Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan di Surabaya

20170426 LOMBA CAMAT SURABAYA


SURABAYA - Enam camat di wilayah Kota Surabaya, berkompetisi untuk menjadikan kecamatan nya sebagai yang terbaik dalam lomba sinergitas kinerja kecamatan di Graha Sawunggaling, Lantai VI Kantor Pemkot Surabaya, Rabu (26/4/2017). Keenam camat tersebut menyampaikan keunggulan kecamatan yang dipimpinnya dihadapan para juri. Semisal inovasi-inovasi yang dilakukan, keamanan wilayah, kehidupan sosial warga, juga kekompakan elemen masyarakat.

Kepala Bagian Pemerintahan, Eddy Chrisjanto yang juga menjadi salah satu juri lomba ini menyampaikan, lomba sinergitas kinerja kecamatan ini rutin digelar. Menurutnya, lomba ini dulunya bernama lomba camat teladan sebelum berganti nama sejak tiga tahun lalu. “Intinya tentang bagaimana seorang camat mampu mensinergikan elemen-elemen yang ada di kecamatan nya. Mulai Polsek, Koramil hingga elemen masyarakat. Outputnya, masyarakatnya bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Eddy mengatakan, dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya, diambil enam terbaik berdasarkan laporan administrasi kegiatan yang dilakukan masing-masing kecamatan di tahun 2016. Enam kecamatan tersebut yakni Tandes, Bulak, Benowo, Sawahan, Semampir dan Sambikerep. 

Enam camat dari kecamatan ini lantas melakukan paparan maksimal selama 15 menit di hadapan para juri yang terdiri dari perangkat kerja terkait seperti Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Satpol PP dan juga dari Bakesbang Linmas, akademisi dan Polsek. Setelah paparan, para juri bergatian mengajukan pertanyaan kepada camat lantas memberikan nilai. “Nanti diambil tiga besar terbaik. Lalu ada peninjauan lapangan untuk mengecek yang disampaikan di sini sesuai nggak. Kecamatan yang jadi juara akan mewakili Surabaya di tingkat provinsi,” ujarnya.

Para camat pun tampil maksimal. Diawali dari Camat Tandes, Daya Prasetyono yang memapaparkan keunggulan di wilayahnya. Diantaranya dalam hal penanganan anak putus sekolah melalui penyediaan PKBM serta program sanitasi. “Kami buat septic tank untuk rumah warga. Bagi warga yang nggak mampu bisa kredit. Kami juga dibantu SCR. Intinya kami ingin melakukan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Daya

Giliran kedua Camat Bulak, Prayitno malah lebih heboh karena mengajak serta ‘suporter’ nya. Prayitno memaparkan tentang potensi Bulak sebagai kawasan di pesisir pantai. Dengan slogan Sunrise of Bulak, Prayitno menyebut wilayahnya punya potensi wisata. “Kami juga punya inovasi pelayanan seperti tersedianya pojok laktasi, jalur warga disabilitas dan juga jam belajar. Semua warga bersinergi untuk menyukseskan program ini,” ujar Prayitno.  

Lalu, apa tujuan digelarnya lomba sinergitas kinerja kecamatan ini? Eddy menyebut goal nya adalah pelayana publik yang terus membaik. Karenanya, camat ditekankan untuk menyampaikan inovasi-inovasi yang telah dilakukan di wilayahnya. “Goalnya adalah agar tidak ada lagi masyarakat yang bilang aduh, ah, atau keluhan lainnya di kecamatan. Masuk kecamatan senyum, keluar senyum,” pungkas Eddy. (PR*)

Sedekah 1 Juta Bibit di Surabaya

20170413 risma

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat ikut kerja bhakti di Taman Bungkul


SURABAYA- Untuk kali pertama di Kota Surabaya digelar kegiatan sosial 'Nandur dan Sedekah Sejuta Bibit Cabai'. Kegiatan bertema 'Surabaya Pedes' ini digagas oleh Komunitas Bicara Surabaya. Sebuah komunitas yang anggotanya dari berbagai profesi ini menggandeng Pemerintah Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya dan Kejari Surabaya serta beragam komunitas. Mereka antara lain: Komunitas Love Suroboyo, Tunas Hijau, Karang Taruna Surabaya dan sejumlah PR Hotel di Surabaya serta kader penggerak lingkungan.

Kegiatan itu diselenggarakan pada 15-17 April 2017. Pembukaan dilakukan oleh Kapolrestabes Surabaya Kombespol M Iqbal di Taman Bungkul pada Pk 10.00 Wib. "Setelah ceremony langsung dilakukan sedekah ribuan bibit kepada penumpang bus kota dan angkot di depan Taman Bungkul," terang Yuyun Arbaiyah, Koordinator Humas Panitia #SurabayaPedes kepada wartawan, Rabu (12/4/2017).

