Minggu, 13 Juli 2014

Cerita Sukses RB

bpn
25.Jun.2014

BPN Jakarta barat : Mendobrak Rumitnya Birokrasi

Inovasi di Kantor Pertanahan Jakarta Barat terletak pada upaya serius mengubah citra tentang birokrasi administrasi pengurusan tanah, yang sudah…
04 Juli 2014 18:53
KEPPRES2014 No. 24 (Keputusan Presiden)
03 Juli 2014 10:30
SETJEN MPR RI (Status Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
30 Juni 2014 11:32
KEMENTERIAN AGAMA (Kedeputian SDM Aparatur)
27 Juni 2014 17:09

twitter

pengaduancpns2

button wbs

sieva1

sinovikuning 

20140624 cpns

20140626 cpns

20140627 agama

button cpns

ruuadpem

button

spprb

lakip2013a

pk2014a

siduta3

mediacenter

button lapor

button satulayanan

Video

Galeri Foto


GELAR PAM...GELAR PAM...20130830-7Mou-1920130830-6

banner blog ekoprasojo

Sepanjang Juni lalu, banyak sekali wisatawan mancanegara dari...
Sebanyak 12 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diamanatkan...
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)...

Besaran Remunerasi Tergantung SKP Pegawai

Dibuat pada 03 April 2013 Ditulis oleh mizan
Dilihat: 935
Cetak

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) menegaskan bahwa besaran remunerasi ditentukan pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Karenanya semakin tinggi standar dan capaian SKP, prosentase remunerasi bagi seorang PNS juga kian besar.

khaks

Sekretaris KemenPAN&RB, Tasdik Kinanto mengatakan, saat ini remunerasi kementerian/lembaga masih berkisar di 40 persen. "Karena SKP-nya masih rendah. Itu sebabnya dengan PP 46 Tahun 2011 (tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS, red), setiap pegawai wajib menyusun  SKP berdasarkan rencana kerja tahunan," ujar Tasdik  di Jakarta, Rabu (3/4).

Tasdik menjelaskan, SKP ditetapkan setiap awal tahun, yakni pada bulan Januari. SKP harus disetujui oleh pejabat penilai, dengan memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Karenanya SKP diyakini sangat riil dan terukur dan dapat dinilai berdasarkan tingkat kesulitan maupun prioritas. Sedangkan untuk penilaian perilaku, yang dinilai adalah  sikap dan tindakan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan orientasi pada pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.

Tasdik menambahkan, dalam reformasi birokrasi terdapat 11 poin penting terkait sistem manajemen penataan sumber daya manusia  yang harus dilakukan oleh para pembina kepegawaian. "Salah satunya adalah pengukuran kinerja pegawai," tegasnya. (esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=165692

Diperbarui pada Rabu, 03 April 2013 15:07

digilib 220pmprb 220lpse 220eperform 220

banner ceklistbanner pkbanner jdihbanner email

Sekretariat Kementerian

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan