

Hal itu dikatakan Wamen saat memberikan pengarahan pada workshop membangun strategi bagi percepatan reformasi birokrasi di Jakarta, Kamis (25/07). “Banyak K/L yang dalam menetapkan quick wins terkesan sekadar mencari aman, sehingga tidak menyentuh kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dengan merevitalisasi quicks wins menjadi lebih membumi, diharapkan dalam setahun terakhir ini masyarakat bisa memahami dengan baik bahwa pemerintah tengah melaksanakan reformasi birokrasi. Hal itu terkait juga dengan hasil survey yang dilakukan beberapa waktu lalu, bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui reformasi birokrasi. “Yang tahu ada reformasi birokrasi hanya para pegawai di masing-masing instansi, karena mereka mendapat tunjangan kinerja,” lanjut Wamen.
Quick wins sendiri sebenarnya merupakan program unggulan dari masing-masing instansi, yang dalam 12 bulan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. “Tapi tampaknya sejauh ini belum sepenuhnya seperti diharapkan,” ujarnya.
Asdep Perumusan Kebijakan Program PANRB Teguh Widjinarko mengatakan, workshop ini dihadiri oleh seluruh kementerian/lembaga, terutama yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi dan menerima tunjangan kinerja. “Saat ini ada 64 K/L,” tambahnya.
Kegiatan ini tidak sekadar mendengarkan pengarahan, tetapi lebih banyak berupa diskusi kelompok. Kegiatan serupa akan dilaksanakan beberapa kali lagi, dan hasilnya akan dijadikan bahan rekomendasi kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).(ags/HUMAS MENPANRB)
Berita Terbaru
24.Agu.2025
Merdeka Run 8.0K
23.Agu.2025
Orientasi Mahasiswa Baru Program Doktor dan Magister Universitas Brawijaya Kampus Jakarta
22.Agu.2025
Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat
22.Agu.2025
Menteri Rini Ajak Pegawainya Menggali Makna Kolaborasi dari Rangkaian HUT ke-66 Kementerian PANRB
22.Agu.2025
Kemenhub Tekankan Keselamatan Transportasi: Tiga Nyawa Melayang Setiap Jam di Jalan Raya
22.Agu.2025