Kamis, 24 April 2014

Tak Puas Honorer K1 Dicoret, Daerah Bisa Klarifikasi ke Pusat

Dibuat pada 05 Mei 2013
Dilihat: 603
Cetak

JAKARTA - Hingga saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menerima pengaduan dari berbagai daerah terkait quality assurance (QA) dan hasil audit tujuan tertentu (ATT). Pusat memberikan kesempatan kepada daerah utamanya honorer kategori satu (K1) yang gagal masuk dalam daftar CPNS.

honorer

"Sampai saat ini masih banyak daerah yang konsultasi ke BKN mempertanyakan hasil QA dan ATT. Banyak juga di antaranya yang meminta agar seluruh honorernya yang tidak memenuhi kriteria (TMK) dinyatakan memenuhi kriteria (MK)," kata Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat dalam keterangan persnya, Minggu (5/5).

Dia juga mengungkapkan, ada beberapa laporan dari daerah yang di ATT tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Contohnya yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Dari 278 data K1 hasil verifikasi dan validasi (Verval) yang diumumkan untuk uji publik, setelah dilakukan ATT kesimpulan Pusat menyatakan hanya 18 orang yang MK. Sedangkan 260 dinyatakan TMK karena tidak ada SK asli.

"Jadi kepala BKD Kab Bekasi mengatakan kalau sesungguhnya 260 tenaga honorer memiliki SK Asli tersebut. Mereka juga mengungkapkan bila tim ATT datang tapi tidak melakukan audit. Nah masalah ini juga terjadi di daerah-daerah lainnya," ujar Tumpak.

Mengenai hasil ATT ini, lanjutnya, pejabat pembina kepegawaian (PPK) daerah dapat melakukan koordinasi dan klarifikasi kepada pihak MenPAN-RB. Jika tenyata tidak memiliki bukti SK asli, honorernya harus menerimanya., Bahkan jika terbukti tidak punya SK, untuk masuk K2 juga tidak bisa.
 
"Jadi kalau masih kurang puas dengan hasil ATT, silakan mengajukan klarifikasi yang disertai bukti-bukti akurat. Kalau datanya benar dan valid, bukan tidak mungkin status TMK diubah menjadi MK," tandasnya. (Esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/05/05/170585/Tak-Puas-Honorer-K1-Dicoret,-Daerah-Bisa-Klarifikasi-ke-Pusat-

 

Ribuan Honorer K1 Gagal jadi CPNS

Dibuat pada 05 Mei 2013
Dilihat: 1050
Cetak

JAKARTA - Pupus sudah harapan ribuan honorer kategori satu (K1) yang melewati proses audit tujuan tertentu (ATT) untuk diangkat jadi CPNS. Hal ini menyusul adanya hasil ATT yang telah dilaporkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar.

honorer

Dari hasil audit khusus itu, lebih dari 50 persen honorer K1 dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK). "BPKP telah menyelesaikan ATT terhadap 8.371 honorer K1 yang tersebar di 32 daerah. Hasilnya sudah diserahkan ke MenPAN-RB dan kemudian dilanjutkan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses pemeriksaan kembali," ungkap Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat dalam keterangan persnya, Minggu (5/5).

Dia menambahkan, dari hasil ATT itu sebagian besar honorer dinyatakan bermasalah sehingga tidak bisa diangkat CPNS. Sebagian besar honorer K1 ini tersandung soal dokumen.

"Hasil ATT ini sudah disampaikan BKN kepada 32 kepala BKD juga. Ini agar masing-masing BKD sudah bisa menyiapkan berkas para honorer yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK)," terang Tumpak.

Dia mengimbau agar seluruh BKD yang telah menerima surat dari Kepala BKN untuk segera menyiapkan dokumen pemberkasan CPNS. Mengingat, surat itu sudah dilayangkan ke 32 daerah pada akhir April lalu.

"Lebih cepat pemberkasannya kan lebih baik. Apalagi ini sudah ditunggu-tunggu honorernya," tandasnya. (Esy/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/05/05/170569/Ribuan-Honorer-K1-Gagal-jadi-CPNS-

 

PNS Pemkot Ramai-ramai Minta Pindah

Dibuat pada 06 April 2013
Dilihat: 472
Cetak

PANGKALPINANG - Perpindahan pegawai di lingkungan Pemkot Pangkalpinang ke pemerintah daerah lain, menjadi persoalan tersendiri bagi mereka.

Selama 2012 saja, tercatat sebanyak 64 pegawai Pemkot Pangkapinang yang pindah kerja ke pemda lain di wilayah Bangka Belitung dan pemda di luar daerah.  Hal ini disampaikan Kepala BKD Kota Pangkalpinang, Suhada kepada wartawan kemarin.

Adapun penyebab eksodus tersebut diantaranya daya tarik tunjangan yang lebih tinggi di pemda lain.  "Seperti di Pemprov tunjangan untuk eselon IV A saja sebesar Rp2.900.000, sedangkan saya eselon II b, tunjangannya Rp3.900.000, hanya selisih sejuta dengan eselon rendah," ujarnya.

Sebab lainnya, kata dia, karena kurangnya loyalitas terhadap pimpinan. Ada juga PNS yang berasal dari luar daerah yang terkesan hanya numpang tes CPNS di Pangkalpinang saja.

