Kamis, 17 April 2014

Terima SK CPNS, Honorer K1 Melompat Kegirangan

Dibuat pada 21 Mei 2013
Dilihat: 465
Cetak

MAJENE -- Sebanyak 94 honorer Kategori Satu (K-1) di Kabupaten Majene, Sulsel, menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Senin, 20 Mei.  Mereka pun bersukacita. Beberapa di antaranya melompat kegirangan.
 
SK ini diserahkan langsung Bupati Majene, Kalma Katta di halaman kantor Bupati. Acara penyerahan dirangkaikan perayaan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-105.  Saat penyerahan, Bupati didampingi Wakil Bupati (Wabup), Fahmi Massiara dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Majene, Syamsiar Muchtar Mahmud.Kalma mengatakan, penetapan ke-94 CPNS K-1 ini, telah melalui proses kajian yang cukup lama.

Hal ini merupakan penantian panjang bagi honorer ataupun tenaga kontrak yang selama ini mengabdi kepada pemerintah dan masyarakat."Untuk itu CPNS yang menerima SK hari ini patut bersukacita dan bersyukur. Di balik itu saya mengimbau penerima tersebut agar semakin giat bekerja dan meningkatkan profesionalismenya sebagai aparat pemerintahan," kata Kalma, didampingi Wakil Bupati (Wabup), Fahmi Massiara dan Sekretaris

Kabupaten (Sekkab) Majene, Syamsiar Muchtar Mahmud.Selain itu, Bupati dua periode ini menjanjikan bahwa formasi penempatan  segera menyusul. Sebab sebelum pemetaan dilakukan, dibutuhkan evaluasi jabatan."Pemetaan ini sangatlah diperlukan demi menghindari terjadinya kesenjangan di antara CPNS K-1," jelas Kalma di hadapan peserta upacara.

Terkait wacana jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) yang masih lowong di beberapa desa, menurut dia, tentu akan ada formasi sekdes yang akan diisi. Diakui Kalma, masih banyak kantor desa khususnya desa pemekaran di Majene yang belum memiliki Sekdes."Ada proses kajian yang akan kita dilakukan.

Tentu saja harus disesuaikan dengan kualifikasinya," jelas Kalma.Sebelumnya, Jumat pekan lalu, CPNS K-1 Majene ini juga menjalani Tes Urine khusus Narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNK) Majene.Dari hasil tes tersebut, 93 CPNS K-1 dinyatakan bersih dari zat berbahaya dan satu orang tidak mengikuti tes karena berhalangan hadir.

Ke-94 CPNS K-1 ini, merupakan tenaga kontrak atau honorer dari pelbagai instansi. "Sebenarnya, jumlahnya 96 orang. Tapi sebelum SK diterima ada dua orang terpaksa gugur karena meninggal dunia," sebut Kalma. (kdr/bas)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/05/21/172956/Terima-SK-CPNS,-Honorer-K1-Melompat-Kegirangan-

 

Honorer K2 Akan Datangi Menpan

Dibuat pada 21 Mei 2013
Dilihat: 557
Cetak

honoeRBCIPEDES – Penjelasan Pemerintah dan DPRD Kota Tasikmalaya tentang pengangkatan honorer kategori 2 (K2) dianggap belum memuaskan. Hal itu membuat mereka susah tidur hingga mendorong Kelompok Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) berencana mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB).

Ketua KTSI Kota Tasikmalaya Nedi Junaidi mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan mendatangi langsung Men PAN RB Azwar Abubakar. Tujuannya ingin mengetahui secara langsung mekanisme pengangkatan PNS bagi tenaga honorer K2."Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan semua organisasi KTSI se-Priangan Timur untuk bersama mendatangi Men PAN," ujar Ketua KTSI Kota Tasikmalaya Nedi Junaidi, Senin (20/5).

