• yuddychrisnandi
  • Slide-bertakwa bekerja
  • rbrm
  • slide digitalisasi
  • hari musik 2015

Berita Terkini

20150306 - Menteri Yuddy Blusukan ke Depok
06.Mar.2015

Blusukan di Depok, dari Nasi Jagung hingga Planologi Kota

DEPOK - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengapresiasi pelayanan…
20150306 Bedah Buku Kiprah Kemenpan
06.Mar.2015

Reformasi Birokrasi Ibarat Pekerjaan Juru Masak

JAKARTA – Hampir tiga tahun Azwar Abubakar menjadi nakhoda di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…
20150306 Yuddy Ahok
06.Mar.2015

Sambangi Ahok, Yuddy Pastikan ASN DKI Tetap Laksanakan Tugas

JAKARTA: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi (PANRB) Yuddy Chrisnandi kembali menyambangi Bala…
20150306 - Menteri penandatangan ZI di BUMN
06.Mar.2015

Menteri Yuddy : ASN Jangan Khianati Rakyat

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan Kementerian BUMN…
20150305 - MENTERI ACARA BAKOHUMAS
05.Mar.2015

Humas Pemerintah Harus Siap Pasang Badan

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan jika Humas…
20150305 DEP SDM Konsultasi Publik Makassar
05.Mar.2015

Seleksi Terbuka Kikis Pejabat Tak Berkinerja

MAKASSAR – Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berkinerja baik dan disiplin apabila menerapkan sistem merit secara penuh.…
20150304-Deputi SDM terima delegasi Kamboja
04.Mar.2015

Kamboja Pelajari Sistem Rekruetmen CPNS Indonesia

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang diwakili oleh Deputi Bidang…

Besaran Remunerasi Tergantung SKP Pegawai

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) menegaskan bahwa besaran remunerasi ditentukan pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Karenanya semakin tinggi standar dan capaian SKP, prosentase remunerasi bagi seorang PNS juga kian besar.

khaks

Sekretaris KemenPAN&RB, Tasdik Kinanto mengatakan, saat ini remunerasi kementerian/lembaga masih berkisar di 40 persen. "Karena SKP-nya masih rendah. Itu sebabnya dengan PP 46 Tahun 2011 (tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS, red), setiap pegawai wajib menyusun  SKP berdasarkan rencana kerja tahunan," ujar Tasdik  di Jakarta, Rabu (3/4).

Tasdik menjelaskan, SKP ditetapkan setiap awal tahun, yakni pada bulan Januari. SKP harus disetujui oleh pejabat penilai, dengan memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Karenanya SKP diyakini sangat riil dan terukur dan dapat dinilai berdasarkan tingkat kesulitan maupun prioritas. Sedangkan untuk penilaian perilaku, yang dinilai adalah  sikap dan tindakan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan orientasi pada pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.

Tasdik menambahkan, dalam reformasi birokrasi terdapat 11 poin penting terkait sistem manajemen penataan sumber daya manusia  yang harus dilakukan oleh para pembina kepegawaian. "Salah satunya adalah pengukuran kinerja pegawai," tegasnya. (esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=165692

Navigasi:Beranda Berita Kliping Berita Bidang PAN Besaran Remunerasi Tergantung SKP Pegawai

Sekretariat Kementerian

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

SDM Aparatur