Selain di Taman Bungkul, panitia dan para anggota komunitas yang terlibat dibagi ke dua lokasi lainnya yaitu di Perempatan Jl Raya Darmo-dr Sutomo dan Jl Panglima Sudirman, tepatnya di timur Monumen Bambu Runcing. Kegiatan pembagian bibit ini yang juga melibatkan personil kepolisian dan Satpol PP Kota Surabaya ini didukung oleh Pakuwon Grup, Honda Surabaya Center, PGN, Bank Jatim, PDAM Surya Sembada, PIOS, NAV Karaoke Keluaraga, Pelindo III serta Agro Inovasi dan Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Jatim. "Di dua lokasi ini pada jam 11.00 sempai selesai secara serentak juga sedekah bibit. Tiga lokasi, termasuk yang di Bungkul jumlah keseluruhan puluhan ribu bibit yang dibagi," kata Yuyun.

Sore harinya, di Taman Surya Balai Kota Surabaya juga dilakukan pembagian hampir 100 ribu bibit untuk 31 kecamatan. Nantinya setiap kecamatan membaginya ke kelurahan-kelurahan di wilayahnya. "Yang kita sedekahkan ini bibit dan benih cabai. Kita ingin sebagian besar kampung di kota ini bertebaran tanaman cabai," tambahnya.

Di hari kedua, Minggu (16/4/2017), kembali panitia dan komunitas akan menebar ribuan bibit di Car Free Day di Jalan Tunjungan pada pukul 07.00 -selesai. "Polwan dan anggota Satpol wanita yang cantik-cantik juga akan keliling CFD dan blusukan ke Kampung Ketandan untuk membagikan bibit. Bagi yang ingin mendapatkan bibit bisa ke lokasi CFD dan di hari pertama di tiga tempat itu," jelasnya.

Selama Sabtu dan Minggu juga digelar penanaman bibit cabai di stren Sungai Kalimas di Jl Irian Barat, sekitar eks Kolam Brantas. Kawasan itu akan disulap Pemkot Surabaya menjadi kebun cabai dan pusat edukasi bercocok tanam. Puncaknya pada Senin (17/4/2017) Pk 15.00 Wib-Selesai, Wali Kota Tri Rismaharini didampingi Kapolrestabes Surabaya kombespol M Iqbal dan Kejari Surabaya Didik Farkhan Ausyahd serta komunitas akan nandur bareng bibit cabai di stren sungai di Jl Irian Barat. "Nandur bareng juga diikuti undangan dari pelaku usaha di Surabaya dan sejumlah anggota DPRD Surabaya yang telah ikut peduli dengan kegiatan sosial ini," tambahnya. (PR)

Rai Mantra Resmikan Puskesmas I Densel

 

6E6C8275

 

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat terus mendapatkan perhatian dari Walikota IB Rai Dharmawijaya Mantra dan Wakil Walikota IGN Jaya Negara. Mengingat keberdaan puskesmas di Denpasar masih menjadi pilihan pertama masyarakat dalam memeriksakan kesehatannya. Puskesmas tidak hanya melayani pemeriksaan kesehatan umum namun saat ini puskesmas di Denpasar telah memiliki rawat inap 24 jam dan isntalasi gawat darurat. Seperti peningkatan sarana prasarana Puskesmas I Denpasar Selatan dengan perbaikan gedung dan peningkatan alat kesetan yang diresmikan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra, Selasa (11/4) di kantor puskesmas setempat. Sebelum penandatanganan prasasti diawali dengan melakukan pemelaspasan dan pecaruan terhadap rampungnya pembangunan gedung baru Puskesmas I Denpasar Selatan.

Disela-sela peninjauan gedung baru Puskesmas I Denpasar Selatan, IB Rai Dharmawijaya menekankan agar terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat. "Saya harap dengan adanya sarana gedung baru ini pelayanan kesehatan terus ditingkatkan meski selama ini pelaksanaan pelayanan telah berjalan dengan bagus," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut Rai Mantra kedepannya berharap untuk pencatatan arsip tidak lagi secara manual melainkan dengan menggunakan komputerisasi.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr. Luh Putu Sri Armini menambahkan perbaikan gedung puskesmas ini sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk terus memberikan rasa nyaman pada masyarakat yang datang ke puskesmas untuk berobat. Lebih lanjut Sri Armini menjelaskan seluruh puskesmas induk yang ada di Kota Denpasar telah dilakukan renovasi untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Kedepannya renovasi yang dilakukan akan menyasar puskesmas pembantu yang berjumlah 25 puskesmas pembantu.  Disamping mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai Sri Armini juga mengaku terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan itu sendiri. Hal ini dilakukan mengingat puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan pada masyarakat. Di Kota Denpasar sendiri masyarakat lebih dominan melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas. Dalam kesempatan tersebut Sri Armini berharap masyarakat yang datang ke puskesmas jangan pada saat sakit saja, melainkan saat belum sakit melakukan pemeriksaan kesehatan untuk pencegahan. "Saya harapkan masyakat mau memeriksakan diri pada saat belum sekit. Hal ini untuk melakukan pencegahan dini terhadap penyakit yang terjadi.

Kepala Puskesmas I Densel dr. AAN Gde Dharmayuda mengatakan terkait dengan rampungnya pembangunan gedung Puskesmas I Denpasar Selatan pihaknya melakukan pemelaspasan dan pecaruan. Untuk pembangunan gedung puskesmas telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dan rampung awal Januari 2017. Dengan rampungnya gedung baru ini Dharmayuda berharap dapat memberikan rasa lebih nyaman pada masyarakat disamping dengan dilengkapinya dengan peralatan medis lebih lengkap. Disamping itu dengan adanya gedung baru ini, pelayanan kesehatan untuk anak-anak terpisah dengan pelayanan pasien umum. Untuk melakukan pelayanan pada masyarakat Dharmayuda mengaku dilakukan oleh 4 dokter umum dan 3 dokter gigi. Sedangkan inovasi pelayanan yang telah dilakukan puskesmas I Denpasar Selatan adanya klinik berhenti merokok dan pelayanan kesehatan tradisional komplementer dimana pelayanan menggunakan obat-obatan herbal. (Gst/HumasDenpasar)

 

Kaltara Berpotensi Ekspor Listrik

KALTARA   Sebagai sebuah provinsi, Kalimantan Utara mempunyai potensi yang cukup lengkap. Selain kaya akan sumber daya alam, provinsi ke-34 ini menurut  Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro Kalimantan Utara juga tercatat sebagai provinsi dengan kekayaan energi yang cukup besar. Dengan kekayaan energi yang sangat besar tersebut, dalam beberapa tahun ke depan Menteri Bambang mendorong Kalimantan Utara harus mampu mengekspor listrik ke negara tetangga. “

Kalau saat ini Kalimantan Utara masih impor listrik dari negara tetangga, tapi saya yakin dalam beberapa tahun ke depan Kalimantan Utara mampu mengekspor listrik,“ ujar Menteri Bambang saat menyampaikan arahan dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (Musrenbangprov Kaltara), dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 pada Rabu, 5/4 di Hotel Tarakan Plasa, Tarakan, Kalimantan Utara.  

Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas, juga hadir Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, Wakil Gubernur Kalimantan Utara H. Udin Hianggio, Kepala Bappeda dan Litbang Kalimantan Utara Fredrick Ellia, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso Teguh Widodo, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, dan lain-lain. Musrenbang Provinsi Kalimantan Utara mengusung tema “Mempercepat Pembangunan Ekonomi Kalimantan Utara Didukung oleh Infrastruktur yang Memadai.”

Namun menurut Bambang, cita-cita mewujudkan Kalimantan Utara sebagai provinsi pengekspor listrik hanya mungkin tercapai apabila pemerintah Kalimantan Utara maupun masyarakatnya melakukan perubahan paradigma pembangunan, dari yang semula bersandar kepada kekayaan sumber daya alam dan energi bertransformasi ke industri pengolahan dan manufaktur.

Tidak kalah pentingnya juga, kata Bambang, sebagai provinsi baru, pemerintah provinsi Kalimantan Utara harus mendorong terjadinya  lompatan pembangunan. Kalau tidak melakukan lompatan pembangunan, capaian pembangunan yang diraih sebatas business as usual.  Strategi lompatan pembangunan misalnya dapat dilakukan dengan menyediakan konektivitas antar wilayah di Kalimantan Utara maupun dengan menyediakan Kawasan Ekonomi Khusus,” tutur Bambang.

Kedua hal tersebut menurut Bambang harus diikuti inisiatif pemerintah daerah untuk membuat berbagai kebijakan yang pro investasi. “Pemda misalnya harus menyederhanakan regulasi yang berbelit atau menyediakan berbagai fasilitas yang mempermudah investor masuk,” ujar Bambang.   

Saat memberikan arahan kepada peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Kalimantan Utara,  Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dengan prinsip Money Follows Program dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratis, dan Spasial dengan memperhatikan: Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran.

Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lemabaga dan Pusat-Daerah. Kedua,  perkuatan pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga “satuan 3” untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detil rencana lokasi pembangunan. Keempat,  perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Swasta, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Belanja K/L dan Pemerintah Daerah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).      

Untuk mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, menurut Bambang beberapa proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan adalah preservasi dan pelebaran jalan BTS Bulungan - Tanjung Selor, preservasi rehabilitasi dalam kota Tanjung Selor, pembangunan jalan mendukung Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning (Tanjung Selor - SP3 - Sajau Binai - Tanah Kuning), pembangunan Jalan Tanah Kuning-Mangkupadi untuk mendukung konektivitas; dukungan transportasi pembangunan daerah tertinggal, dukungan infrastruktur sumber daya air terhadap kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk mendukung prioritas nasional, pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follows program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan penajaman perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan DAK. (PR)

Risma : Kembalikan Anak Putus Sekolah Lewat CSR

20170403 risma CSR

Walikota Surabaya Tri Rismaharii merangkul seorang anak yang rentan putus sekolah

 

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 26 kampus dan perangkat daerah terkait kembali menggelar acara Campus Social Responbility (CSR). Program yang bertujuan untuk mendampingi anak-anak yang putus dan rentan sekolah agar mereka mau kembali ke bangku pendidikan ini digelar, di Kebon Bibit Wonorejo, Surabaya, Minggu (02/04). 