Menurutnya keresahan para honorer K2 tidak hanya di Kota Tasik saja, melainkan di daerah lainpun sama. Karena memang selama ini honorer K2 yang sudah bertahun-tahun mengabdi sangat memimpikan diangkat jadi PNS. "Kami sudah berkoordinasi dengan KTSI di daerah lain agar secara serempak mendatangi Men PAN. Untuk waktunya kita masih dibahas," ungkapnya.Rencana mendatangi Men PAN bukan karena ketidakpercayaan KTSI terhadap pemkot maupun DPRD, namun ingin menghabiskan rasa penasaran terhadap mekanisme pengangkatan PNS K2 oleh Men PAN. "Informasi yang diterima honorer K2 selama ini masih simpang siur.

Tidak ada kepastian apa pun. Untuk itu kita ingin semua K2 tidak merasa harap-harap cemas," ujarnya.Sebelum mendatangi Men PAN, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan audiensi dengan pemkot agar bisa menjabarkan kondisi honorer K2 dan ingin mengetahui upaya pemkot selama ini. "Rasa penasaran ini selalu menggantung.

Sampai-sampai kita honorer K2 susah nyenyak untuk tidur," tuturnya.
Pengangkatan PNS bagi honorer K2 ini, jangan sampai simpang siur dan hanya informasi yang bersifat “mepende” (menentramkan, red) saja. Namun perlu kebijkan yang nyata dan pasti."Justru kini kita khawatir menjelang perhelatan politik nanti. Masalah pengangkatan PNS jadi ajang pemanfaatan," tandasnya.Sebelumnya di Radar (Grup JPNN) edisi Honorer K2 Masih Bimbang (20/5) Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Enjang Bilawani mengungkapkan pemerintah daerah hanya diberi kewenangan mengumumkan hasil tes saja.

“Sesuai PP 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Honorer Tertinggal, penyelenggaran tes honorer K2 diserahkan kepada panitia seleksi nasional (Panselnas). Daerah hanya dilibatkan untuk pengumuman saja,” ujarnya.Enjang menambahkan penerimaan CPNS 2013, pemerintah kota lebih memprioritaskan kepada  honorer K2. Terutama honorer yang memenuhi persyaratan bekerja minimal setahun di 2005.Selain itu bekerja di instansi pemerintah dengan sumber gaji non APBN/APBD.

“Untuk rekrutmen tahun ini kami lebih memprioritaskan tenaga honorer K2. Saya harap semua yang masuk K2 bisa diangkat semua,” ujarnya. (kim)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/05/21/172955/Honorer-K2-Akan-Datangi-MenpanRB-

 

Gaji Guru Honorer DKI Bakal Naik

Dibuat pada 16 Mei 2013
Dilihat: 236
Cetak

dadas

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji rencana menaikkan gaji tenaga pengajar honorer di daerahnya. Rencana kenaikan gaji itu diinstruksikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T.

Purnama. "Pak Wagub memerintahkan supaya bisa meningkatkan standar tugas, minimal honor guru-guru yang sekarang ini terus diproses dengan pendekatan kesejahteraan," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI, Taufik Yudi Mulyanto kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/5).Menurut Taufik, gaji guru honorer tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta. Hanya saja, ia belum bisa mengungkapkan berapa besaran kenaikan gaji honorer.

Alasannya, Dinas Pendidikan Pemprov DKI belum selesai melakukan kajian terkait rencana kenaikan gaji tersebut."Itu dia yang lagi dihitung. Jadi mungkin nanti bisa sesuai KHL. Ini memang ke arah sana," papar pria lulusan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.Saat ini jumlah tenaga pengajar honorer yang tercatat di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mencapai 11.051 orang.

