
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan, hingga akhir Januari 2015 sudah harus terbentuk National One Stop Service (NOSS). Dengan demikian investor yang akan menanamkan modal di Indonesia tidak perlu mendatangi setiap kementerian untuk mengurus ijin."Kia harus melakukan penyederhanaan atau pemangkasan prosedur perijinan. Seluruh perijinan harus dapat diselesaikan di satu tempat," ujar Jokowi dalam Musrenbangnas di Bidakara Jakarta, Kamis (18/12).
Jokowi menyebutkan, ada sejumlah kendala dalam pengurusan perijinan selama ini. Bahkan ada yang sampai 4 tahun tidak selesai. "Tetapi begitu saya telpon, seminggu selesai," ujarnya. Pentingnya percepatan perijinan tak lepas dari program-program pembangunan yang harus segera dilaksanakan. Presiden menekankan agar pembangunan tidak terhambat perijinan, tetapi sebaliknya, perijinan menjadi pendukung investasi. Disebutkan juga mengenai revolusi mental birokrasi sangat dibutuhkan agar aparatur negara bisa melayani masyarakat dengan cepat. (ags/HUMAS MENPANRB)
Berita Terbaru
14.Agu.2025
Menteri PANRB dan Tim Panel Independen Bahas Penguatan KIPP 2025 untuk Inovasi Berkelanjutan
14.Agu.2025
Audiensi Kababinkum TNI
14.Agu.2025
Gebyar Kemerdekaan Bazar UMKM HUT ke-80 RI
14.Agu.2025
Audiensi dengan Ketua Tim Panel Independen KIPP
14.Agu.2025
PANRB's Got Talent 2025
14.Agu.2025