jabar menerima calon peserta didik berdomisili radius zona terdekat sekolah. Paling sedikit 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik diterima. Hal tersebut sesuai Pasal 15 ayat 1, Permendibud Nomor 17 tahun 2017.

Bahkan, kata dia, di PPDB Jabar ditambah menjadi 95 persen. Lima persen kenaikan ditujukan bagi warga luar Jabar. Ketentuan zonasi yang mengacu pada permendikbud ini adalah zona provinsi. ’’Terkait pengaturan zona terdekat, di dalam Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 Pasal 15 ayat 3 dijelaskan, bahwa radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah, sesuai kondisi di daerah dan daya tampung,’’ katanya.

Hadadi menjelaskan, setiap calon peserta didik, baik SMA ataupun SMK yang mendaftar melalui jalur non akademik atau berstatus Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) diberikan insentif melalui pertimbangan jarak sekolah terdekat dengan rumah tinggal, maksimal sejauh 17 Km. Calon peserta didik berstatus RMP ini diberikan kuota sebesar 20 persen, seperti tertuang dalam Pasal 16 ayat 1, Permendikbud Nomor 17 tahun 2017.

’’Pemberian insentif bagi calon peserta didik yang mendaftar ke sekolah tidak jauh dari rumah tinggalnya atau tidak lebih dari 17 Km, bertujuan memberi rangsangan kepada para penduduk untuk berada dekat dengan sekolah. Kriteria ini berkaitan dengan mereka yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),” terang dia.

Namun begitu, setiap sekolah berwenang membuat petunjuk teknis (juknis). Artinya, apabila jumlah pendaftar berstatus RMP melebihi kuota, sekolah memiliki parameter lain untuk mempertimbangkan apakah calon peserta didik tersebut diterima atau tidak.

’’Jadi, mungkin siswa RMP yang tidak lulus bisa juga disebabkan SKTM tidak lengkap. Tidak ada pernyataan lengkap mutlak dari yang bersangkutan untuk bertanggung jawab. Dan kalaupun sudah lengkap, setiap sekolah memiliki ukurannya tersendiri karena yang penting kuota sudah terpenuhi,” katanya.

Dokumen-dokumen yang memberi poin penting bagi calon peserta didik berstatus RMP adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan poin 9. Lalu, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 6 poin. Dan, Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah terdaftar 9 poin. Satu hal lain yang mendapat perhatian adalah, setiap sekolah memiliki kuota 3 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Kuota ini tidak mengganggu calon peserta didik jalur RMP (afirmasi), prestasi, ataupun kerjasama. ’’Setiap sekolah harus memberi pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas. Dengan pertimbangan jarak rumah tinggal yang tidak lebih dari 17 km dari sekolah,” ujar dia.

Adapun terkait penerapan Manajemen Berbasiskan Sekolah (MBS), Hadadi menyampaikan, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 mengenai standar nasional pendidikan bertujuan mencapai delapan standar nasional pendidikan. Yakni, standar isi, kompetensi lulusan, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.  Contoh, bagi yang mendaftar dari jalur prestasi, sekolah memiliki wewenang untuk menerima siswa berdasarkan prestasi yang akan diterima.

’’Beberapa sekolah kita ketahui memang sudah bekerjasama dengan instansi lain, seperti KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) ataupun dispora (dinas pemuda dan olahraga), bagi sekolah yang ingin menerima atlet,” katanya.

Tidak hanya itu, MBS berperan sebagai tindak lanjut dari sekolah dalam membuktikan validitas SKTM ataupun KIP yang dimiliki calon peserta didik. Artinya, sekolah justru menjadi punya wewenang memantau dokumen yang dicantumkan oleh peserta didik sesuai fakta.

Menurut Hadadi, tidak kalah penting adalah semua anak-anak di Jabar harus melanjutkan pendidikan dan tidak harus di sekolah negeri. Pemprov Jabar memiliki siswa lulusan SMA/SMK sebanyak 700 ribu lebih. Dengan daya tampung 200 ribu-an. Jadi, bagi 500 ribu siswa lainnya yang tidak diterima di negeri dapat mendaftar di sekolah swasta. ’’Kami telah memberi dana Pendidikan Menengah Universal (PMU) untuk siswa yang bersekolah di swasta,” ujarnya.

Selain itu, Jabar memiliki lima sekolah terbuka. Berlokasi di Kabupaten Bandung, Bogor, Cianjur, Garut, Pangandaran, dan Sukabumi. Sekolah ini disiapkan bagi mereka yang ingin bekerja selagi bersekolah, melanjutkan pendidikan tinggi, dan atau mempelajari kewirausahaan. Kurikulumnya disesuaikan kebutuhan setiap kategori tersebut, yakni waktu, isi, dan cara.

’’Saat ini kita sudah memiliki 4.000 anak yang menempuh pendidikan di sekolah terbuka. Tahun ini, kami mempersiapkan 100.000 calon peserta didik yang ingin melanjutkan belajar di sekolah terbuka. Pendaftaran akandibuka pada Agustus tahun ini,” ungkap dia.

