Senin, 25 Mei 2015

Berita Terkini

20150523 Menristek
23.Mei.2015

Pengukuhan Yuddy Perkuat Unas

JAKARTA - Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, M. Nasir menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri PANRB,…
JK 1 caption
23.Mei.2015

Wapres Jusuf Kalla : Yuddy Konsisten dalam Keilmuannya

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengukuhan Yuddy Chrisnandi sebagai Guru Besar di FISIP niversitas…
dan WIRANTO
23.Mei.2015

Pengukuhan Yuddy Tingkatkan Kebanggaan ASN Kementerian PANRB

JAKARTA – Dikukuhkannya Yuddy Chrisnandi sebagai Guru Besar di Universitas Nasional di Jakarta Sabtu (23/5)…
press con
22.Mei.2015

Jalan Panjang Prof. Yuddy Chrisnandi

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan usahanya…
DSC 1660 fw
22.Mei.2015

Indonesia Perlu Melakukan Political Engineering

JAKARTA – Sekalipun Indonesia telah memiliki semua jenis industri, mulai dari industri ekstraktif hingga industri yang…

Guntingan Berita

Default Image
21.Mei.2015

Beda Daerah, Gaji PNS tak Sama

Rabu, 20 Mei 2015 , 22:38:00 SISTEM penggajian aparatur sipil negara (ASN) alias PNS, mulai tahun depan akan diubah.…
Default Image
21.Mei.2015

Yuddy Ingatkan, ASN Digaji dengan Uang Rakyat

Rabu, 20 Mei 2015 , 17:59:00 JAKARTA--Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan…
Default Image
21.Mei.2015

Menteri Yuddy: Liputan 6 Awards Acara yang Keren

By Hanz Jimenez Salim on 21 Mei 2015 at 01:37 WIB Liputan6.com, Jakarta - Liputan 6 Awards digelar Surya Citra Televisi…

Besaran Remunerasi Tergantung SKP Pegawai

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) menegaskan bahwa besaran remunerasi ditentukan pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Karenanya semakin tinggi standar dan capaian SKP, prosentase remunerasi bagi seorang PNS juga kian besar.

khaks

Sekretaris KemenPAN&RB, Tasdik Kinanto mengatakan, saat ini remunerasi kementerian/lembaga masih berkisar di 40 persen. "Karena SKP-nya masih rendah. Itu sebabnya dengan PP 46 Tahun 2011 (tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS, red), setiap pegawai wajib menyusun  SKP berdasarkan rencana kerja tahunan," ujar Tasdik  di Jakarta, Rabu (3/4).

Tasdik menjelaskan, SKP ditetapkan setiap awal tahun, yakni pada bulan Januari. SKP harus disetujui oleh pejabat penilai, dengan memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Karenanya SKP diyakini sangat riil dan terukur dan dapat dinilai berdasarkan tingkat kesulitan maupun prioritas. Sedangkan untuk penilaian perilaku, yang dinilai adalah  sikap dan tindakan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan orientasi pada pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.

Tasdik menambahkan, dalam reformasi birokrasi terdapat 11 poin penting terkait sistem manajemen penataan sumber daya manusia  yang harus dilakukan oleh para pembina kepegawaian. "Salah satunya adalah pengukuran kinerja pegawai," tegasnya. (esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=165692

Navigasi:Beranda Berita Kliping Berita Bidang PAN Besaran Remunerasi Tergantung SKP Pegawai

Sekretariat Kementerian

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

SDM Aparatur