Program yang kini sudah memasuki tahun keempat ini dibuka oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, dan dihadiri Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Supomo, Direktur Program CSR, Atiyun Najah Indhira beserta adik asuh dan kakak pendamping yang masing masing berjumlah 400 orang.   

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menuturkan program ini dibuat untuk mewadahi anak-anak yang putus dan rentan sekolah dari berbagai macam faktor.  Mulai dari masalah ekonomi, rumah tangga orang tua yang kurang harmonis, lingkungan sekolah yang kurang nyaman bagi anak-anak (bullying) dan pengaruh dari luar sekolah dan keluarga (obat-obat terlarang dan game). 

“Akhirnya mereka bingung harus lari kemana atau cerita ke siapa. Oleh karenanya saya meminta kepada kakak-kakak pendamping (mahasiswa/siswi) yang terlibat agar mampu mengembalikan mereka ke bangku pendidikan sesuai dengan pembekalan yang sudah diterima,” kata Risma di sela-sela acara. 

Risma mengakui, tidak mudah mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku pendidikan, sebab selama ini mereka sudah terlanjur berada di zona nyaman. Oleh karena itu dibutuhkan pendampingan secara serius, motivasi, membangun mental agar mereka tidak merasa rendah diri dan membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan. “Jika tidak didampingi atau diwadahi seperti ini, bisa menakutkan nasib mereka di kemudian hari,” ungkapnya.  

Kepala Dinas Sosial Supomo menambahkan, dengan adanya program ini jumlah laporan anak yang putus dan rentan sekolah dari kecamatan semakin meningkat dari tahun ke tahun. “Peningkatan ini tidak lepas dari peran mahasiswa yang terus menggalakkan dan membangun komunikasi dengan para orang tua dan pihak sekolah yang tengah menghadapi permasalah anak putus dan rentan sekolah,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Program CSR, Atiyun Najah Indhira juga menjelaskan sebelum terjun ke lapangan untuk bertemu orang tua dan melakukan pendampingan agar anak-anak tersebut mau kembali bersekolah, mahasiswa pendamping diberi pembekalan seperti, teknis pendampingan, manajemen waktu dan parenting (pola pengasuhan anak yang baik). “Tujuannya agar mahasiswa mampu menjelaskan kepada orang tua murid mengenai pentingnya pendidikan serta mau mendorong anaknya agar kembali bersekolah,” ujar wanita berjilbab tersebut.

Ayun atau yang akrab dipanggil Atiyun menambahkan jumlah anak didik dan kakak pengasuh dari tahun ke tahun terus meningkat. Ia mencontohkan di tahun 2016, sebanyak 301 anak yang mengalami putus dan rentan sekolah masing-masing 135 anak mengalami putus sekolah sedangkan rentan putus sekolah sejumlah 166.  “Selama satu tahun masa pendampingan, akhirnya diperoleh 114 anak yang mau kembali bersekolah,” ungkap Ayun.

Buah manis yang dilakukan para mahasiswa selaku pendamping anak putus sekolah diikuti oleh mahasiswa yang lain seperti Aprilia Kartika Wulandiri (19) mahasiswi fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Ia mengatakan, selain banyak mendengar cerita dari mahasiswa lain terkait proses pedampingan ini, dirinya juga ingin mengabdi kepada anak-anak surabaya yang mengalami nasib kurang beruntung.  “Mengingat bukan orang surabaya maka saya ingin berkontribusi lebih untuk Surabaya,” ungkap April.

April panggilan akrabnya mengungkapkan agar kegiatan ini dapat terus berlangsung, selalu sukses dan semakin bertambah minat mahasiswanya untuk mau terlibat dalam program ini, ujar perempuan asal Bekasi tersebut. (PR)

Jurus Risma Gugah Kepekaan Warga Surabaya

20170330 RISMA

Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam acara Pembinaan Guru Ngaji dan Sekolah Minggu di Surabaya, Kamis (30/03)

 

SURABAYA - Peran guru ngaji dan sekolah minggu dalam membentuk akhlak mulia para generasi emas bangsa di tengah-tengah kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin pesat menjadi sebuah pondasi untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya cerdas secara fisik namun juga emosional serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pancasila.

“Sering kali kita melupakan mereka, namun peran mereka sangat dibutuhkan dalam mendidik anak untuk menjadi manusia yang tidak hanya pintar tapi juga memiliki akhlak mulia”, tutur Tri Rismaharini Walikota Surabaya dalam Pembinaan Guru Ngaji dan Sekolah Minggu di Surabaya, Kamis (30/03).

Risma -sapaan Walikota- mengajak kepada guru ngaji dan sekolah minggu untuk menekankan kepada seluruh anak agar saling menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan. Tidak hanya itu, Risma juga berharap agar anak-anak Surabaya memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial yang tinggi. “Sejak awal kita telah ditakdirkan berbeda-beda ada yang kulitnya hitam dan putih, ada juga rambutnya yang keriting juga lurus namun kita sudah sepakat bahwa satu tanah bangsa satu tanah air Indonesia”.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Surabaya tersebut bercerita ketika menemui orang yang tertidur di pinggir jalan namun tidak bangun-bangun, sembari menunggu waktu untuk menghadiri sebuah acara di Jakarta dirinya membawa orang tersebut ke rumah sakit. “Saya sampai berputar beberapa kali namun orang tersebut tidak ada yang memperhatikan, oleh sebab itu dirinya tidak ingin warga Surabaya tidak memiliki kepekaan sosial terhadap sesama”.

Mantan Kepala Bappeko Kota Surabaya itu berharap agar para guru ngaji dan sekolah minggu dapat mengajarkan kepada anak tentang kesulitan orang lain, jangan sampai hati dan pikiran mereka mati. Selain itu para guru ngaji juga diharapkan dapat menguasi teknologi, karena dengan teknologi mereka dapat melihat keluar, mana yang baik dan mana yang tidak baik. “Mari kita isi anak-anak dengan kegiatan yang positif,  penjajahan ke depan adalah pada kemiskinan dan perekonomian, anak yang kreatif adalah anak yang mampu bertahan serta mampu menyelesaikan masalahnya sendiri”.

Kepala Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya Ikhsan, mengatakan Pemkot Surabaya melalui Dispendik terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan sekolah minggu dengan memberikan bantuan transport. “Setiap tahun ada peningkatan namun tidak besar, jika tahun lalu mereka medapatkan Rp. 250.000/bulan maka di tahun 2017 ini mendapatkan 300.000/bulan”.

Selain bantuan transport Pemkot Surabya juga memberikan BPJS Kesehatan kepada 12.000 guru ngaji dan sekolah minggu se-Surabaya. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pilar-pilar moral bangsa tersebut.

Sementara itu, Kepala Kemenag Surabaya Haris Hasanudin berujar para siswa tidak hanya cukup hanya dengan dibekali ilmu pengetahuan saja, namun mereka juga harus dibekali dengan ilmu agama agar menjadi para generasi emas yang memiliki ahklak mulia. (PR)

Musrenbang Surabaya 2017, Fokus Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

20170329 MUSRENBANGSURABAYA
 
SURABAYA - Penerapan e-planning sebagai bagian dari tata kelola birokrasi berbasis elektronik (e-government), membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi percontohan tingkat nasional dalam hal mekanisme perencanaan. E-planning itu menyentuh hingga ke masyarakat lewat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan berbasis elektronik (e-Musrenbang). 
 
Dengan adanya e-Musrenbang, masyarakat Kota Surabaya bisa menyampaikan usulan pembangunan secara langsung sejak dari tingkat RW. Selain usulan melalui RW, warga juga bisa menyampaikan usulan melalui komunitas. Dengan begitu, warga tidak perlu lagi bingung untuk menyampaikan usulan pembangunan. 
 
“Mekanisme nya harus melalui Musrenbang. Sebab, pernah ada yang menyampaikan usulan langsung ke saya, itu ndak bisa karena tidak sesuai mekanisme. Harus sesuai mekanisme sehingga bila ada pemeriksaan BPK, tidak ada masalah. Apalagi, proses perencanaan kita sudah jadi percontohan di tingkat nasional,” ujar Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika membuka acara Musrenbang Kota Surabaya tahun 2017 di Ruang Pola, Gedung Bappeko Surabaya, Rabu (29/3/2017).   
 
Disampaikan wali kota, untuk tahun 2017, Pemkot punya perhatian pada pembangunan berorientasi lingkungan. Semisal pengembangan kawasan untuk wisata mangrove. Ini sesuai dengan tema pembangunan tahun 2017 tentang peningkatan daya saing ekonomi lokal melalui percepatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. 
 
Ini juga untuk mendukung potensi Surabaya sebagai tujuan wisata. Sebab, berdasarkan laporan Kompas, media terbesar di Indonesia, menyebutkan bahwa Surabaya menjadi jujugan wisatawan kedua setelah pulau Bali. Surabaya banyak didatangi wisatawan sebagai destinasi wisata pelesir dan juga wisata MICE (meeting, incentive, convention, event). “Apalagi, pada September nanti, akan ada kapal cruise terbesar yang singgah di Surabaya. Kita ini sudah jadi tujuan wisata. Tahun depan juga akan ada agenda Start Up Nation Summit. Kalau kita lebih terdengar di dunia, itu bagus untuk perkembangan kota dan juga menjadi peluang bagi warga kota,” sambung wali kota. 
 
Untuk rekapitulasi usulan Musrenbang kelurahan dan kecamatan tahun 2017, total ada 2363 usulan. Dari jumlah itu, yang lolos verifikasi ada 1890 usulan. Yakni 1526 usulan melalui RW dan 364 usulan melalui komunitas.  
 
