Selasa, 29 Juli 2014

KemenPAN-RB Siapkan 11 Jababatan Fungsional

Dibuat pada 11 Maret 2013
Dilihat: 536
Cetak

JAKARTA - Rencana pemangkasan jabatan eselon III dan IV semakin mendekati kenyataan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah menyiapkan 11 jabatan fungsional (Jabfung) utama untuk memindahkan PNS yang menduduki jabatan eselon III dan IV. Menurut Wakil MenPAN-RB, Eko Prasojo, hal ini dilakukan agar pegawai tidak dirugikan dan tetap memiliki orientasi kinerja.

“Kita mulai memindahkan orientasi struktural menjadi fungsional dengan memangkas eselon III dan IV,” kata Eko Prasojo di Jakarta, Senin (11/3).

Dalam pemangkasan tersebut, ada beberapa hal yang harus siap dan menjadi tolok ukur di antaranya angka kredit, pola karier, dan lain-lain. Diakui Eko Prasojo, kalau saat ini tunjangan fungsional masih lebih rendah dibanding jabatan struktural. Akibatnya, jabatan struktural menjadi rebutan, karena tunjangannya banyak. Karena itu, tunjangan fungsional harus ditingkatkan.

"Nanti akan kita buat tunjangan fungsional setara struktural, sehingga PNS tidak terpaku pada jabatan struktural saja," ujarnya.

Untuk jabatan struktural, lanjut guru besar UI ini, sejalan dengan muatan dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana untuk jabatan struktural hanya sampai pada jabatan eselon II, sebagai policy maker (pembuat keputusan). Sedangkan jabatan lainnya berbasis fungsi.

"Untuk jabatan seperti Kepala Kantor, Camat tidak dihapuskan. Sedangkan jabatan seperti  perencana, auditor, dan analis kebijakan masuk ke dalam jabatan fungsional,” tambahnya.

Agar PNS tidak kaget dengan pemangkasan jabatan ini, akan dilakukan secara selektif dan bertahap. Pemangkasan jabatan eselon III dan IV dilakukan sampai 2014. Ini terus berlanjut pada 2015 sampai 2017. “Diharapkan dalam lima tahun penghapusan jabatan eselon III dan IV sudah selesai,” ucapnya.(esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=162179

 

59 Honorer K1 Gorontalo Kantongi NIP

Dibuat pada 07 Maret 2013
Dilihat: 552
Cetak

JAKARTA--Sebanyak 59 tenaga honorer kategori satu (K1) Kota Gorontalo resmi mengantongi nomor induk pegawai (NIP), setelah dinyatakan lulus verifikasi validasi (Verval) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penetapan NIP-nya menurut Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat dilakukan oleh KanReg BKN Regional XI Manado.

Sesuai data BKN, Kota Gorontalo memiliki 219 honorer K1. Satu di antaranya telah meninggal dunia, dan satunya lagi telah menjadi PNS di kementerian lain. "Ada permintaan dari Kota Gorontalo agar 217 orang tersebut dapat diakomodir dalam penerimaan CPNS honorer tahun ini," ungkap Tumpak yang dihubungi, Kamis (7/3).

Hanya saja berdasarkan hasil verval dan quality assurance (QA), hanya 59 yang dinyatakan lulus. Sisanya tidak lulus arena dokumen yang tidak memenuhi kriteria sesuai Surat Edaran MenPAN-RB No 05/Tahun 2010, yaitu tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN/APBD.

"Tapi mereka masih punya peluang untuk ikut seleksi dengan honorer kategori dua," ujarnya.

Ditambahkan Tumpak, bagi tenaga kerja honorer yang keberatan dengan hasil verval tersebut, dapat mengajukan sanggahan kepada MenPAN-RB, dan BKN dengan dilengkapi dokumen yang benar, akurat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Waktunya pun diberikan sampai 8 Maret 2013. Bila datanya otentik dan bisa dipertanggungjawabkan, ada peluang untuk diproses NIP-nya. (Esy/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/03/07/161595/59-Honorer-K1-Gorontalo-Kantongi-NIP-

 

BKN Diminta Tingkatkan Standart Penilai

Dibuat pada 07 Maret 2013
Dilihat: 472
Cetak

JAKARTA--Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta meningkatkan standar kompetensi dan pola karir para assessor (penilai) yang akan membidangi Assessment Center (pusat penilaian kompetensi). Ini sejalan dengan meningkatnya tuntutan penataan sistem manajemen SDM yang meliputi assessment kompetensi individu dan sistem penilaian kinerja.

"Assessment Center PNS akan kian strategis saat RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan dan diimplementasikan. Itu sebabnya BKN harus mempertegas standar kompetensi para assesor," kata Sekretaris Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Tasdik Kinanto dalam keterangan persnya, Kamis (7/3).

Dijelaskannya, setelah RUU ASN diimplementasikan, manajemen ASN menghadapi banyak perubahan. Di antaranya sistem pembinaan karier akan lebih transparan, obyektif, kompetitif, dan adil. Itu sebabnya seluruh nstansi pemerintah dan ASN harus bersiap-siap menyambut kelahiran RUU tersebut.