Dari total jumlah tersebut, sekitar 6500 orang termasuk dalam honorer kategori dua. Mereka ini telah mengabdi sejak tahun 2005 ke bawah.Setiap bulannya, guru honorer di Jakarta menerima honor sebesar Rp400 ribu plus tunjangan yang nilainya 20 persen dari dana BOS. Sementara dana BOS yang diberikan kepada siswa di ibu kota sebesar Rp110 ribu."Kalau honor dari Pemprov Rp400 ribu ditambah tunjangan 20 persen dari BOS. Setiap siswa mendapat BOS Rp 110 ribu," ucap Taufik. (dil/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/05/16/172276/Gaji-Guru-Honorer-DKI-Bakal-Naik-

 

Diprotes, Bekas Pedagang di Terminal Lulus Honorer K2

Dibuat pada 09 Mei 2013
Dilihat: 148
Cetak

honoe

MAKASSAR -- Delapan tenaga honor yang bertugas di Kecamatan Tamalanrea melaporkan tujuh orang rekannya ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Kejari Makassar, Polrestabes Makassar, dan DPRD Kota Makassar. Laporan itu disampaikan karena tujuh rekannya diduga menggunakan dokumen fiktif untuk lulus pengangkatan honorer kategori II (K2).

Mereka yang dilaporkan itu masing-masing berinisial DAS, HM, IW, IM, RM, RS, dan SD. Mereka bertugas di wilayah Kecamatan Tamalanrea. Dalam rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Makassar, Rabu 8 Mei, kemarin, terungkap jika salah satu honorer K2 yang dinyatakan lulus merupakan salah seorang pedagang kaki lima (PKL) di terminal."Sebelumnya saya berdagang di terminal kemudian diperbantukan sebagai tenaga sukarela.

Tidak ada gaji. Saya kemudian diangkat sebagai tenaga sukarela tahun 2005 di kantor Kelurahan Tamalanrea sebagai tenaga kebersihan. Sofyan Djalil yang menandatangani SK saya. SK honorer saya baru keluar tahun 2011," kata HM, salah seorang tenaga honor yang digugat rekannya sendiri.Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi BKD, Basri Rachman mengatakan, pengangkatan tenaga honorer kategori 2 itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Seperti, SK ditandatangani pejabat yang berwenang. Misalnya, wali kota, kepala dinas, badan, kantor, kepala sekolah, camat, dan lurah.

Honorer yang dimaksud bekerja terus menerus tanpa putus."Di luar dari syarat-syarat itu tentunya tidak dibenarkan. Pembiayaan honorer kategori 2 itu non APBD," paparnya. Salah seorang honorer yang melaporkan adanya dugaan penggunaan SK fiktif inisial SJ menegaskan, dugaan penggunaan dokumen palsu untuk dapat lulus dan diangkat menjadi PNS sangat jelas terlihat, seperti yang dilakukan HM.Menurut SJ, HM terangkat sebagai tenaga kebersihan di Kelurahan Tamalanrea tahun 2005 merupakan kebohongan besar. Pasalnya, di kantor kelurahan itu sama sekali belum ada pengangkatan tenaga kebersihan. Demikian pula dengan enam orang lainnya. Di antaranya, IM, SD, dan IW. Ketiga orang ini sama sekali tidak pernah bertugas sebagai tenaga sukarela.Itu dikarenakan masa tugas mereka di wilayah Kecamatan Tamalanrea baru dilakukan tahun 2011. Khusus untuk inisial DAS dan RS, sudah pernah dilakukan pemutusan kontrak. Dimana DAS tidak lagi berkantor sejak Oktober 2012 hingga 1 April 2013. Daftar gaji yang dimiliki ketujuh honorer yang terangkat tersebut juga patut diselidiki.

"Daftar gaji tenaga honorer itu tidak terpisah atau satu per satu, tapi secara kolektif. Kalau mereka miliki daftar gaji sebaiknya ditunjukkan. Saya tahu pembayaran gaji mereka dikarenakan saya bertugas di bagian keuangan. Saya lebih awal bekerja di banding mereka. Masa orang yang tidak pernah kami lihat bertugas tiba-tiba muncul dan dinyatakan lulus pengangkatan honorer K2," sebutnya.Pendamping Honorer K2 Kecamatan Tamalanrea, Irwan menambahkan, permasalahan ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Makassar, BPKP Sulsel, dan Polrestabes Makassar.