Usulan tersebut terbagi dalam usulan fisik dan non fisik. Untuk usulan fisik, kontruksi jalan paving permukiman mencapai 325 usulan. Ada juga usulan pembuatan taman mencapai 50 usulan. Termasuk juga usulan pembangunan sarana olahraga. Sementara untuk usulan non fisik diantaranya alat peraga edukatif, pelatihan, pembentukan taman bacaan masyarakat dan paket bibit perikanan. 
 
“Kami mendahulukan usulan terkait aksesibilitas untuk infrastruktur, lalu ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Sebab, di ranah itulah, ketangguhan kita untuk menghadapi persaingan global akan teruji,” jelas mantan Kepala Bappeko ini.
 
Wali kota juga menyinggung target Pemkot untuk menyelesaikan pembangunan jalur lingkar luar barat dan lingkar luar timur dalam dua tahun ini. Menurutnya, pembangunan dua jalan tersebut penting untuk bisa membuka akses antar wilayah di Surabaya. “Sehingga tidak ada lagi kawasan pinggiran,” ujarnya.
 
Acara Musrenbang Kota Surabaya tahun 2017 yang diawali sambutan Kepala Bappeko Surabaya, Agus Imam Sonhaji. Acara tersebut dihadiri jajaran Perangkat Daerah Pemkot Surabaya, DPRD Kota Surabaya, para ahli/profesional, praktisi, akademisi, juga perwakilan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan.(*)

Teken MoU Dengan Rai Mantra, Walikota Makassar akan Tiru PTSP Sewaka Dharma

20170309 walkot Denpasar Makassar

Walikota Denpasar Rai Mantra dan Walikota Makassar  Ramadhan Pomanto, usai penandatanganan MoU, di Denpasar, Rabu (08/03)

 

DENPASAR - Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan Kota Denpasar memiliki karakteristik masalah perkotaan yang hampir cukup sama. Kedua kota yang menjadi deretan kota besar di Indonesia ini dengan pendekatan penyelesaian masalah perkotaan dilakukan sebuah kerjasama lintas perkotaan pada Rabu (8/3) di Graha Sewaka Dharma Lumintang. Penandatanganan kerjasama (MoU) dilakukan Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto dengan Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawiajya Mantra serta melakukan berbagai pembahasan problematik kota, salah satunya pembahasan permasalahan sampah di Tempat Penampungan Akhir (TPA)

Kehadiran Walikota Makasar Moh. Ramadhan Pomanto juga meninjau langsung alur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Graha Sewaka Dharma Lumintang, serta program Smart City di Denpasar Cyber Monitor Damamaya.

Menurut Ramadhan Pomato mengunjungi PTSP Graha Sewaka Dharma tak terlepas dari rapor merah yang diberikan pemerintah pusat kepada PTSP Pemkot Makasar, sehingga kunjungan ini dapat menggali Ilmu proses pelayanan PTSP Pemkot Denpasar. Walikota mengakui, PTSP Denpasar menjadi pelayanan publik yang sangat menarik untuk ditiru, serta pelayanan juga memiliki karakteristik lokal yang mencerminkan pelayanan ala Indonesia.

Pihaknya juga telah meninjau beberapa pelayanan publik yang ada di Inodnesia serta di luar negeri, namun alur pelayanan PTSP Denpasar dinilai paling cocok dan tepat dilaksanakan di Kota Makasar. “Saat ini saya sedang menata PTSP Kota Makasar dan akan meniru PTSP Graha Sewaka Dharma yang sangat menarik, mudah dan terpadu serta tentunya masyarakat Denpasar sangat bersyukur memiliki Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang memiliki pemikiran cerdas dalam penataan pelayaan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Kota Makasar dengan luas wilayah 175 Km persegi dan jumlah penduduk mencapai 1,8 juta jiwa. Berbagai permasalahan kota ditangani  dari pengangguran semakin meningkat yang tak terlepas dari keberadaan Makasar sebagai kota terbuka yang berpengaruh pada tingkat urbanisasi. Adanya pembahasan tentang Orange Ekonomi oleh Walikota Rai Mantra tentunya sangat menarik dan akan kita bahas bersama dalam program kerjasama secara spesifik peningkatan perekonomian masing-masing kota.

Sementara Walikota Denpasar Rai Mantra mengatakan, Graha Sewaka Dharma Lumintang sebagai pusat pelayanan publik di Kota Denpasar. Sewaka Dharma menjadi salah satu filosofi Agama Hindu yang memiliki arti melayani adalah kewajiban. “Dari filosofi ini kami bersama Wakil Walikota I GN Jaya Negara membuka pandangan lebih luas dalam birokrasi pelayanan lewat spirit Sewaka Dharma, serta secara terus menerus melakukan transformasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya.