Dicontohkan Suhada, cukup banyak PNS asal luar daerah yang lulus perekrutan CPNS 2010, mengajukan pindah ke kampung halamannya.

Terkait hal ini, Suhada mengatakan, jika alasan kepindahan karena ikut suami, sulit untuk ditolak. Namun ia juga tetap jeli melihat alasan permintaan pindah kerja tersebut, jika tidak sesuai dengan peraturan dan tidak masuk akal, pihaknya akan menolak pengajuan pindah tersebut.

"Ada PNS yang masuk 2010, menghadap saya ingin pindah, tapi alasannya karena ingin dekat orang tuanya yang sudah sepuh, saya tidak menerima begitu saja, saya bilang tidak, kamu lulus tes 2010, apakah sejak tiga tahun lalu orang tua kamu belum sepuh," kata dia.  (eqa)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/04/06/166154/PNS-Pemkot-Ramai-ramai-Minta-Pindah-#

 

Pemda Dituding Hanya Berorientasi Proyek

Dibuat pada 01 April 2013
Dilihat: 285
Cetak

JAKARTA - Pemerintah daerah diminta tidak hanya berorientasi proyek tanpa memikirkan rakyat. Pasalnya, dari hasil analisa terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemda terungkap angka penyerapan anggaran tinggi tapi hasil (outcome) tidak kelihatan.

"Bagaimana tidak rendah, yang dipikirkan pemda hanya proyek saja dan bagaimana agar uang proyeknya cepat habis. Apakah hasil proyek tersebut dinikmati masyarakat atau tidak, kurang diperhatikan pemda," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar di Kantor KemenPAN-RB, Senin (1/4).

Dia mencontohkan program pengentasan kemiskinan yang dananya sangat besar. Pemerintah pusat dan daerah hanya memikirkan program dan besaran anggaran yang harus dikeluarkan untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi, tidak ada evaluasi jumlah masyarakat yang terbebas dari kemiskinan lewat program tersebut.

"Kemiskinan itu jadi lahan proyek bagi para pejabat. Seharusnya itu dieavaluasi apakah programnya sesuai dengan rakyat atau tidak. Kalau tidak berhasil, harus dicari jalan lain biar uang negara tidak terbuang sia-sia," tegasnya.

Agar hasilnya kelihatan, lanjut Azwar, baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan membuat laporan akuntabilitas kinerja sesuai amanat UU Keuangan Negara. Dengan demikian, baik pemerintah pusat maupun bukan hanya fokus pada angka penyerapan saja, tapi juga hasil.

Beberapa indikator yang dinilai adalah perencanaan 35 persen, ukuran kinerja 20 persen, laporan kinerja 15 persen, evaluasi 10 persen, dan capaian kinerja 20 persen. "Pemda sudah harus mematuhi ini karena hasilnya selalu saya sampaikan kepada wakil presiden," tegasnya. (Esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/04/01/165360/Pemda-Dituding-Hanya-Berorientasi-Proyek-

 

Sejumlah Daerah Minta Tes CPNS Diurus Pusat

Dibuat pada 25 Maret 2013
Dilihat: 2786
Cetak

JAKARTA--Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mengalihkan pelaksanaan tes CPNS di daerah, tidak begitu saja  disetujui pemda.

Ada sejumlah daerah seperti Kota Palopo yang menolak bila pelaksanaan tes seleksi CPNS tidak dilakukan di pusat (Jakarta).

"Memang ada beberapa daerah yang menolak bila tes CPNS dilakukan di daerah. Mereka meminta tesnya di Jakarta saja. Contohnya Palopo, wakil walikotanya langsung datang ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak kalau tes CPNSnya di daerah," kata Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Senin (25/3).

Keinginan daerah-daerah agar tes CPNS dilakukan terpusat bukan tanpa alasan kuat. Menurut Tumpak, mereka beralasan banyak kasus kecurangan yang terjadi di daerah dalam proses tes CPNS.

Mulai dari meluluskan orang titipan, saudara, bahkan karena suap. "Pejabat daerah ini menilai, lebih adil apabila ujian dilaksanakan di pusat untuk meminimalisir kecurangan," ucapnya.

Sebelumnya MenPAN-RB Azwar Abubakar dalam berbagai kesempatan mengungkapkan, untuk pelaksanaan tes CPNS tahun ini akan dilaksanakan oleh daerah dengan penanggung jawab gubernur.

Cara ini dilakukan karena keterbatasan anggaran KemenPAN-RB. Di samping menjaga otonomisasi daerah.

Meski pelaksanaannya di daerah, namun untuk materi ujian tetap disusun oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Demikian juga hasil tes nanti, harus ditembuskan kepada MenPAN-RB dan kepala BKN.

Hal tersebut untuk mengurangi terjadinya kecurangan misalnya menukar nama peserta yang lulus dengan yang tidak lulus. (esy/jpnn)

Sumbr: http://www.jpnn.com/read/2013/03/25/164436/Sejumlah-Daerah-Minta-Tes-CPNS-Diurus-Pusat-

 

Halaman 1 dari 2

Kalender Arsip

April 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
You are here:   HomeLiputan MediaSub Bidang Pemerintah dan Otonomi Daerah