Sementara itu, Koordinator Tim Help Desk PPDB Disdik Jabar Eddy Purwanto membantah adanya permendikbud yang diabaikan di PPDB Jabar. Kasus siswa SMK yang tidak diterima meski jarak rumah dekat dengan sekolah, disebabkan karena kuota sudah penuh.

''Contohnya adalah SMK 3 Bandung yang memiliki kuota Calon Peserta Didik Baru (CPBD) sebanyak 720, diminati oleh 772 pendaftar non akademik. Sementara kuota yang diterima hanya berjumlah 210 siswa," ujarnya.

Secara keseluruhan, jumlah pendaftar SMK jalur non-akademik di Jabar tahun 2017 adalah 44.568, jumlah diterima 25.050, dan tidak diterima 19.518. (HUMAS JABAR)

 

Walikota Surabaya Apresiasi Kinerja Kepolisian

 

20170705 risma penghargaan polisi1

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyerahkan penghargaan kepada Kapolrestabes Surabaya  Kombes Pol Muhammad Iqbal, di Surabaya, Rabu (05/07)

 

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian di Kota Surabaya atas peran besarnya dalam mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Pahlawan. Apresiasi tersebut diwujudkan melalui penyerahan piagam penghargaan atas nama Kombes Pol Muhammad Iqbal dan AKBP Shinto Bina Gunawan Silitongan yang diserahkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di ruang kerja wali kota, Rabu (5/7).

Wali Kota Tri Rismaharini menyampaikan, penyerahan piagam penghargaan ini merupakan bentuk terima kasih Pemkot Surabaya mewakili masyarakat Surabaya karena telah banyak dibantu dalam mewujudkan situasi aman dan kondusif. “Ini tulus dari kami atas nama masyarakat karena telah banyak dibantu. Meski Surabaya ini penduduknya bermacam-macam, tetapi suasana kotanya bisa kondusif. Saya ucapkan terima kasih karena telah menjadi pengayom masyarakat,” ujar wali kota. 

Disampaikan wali kota, peran besar pihak kepolisian dalam mengamankan kota Surabaya sangat terlihat selama satu bulan kemarin. Biasanya, jelang mendekati Lebaran, angka kejahatan di Surabaya semisal pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), cenderung naik. Namun, untuk tahun ini, tren tindak kriminalitas justru menurun. “Alhamdulillah tahun ini turun. Bahkan turunnya tinggi sekali. Seperti Curanmor. Bahkan, untuk narkoba turunnya sampai 50 persen,” sambung wali kota.

Wali kota menambahkan, ke depannya, Pemkot akan pembangunan beberapa pos pengamanan di beberapa titik untuk bisa lebih cepat dan tepat dalam merespons kejadian yang terjadi di masyarakat. Menurut wali kota, selama ini, ada beberapa kasus yang bisa diketahui sedari awal oleh personel Satpol PP dan Linmas Kota Surabaya. “Untuk penambahan pos ini kami tempatkan di beberapa tempat yang rawan. Seperti di Tambaksari, Krembangan, Kenjeran. Di pos-pos itu nanti ter-connect dengan Command Center 112. Jadi nanti CC room akan kita perlebar untuk menampung kamera di pos-pos ini. Kami juga bekerja sama dengan polisi untuk memasang GPS di motor-motor patroli,” sambung wali kota. 

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal didampingi Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Bina Gunawan Silitongan beserta jajarannya, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan wali kota. “Terima kasih, ini sangat berharga bagi kami. Bukan hanya sebagai apresiasi, tetapi juga melecut kami untuk lebih baik lagi,” ujar M.Iqbal. 

Disampaikan M.Iqbal, keberhasilan menjaga kondusivitas Surabaya dikarenakan ada adanya sinergi tiga pilar (TNI, Polri dan pemerintah daerah) yang erat di Kota Surabaya. “Camat dan lurah, babinsa dan masyarakat juga hadir untuk menaikkan daya cegah masyarakat. Formula ini akan jalan terus,” sambung Kapolrestabes yang Selasa (4/7) kemarin genap berusia 47 tahun.(PR/ags/HUMAS MENPANRB)

Tonggak Penting Untuk Membangun Manusia Indonesia

 

20170705 Keluarga Berencana 1

 

 

Setelah 24 tahun, peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) akhirnya kembali ke rumahnya, Lampung. Dalam sejarahnya, Hari Keluarga Nasional pertama kali dicetuskan pada tahun 1993 di Provinsi Lampung. Dan, pada tahun ini, Hari Keluarga Nasional akan kembali diperingati di Provinsi Lampung pada tanggal 29 Juni. Untuk peringatan tahun ini, HARGANAS akan mengambil tema, “Dengan Harganas Kita Bangun Karakter Bangsa Melalui Keluarga yang Berketahanan.”