Sejak tahun 2008 perubahan kinerja dan mindset ASN yang juga diikuti mewujudukan perubahan fisik membangun Graha Sewaka Dharma Lumintang. Berbagai pelayanan publik dapat diakses masyarakat dalam satu gedung pelayanan publik yang meliputi pelayanan perijinan, pelayanan administrasi kependudukan, Control Room Damamaya serta berbagai pelayanan publik lainnya.

Disamping itu, pertumbuhan Kota Denpasar dengan luas wilayah 127 Km persegi, dan kepadatan penduduk mencapai 6800 per Km persegi yang saat ini memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 82,24 persen dengan penerapan pelayanan inklusif kedepan yang juga membutuhkan berbagai rool model pembangun. (PR)

Gubernur Kaltara Buka-Bukaan di Depan Investor

20170309 Kaltara

Gubernur Kaltara buka-bukaan soal potensi investasi di hadapan calon investor

 

JAKARTA - Lebih dari 500 orang, yang sebagian besarnya kalangan pengusaha, baik skala nasional maupun internasional hadir dalam Kaltara Investment Forum (KIF) 2017 yang digelar di Ballroom Hotel JS Luwansa, Rabu (08/03).  Beberapa investor dari luar negeri yang hadir di antaranya dari Korea, Malaysia, Jepang, Tiongkok, dan Australia. Sementara tokoh nasional di antaranya Tanri Abeng, mantan menteri negara BUMN.

Kehadiran Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Kepala BKPM Indonesia Thomas Lembong dan  menambah gairah dan semangat para peserta dalam forum tersebut. Keduanya memberikan banyak masukan dan informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah untuk peluang investasi di Kaltara.

Forum yang diprakarsai oleh Projo (Pro Jokowi) dibuka oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie. Gubernur juga memperkenalkan bupati/walikota dan pimpinan DPRD se Kaltara yang hadir. "Sengaja saya undang para bupati dan walikota, karena nanti saat bapak/ibu berinvestasi di Kaltara akan berhubungan sama para bupati dan walikota ini. Termasuk juga turut hadir para tokoh adat, tokoh masyarakat yang merupakan pimpinan masyarakat secara langsung," ujar Irianto yang begitu optimis forum ini mampu menarik investor untuk datang berinvestasi di Kaltara.

Lebih lanjut Irianto mengungkap sejumlah potensi yang dimiliki Kaltara, diantaranya kekayaan alam berupa sungai yang berpotensi menjadi sumber energi listrik berkapasitas ribuan megawatt. Kaltara juga punya minyak dan gas, batubara, serta potensi perikanan dan perkebunan. Ada juga kawasan tanaman pangan atau food estate yang dibangun di Bulungan dan Nunukan, serta kabupaten lain. "Ada 9 titik ladang minyak mengandung 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun cubic feet gas. Potensi gas Kaltara tersebar di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, dan Nunukan," ungkap Irianto.

Potensi lainnya yang bisa dikembangkan di Kaltara adalah hydropower. Menurut Irianto, di Kaltara terdapat lebih dari 20 sungai yang berpotensi bisa dibangun pembangkit listrik (PLTA) karena memiliki arus air yang cukup kuat. Ke 20 sungai tersebut tersebar di 3 kabupaten berbeda di Kaltara.

Disebutkan, di Kabupaten Nunukan ada sumber air dari Sungai Sembakung yang perpotensi menghasilkan 500 megawatt (MW) dalam proses izin lokasi. Di  Kabupaten Bulungan, Sungai Kayan sebesar 9.000 MW, saat ini sudah persiapan tahap pembangunan konstruksi untuk bendungan tahap pertama yang ditargetkan menghasilkan listrik 900 MW dan akan selesai dalam waktu sekitar 4 tahun. "Di Kabupaten Malinau di Sungai Mentarang sebesar 7.600 MW atau 3.430 MW, yang sedang dalam tahap izin lokasi dan izin lingkungan atau Amdal," papar Irianto.

Gubernur juga mengatakan, beberapa investor sudah menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di bidang hydropower di Kaltara, misalnya Serawak Energy Benhad. Termasuk PT Kayan Hydro Energy yang sudah mulai melakukan pembangunan PLTA di Sungai Kayan, Peso, Bulungan. Ada juga beberapa perusahaan besar yang mulai melirik Kaltara, antara lain PT Inalum, PT Posco Enginering dan juga PT Hyundai Group.

Kaltara juga memiliki potensi lahan yang cukup luas guna dikembangkan sebagai energi biofuel dan kelapa sawit. Saat ini terdapat lahan perkebunan seluas 808 ribu hektare yang tersebar di 4 kabupaten yakni Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung. “Investor tak perlu khawatir datang dan berinvestasi ke Kaltara. Pemerintah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor,” tegas Gubernur.

