Berita Terkini

20150430 Yuddy ASN Cianjur
30.Apr.2015

Yuddy Ajak ASN Cianjur Ubah Cara Berpikir

CIANJUR - Di sela-sela blusukannya ke Kabupaten Cianjur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara beraudiensi dengan…
20150430 Yuddy di Pertanahan Cianjur
30.Apr.2015

Pelayanan Publik Kabupaten Cianjur Belum Optimal

CIANJUR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan pelayanan…
20150430 Imigrasi Jaksel 2
30.Apr.2015

Tak Melayani Saat Jam Makan Siang, Yuddy akan Tegur Imigrasi Jaksel

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi akan menegur Kantor…
30042015 Deputi Bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono bersama Karo Organisasi Pemprov Jatim Setiajit saat rapat persiapan pelaksanaan simposium di Jakarta 1
30.Apr.2015

Simposium Inovasi Pelayanan Publik akan Digelar di Sidoarjo

JAKARTA - Usai memberikan penghargaan kepada Top 25 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 di Hotel Bidakara, Rabu…
30042015 Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Direktur Dikyanmas KPK Dedie A. Rachim menunjukkan piagam pembanguna
30.Apr.2015

Yuddy Hadiri Pencanangan ZI Pemkot Bogor

BOGOR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, Kota Bogor…

Guntingan Berita

191746 wapres
30.Apr.2015

Wapres JK Serahkan Penghargaan Top 25 Inovasi Publik, Jatim Borong Piala

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Top 25 Inovasi Publik dalam acara penutupan Musyawarah…
Default Image
29.Apr.2015

Indonesia-Korea Selatan Tandatangani Kerja Sama Arsip

Rabu, 29 April 2015 07:19 WIB Oleh Dewa Wiguna Denpasar (Antara Bali) - Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Korea…
Default Image
29.Apr.2015

UU Adpem Dorong Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan

INILAHCOM, Denpasar Kehadiran Undang-undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem) diharapkan mampu…
indeks..

Besaran Remunerasi Tergantung SKP Pegawai

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) menegaskan bahwa besaran remunerasi ditentukan pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Karenanya semakin tinggi standar dan capaian SKP, prosentase remunerasi bagi seorang PNS juga kian besar.

khaks

Sekretaris KemenPAN&RB, Tasdik Kinanto mengatakan, saat ini remunerasi kementerian/lembaga masih berkisar di 40 persen. "Karena SKP-nya masih rendah. Itu sebabnya dengan PP 46 Tahun 2011 (tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS, red), setiap pegawai wajib menyusun  SKP berdasarkan rencana kerja tahunan," ujar Tasdik  di Jakarta, Rabu (3/4).

Tasdik menjelaskan, SKP ditetapkan setiap awal tahun, yakni pada bulan Januari. SKP harus disetujui oleh pejabat penilai, dengan memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Karenanya SKP diyakini sangat riil dan terukur dan dapat dinilai berdasarkan tingkat kesulitan maupun prioritas. Sedangkan untuk penilaian perilaku, yang dinilai adalah  sikap dan tindakan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan orientasi pada pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.

Tasdik menambahkan, dalam reformasi birokrasi terdapat 11 poin penting terkait sistem manajemen penataan sumber daya manusia  yang harus dilakukan oleh para pembina kepegawaian. "Salah satunya adalah pengukuran kinerja pegawai," tegasnya. (esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=165692

Navigasi:Beranda Berita Kliping Berita Bidang PAN Besaran Remunerasi Tergantung SKP Pegawai

Sekretariat Kementerian

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

SDM Aparatur