Dari tema tersebut, bisa ditarik satu benang merah bahwa keluarga memegang peranan sangat penting dalam menyukseskan pembangunan bangsa. Pembangunan keluarga memiliki korelasi positif terhadap kemajuan bangsa. Dari keluarga lah, langkah awal dilakukan dalam rangka membangun karakter bangsa.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak sejak dilahirkan. Dalam lingkungan ini, anak mempelajari dan diajari berbagai hal yang menjadi bekal bagi kehidupannya di masa datang. Orang tua, terutama ibu adalah tempat belajar pertama bagi anaknya.  Oleh sebab itu,  pola pengasuhan yang diberikan oleh orang tua akan menentukan karakter anak selanjutnya.

Agar bisa membangun karakter bangsa melalui pembangunan keluarga, maka setiap keluarga selayaknya harus bisa menerapkan delapan fungsi keluarga. Delapan fungsi keluarga itu dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan. Delapan fungsi tersebut adalah :

  1. Fungsi Agama. Dalam keluarga, seorang anak mengenal agama untuk pertama kalinya. Ada sekitar 12 nilai dasar sebagai pondasi beragama bagi setiap anak diantaranya iman, takwa, kejujuran, tenggang rasa, rajin, kesalehan, ketaatan, suka membantu, disiplin, sopan santun, sabar dan ikhlas serta kasih sayang.
  2. Fungsi Sosial Budaya. Penanaman nilai luhur budaya dilakukan pertama kalinya melalui keluarga. Nilai luhur itu sudah menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti toleransi dan saling menghargai, gotong royong, sopan santun, kebersamaan dan kerukunan, kepedulian dan cinta tanah air atau nasionalisme.
  3. Fungsi Cinta Kasih. Komponen utama dalam membentuk karakter seorang anak adalah kasih sayang. Setiap orang tua berkewajiban memberikan kasih sayang pada semua anak-anaknya. Sikap cinta dan kasih harus ditanamkan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka.
  4. Fungsi Perlindungan. Keluarga harus bisa menjadi temapta yang aman atau tempat berlindung bagi anak-anak. Lima nilai dasar seperti aman, pemaaf, tanggap, tabah, dan peduli harus benar-benar ditanamkan kepada anak-anak.
  5. Fungsi Reproduksi. Salah satu tujuan berkeluarga adalah melestarikan keturunan. Dalam menjalankan fungsi reproduksi keluarga berkewajiban menanamkan tiga nilai dasar, yaitu: tanggung jawab, sehat, dan teguh. Sehingga keluarga dapat menjalankan fungsi reproduksi dengan baik dan bertanggung jawab.
  6. Fungsi sosialisasi pendidikan. Dalam menerapkan fungsi ini, keluarga harus menanamkan beberapa nilai moral utama yaitu percaya diri, luwes, bangga, rajin, kreatif, tanggung jawab dan kerja sama.
  7. Fungsi Ekonomi. Keluarga harus dapat menjadi tempat membina dan menanamkan nilai-nilai keuangan agar terwujud keluarga yang sejahtera.
  8. Fungsi Lingkungan. Keluarga menjadi tempat yang tepat menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan agar nantinya menghasilkan pribadi yang bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup.

 

20170705 Keluarga Berencana 2

Untuk menyambut Hari Keluarga Nasional 29 Juni, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty memberikan kiat khusus bagi setiap keluarga yang merayakannya.

Kiat-kiat tersebut antara lain pertama, Berkumpul dengan Keluarga. Upayakan bisa berkumpul bersama dengan keluarga setiap 29 Juni. Berhubung hari itu bukan hari libur nasional, sisihkan waktu dengan makan bersama, memasak bersama keluarga, agendakan berkumpul bersama minimal 20 menit sehari.

Kedua, interaksi dengan anggota keluarga. Luangkan waktu untuk saling bicara dan berbgai pengalaman serta bercengkrama dengan semua anggota, jangan berinteraksi lewat media sosial. Komunikasi secara langsung lebih berkualitas. Silaturahmi akan lebih meningkatkan hubungan antar keluarga satu sama lain.

Ketiga, menjadikan keluarga berdaya. Buatlah kegiatan yang bisa memanfaatkan potensi masing-masing anggota keluarga. Sehingga bisa menjadikan anggota keluarga menjadi pribadi mandiri, bisa mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan hidup.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI no 39 Tahun 2014 tentang HARGANAS, 29 Juni bukanlah hari libur nasional meski diperingati setiap tahun sebagai Hari Keluarga Nasional dan diperingati setiap tahun oleh BKKBN dengan berbagai kementerian terkait dengan melibatkan mitra kerja seperti Tim Penggerak PKK.

Momentum Harganas merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat terhadap pentingnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Dengan menanamkan nilai-nilai kehidupan berbangsa bagi anggota keluarga sejak dini, akan menjadikan keluarga sebagai wahana yang tangguh bagi terwujudnya keluarga yang berkualitas. Dengan demikian, harganas ini diharapkan mampu menjadi wahana menyukseskan program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla, khususnya butir 5 membangun manusia berkualitas. (Direktorat KIE dan Advokasi – BKKBN)

 

Berita Terkait

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : halomenpan@menpan.go.id
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24