Program lainnya yang akan dibangun di Kaltara adalah kawasan industri terpadu di daerah Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur. Kawasan seluas 15.000 hektare yang masuk dalam program pengembangan ekonomi nasional ini, akan terintegrasi dengan pelabuhan internasional. (PR)

Mabes Polri Apresiasi E-Government Pemkot Surabaya

20170307 Berita Daerah Surabaya Mabes Polri


Sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang telah lama diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, mendapatkan apresiasi positif dari Mabes Polri. Apresiasi positif tersebut disampaikan Kepala Biro Kajian Strategis Sumber Daya Manusia Polri, Brigjen Pol Eko Indra Heri ketika berkunjung ke Balai Kota Surabaya, Selasa (7/3/2017). 

Brigjen Pol Eko Indra bersama rombongan Mabes Polri diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini bersama Sekda Kota Surabaya, Hendro Gunawan di ruang sidang wali kota. Ikut hadir, Asisten Sekda serta beberapa kepala dinas terkait seperti Kepala Bappeko, Agus Imam Sonhaji, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Antiek Sugiharti dan Kepala Bina Program, Dedik irianto.   

Eko Indra mengatakan, Mabes Polri berencana meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Mabes Polri. Karenanya, pihaknya berkunjung ke Surabaya untuk belajar kepada Pemkot Surabaya yang telah menjadi pioner di Indonesia dalam menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

“Kami mendengar Bu Risma sudah lama menerapkan e-governement. Kami datang untk belajar. Dan memang, dari perencanaan hingga pengawasan, ini (e-government Surabaya) luar biasa. Kami akan coba mengadopsi dalam implementasi di kegiatan kami di bidang SDM. Tentunya ada perbedaan yang kami sesuaikan dengan organisasi Polri,” tegas Brigjen Pol Eko Indra.

Menurut Eko, Mabes Polri sebenarnya sudah memiliki sistem perencanaan yang lengkap. Namun, sistem yang sudah ada itu akan diperbaiki lagi. Utamanya sistem manajemen kinerja. Ini selaras dengan harapan Mabes Polri untuk semakin meningkatkan kompetensi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Karenanya, Mabes Polri antuasias untuk menimba ilmu ke pemerintah daerah yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan secara elektronik dalam mengelola pemerintahan di daerahnya. Selain ke Pemkot Surabaya, Mabes Polri juga telah berkunjung ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

“Kami coba memperbaiki sistem manajemen kinerja sehingga kami banyak cari perbandingan. Salah satu nya ke Surabaya ini dan juga Pemprov DKI. Nanti kami kombinasikan, kami cari yang terbaik. Untuk sistem yang lain sudah jalan,” sambung Brigjen Eko Indra.

Menurutnya, kondisi internal Mabes Polri berbeda dengan pemerintahan. Ini karena mencakup seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari Mabes hingga Polsek. Juga kondisi geografis dan jumlah personel yang tentunya jauh lebih besar dibandingkan pegawai di lingkungan pemerintah daerah. “Nanti kami sesuaikan dengan kondisi di internal kami kira-kira yang paling pas untuk kami model nya yang bagaimana.
Kami cari yang terbaik,” imbuh dia.    

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan paparan perihal pemanfaatan e-government di Pemerintah Kota Surabaya. Dari mulai sistem pengelolaan keuangan daerah seperti e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement, e-Delivery, e-Payment, e-Controlling dan e-Performance. Kemudian e-SDM untuk tes CPNS, kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun. Lalu e-Monitoring seperti CCTV/SITS, penertiban reklame, pajak dan retribusi hingga monitoring sampah. Serta e-Education, e-Office, e-Permit, e-Health, e-Dishub, Simprolamas, Sistem Siaga Bencana 112 dan media center seperti e-wadul, e-sapawarga dan surabaya.go.id

“Mabes Polri ingin membuat sistem kinerja tentang kepolisian. Tetapi memang, mereka lebih kompleks karena mereka se-Indonesia. Yang berat itu di awal nyusun nya. Kami dulu juga berat waktu mau menerapkan e-performance. Tapi sekarang sudah lancar,” jelas wali kota.

Menurut wali kota, penggunaan e-performance dalam penilaia sistem kinerja punya banyak keunggulan. Salah satunya, kinerja seseorang akan mudah sekali terukur. Termasuk juga kemampuannya. “Itu betul. Beberapa kali kami lakukan tes, itu hasilnya hampir sama dengan e-performance, hasil psikotes dan juga hasil analisa. Urutannya persis,” jelas wali kota.

Disampaikan wali kota, penggunaan e-performance di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ini sudah diterapkan sejak awal dirinya menjabat Wali Kota Surabaya pada 2010 silam. Dalam fungsi nya untuk penilaian kinerja, e-performance bisa menjadi acuan untuk pemeriksaan Inspektorat ataupun memberhentikan PNS.

Kepala Bagian Bina Program, Dedik Irianto menambahkan, setiap PNS baik jabatan teknis maupun administratif di lingkungan Pemkot Surabaya yang memiliki NIK, memiliki akses masuk ke e-performance dengan username/password dan bisa mengisi kinerja. “Tiap aktivitas kerja yang dilakukan, akan bisa menjadi poin setelah di-approve oleh atasannya,” jelasnya. (HUMAS SURABAYA)  

Berita Terkait

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : .
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24