Kepala BKD Kota Makassar, Kasim Wahab usai pertemuan dengan sejumlah honorer yang melakukan protes dan diprotes serta Komisi A DPRD Kota Makassar mengatakan, dalam pertemuan itu memang ada indikasi. Tapi, pihaknya masih akan mempelajari kasus itu. Apabila ditemukan ada cacat dalam dokumen tentu diproses. BPKP juga akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengangkatan ini.

Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Rahman Pina mengatakan, permasalahan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kota, khususnya BKD Kota Makassar. (abg/sil)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/05/09/171135/Diprotes,-Bekas-Pedagang-di-Terminal-Lulus-Honorer-K2-

 

Hanya 17 Honorer K1 yang Lolos CPNS

Dibuat pada 04 Mei 2013
Dilihat: 560
Cetak

TOLITOLI - Puluhan honorer kategori satu (K1) yang namanya sempat diumumkan masuk daftar  300 honorer K1 yang Memenuhi Kriteria (MK), Jumat kemarin (3/5) menyerbu kantor Bupati Tolitoli, Sulteng.

honorer

Puluhan honorer tersebut mendesak Pemkab Tolitoli agar mengupayakan, mereka dapat diperjuangkan untuk diangkat menjadi PNS seperti 17 honorer K1 yang telah diumumkan pada Jumat pagi kemarin.

"Kami sudah dinyatakan memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi PNS, kok dari 300 orang, hasil pengumuman hanya 17 orang diakomodir. Ini tidak benar dan sangat menghancurkan masa depan kami," tegas Syahril, salah seorang honorer.

Pada kesempatan itu, mereka juga mengancam, jika mereka tidak diperjuangkan untuk diangkat menjadi PNS, mereka akan mendesak Pemkab Tolitoli agar kategori dua (K2)  tidak diproses, sebelum K1 yang tidak terakomodir belum diangkat.

Bahkan mereka mengancam jika hal itu tidak dipenuhi akan melakukan tindakan anarkisme. “Kami minta Pemkab, untuk pro aktif memperjuangkan nasib kami di BKN, jika tidak kami akan mendesak agar K2 juga tidak diproses,  bahkan jangan salahkan kalau kami bertindak anarkis," kata Syahril lagi.

Mendengar tuntutan tersebut, Wakil Bupati Tolitoli Amran Hi Yahya, yang didampingi Sekkab Ir Nurdin HK, dan Kepala BKD Tolitoli Syamsudin Ibrahim, mengatakan, Pemkab Tolitoli dalam hal ini BKD, tidak memiliki kewenangan untuk menentukan, selain hanya sebatas mengusulkan dan menyerahkan data secara lengkap ke BKN untuk diverifikasi.

"Seandainya Pemkab memiliki kewenangan untuk menentukan, maka kami akan mengangkat semuanya. Pemerintah daerah hanya sebatas mengusulkan, yang melakukan verifikasi adalah BKN dan BPKP kemudian menetapkan nama-nama yang lolos K1," jelas Amran di hadapan puluhan honorer K1.

Amran juga mengatakan pihaknya siap berangkat ke Jakarta, khususnya ke BKN dan Menpan RB untuk mempertanyakan sekaligus memperjuang sisa selisih dari 17 nama yang nasibnya mujur.

Rencananya, pihak Pemkab Tolitoli pada hari Senin (6/5) mendatang, akan mengutus pejabatnya untuk menanyakan langsung penyebab 283 nama honorer tidak terakomodir.

Sementara Kepala BKD Tolitoli, Syamsudin Ibrahim  meminta kepada puluhan tenaga honor K1 tersebut, agar dapat memahami bahwa yang menentukan penetapan pengangkatan K1 adalah BKN.  BKD hanya sebatas meneruskan kebijakan yang telah ditentukan oleh BKN.(yus)

sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/05/04/170440/Hanya-17-Honorer-K1-yang-Lolos-CPNS-

 
You are here:   HomeLiputan MediaSub Bidang SDM Aparatur