"Assessment Center memerlukan dukungan dan komitmen para pimpinan di berbagai instansi pemerintah. Dengan demikian, tidak akan ada kesia-sian terhadap hasil pengujian yang dilakukan para assessor terhadap seorang pegawai untuk mengisi jabatan tertentu," terangnya.

Sementara itu Wakil Kepala BKN  Bima Haria Wibisana menyatakan, setelah RUU ASN diterapkan, keberadaan dan peran Computer Assissted Test (CAT) semakin dibutuhkan. Hal ini dikarenakan CAT terbukti menjadi media tes yang obyektif, cepat, transparan,  dan dapat dipercaya.

“Terkait hal ini, kami terus mengembangkan dan melengkapi infrastruktur CAT di BKN Pusat dan 12 kantor regional BKN,” tandasnya. (Esy/jpnn)

Sumber: http://m.jpnn.com/news.php?id=161655

 

Gamawan Segera Rampingkan Birokrasi Kemendagri

Dibuat pada 07 Maret 2013
Dilihat: 922
Cetak

JAKARTA - Beberapa kementrian menyatakan siap untuk melakukan perampingan struktur organisasi di instansinya masing-masing. Salah satunya Kemendagri.

Mendagri Gamawan Fauzi telah menyatakan dukungannya terhadap salah satu upaya reformasi birokrasi tersebut. Saat ini, pihaknya tengah melakukan audit terhadap kementriannya.

"Reformasi birokrasi diusulkan melalui beban tugas masing-masing bagian dengan melihat seberapa besar organisasi kementerian ini diperlukan, termasuk berapa pejabat eselon yang diperlukan," ujar Gamawan.

Menurut Gamawan, perampingan birokrasi di lingkungan Kemendagri akan dilakukan berdasarkan keperluan dan kebutuhan masing-masing direktorat. Sebab faktanya, ada organisasi yang tidak memerlukan fungsi dan tugas pejabat eselon V atau eselon IV. "Jadi, tidak semuanya mempunyai kesamaan kebutuhan," tuturnya.

Dengan dilakukannya audit terhadap restrukturisasi organisasi itu, lanjut Mendagri, akan ditemukan sejumlah pejabat yang tidak aktif lagi. Selain itu, tidak menutup juga kemungkinan untuk melakukan penggabungan atau merger terhadap dua atau lebih bidang organisasi.

"Misalnya, bisa saja Badan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) dan Litbang (Penelitian dan Pengembangan) dijadikan satu, tapi fungsi Litbang tetap ada hanya tidak memerlukan pejabat eselon I," ungkap Gamawan.

Sebagai informasi, saat ini, Kemendagri memiliki 12 pejabat eselon I yang menduduki lima jabatan staf ahli menteri dan tujuh direktorat jenderal (Ditjen). Kelima staf ahli menteri tersebut terbagi atas Bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antarlembaga, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kependudukan, serta Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Sedangkan untuk Ditjen terdiri atas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah (Otda), Bina Pembangunan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Keuangan Daerah.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah terus berbenah dalam melakukan reformasi birokrasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan audit dan evaluasi untuk merampingkan struktur organisasi instansi Pemerintah.

Pada tahap awal, Pemerintah akan merampungkan 16 Kementerian dan Lembaga (K/L), di antaranya Kemendagri, yang berhubungan langsung dengan aspek pemerintahan umum, pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat, dan pengelolaan sumber daya alam. Pertimbangan lainnya, ke-16 K/L ini mempunyai daya ungkit (leverage) yang tinggi dalam mendorong reformasi birokrasi.

Wapres Boediono yang memimpin rapat soal perampingan birokrasi di kantor Wapres, Selasa lalu (5/3), memberikan pesan yang sangat jelas kepada semua pemimpin K/L yang masih dalam proses atau yang akan diaudit itu.

"Maksimal enam bulan setelah ini harus ada hasil konkret dari masing-masing K/L untuk melakukan right sizing. Usulan ini termasuk estimasi dan pengkajian mengenai dampaknya, karena kelak ada pengalihan personalia dan sebagainya. Saya yakin dalam enam bulan bisa kita lakukan," tegas Wapres. (Ken)
 0  0

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/03/07/161532/Gamawan-Segera-Rampingkan-Birokrasi-Kemendagri-

 

Gamawan Fauzi Rampingkan Birokrasi

Dibuat pada 06 Maret 2013
Dilihat: 620
Cetak

JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya akan melakukan perampingan birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekarang ini masih dilakukan audit birokrasi, dan hasil audit nanti akan ditemukan sejumlah pejabat yang tidak aktif lagi.

Gemawan-Fauzi-240x180

Itu disampaikan Gamawan usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan Pemerintah di Bidang Pemerintahan Umum, di Jakarta, Rabu. “Beban tugas masing-masing bagian akan diaudit, seberapa besar organisasi ini diperlukan, termasuk berapa pejabat eselon yang diperlukan,” kata Gamawan.

Ia mengatakan perampingan birokrasi di lingkungan Kemendagri akan dilakukan berdasarkan keperluan dan kebutuhan masing-masing direktorat. Misalnya, ada organisasi yang tidak memerlukan fungsi dan tugas pejabat eselon V atau eselon IV. Selain itu, tidak menutup juga kemungkinan untuk melakukan penggabungan atau merger terhadap dua atau lebih bidang organisasi.

“Misalnya, bisa saja Badan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) dan Litbang (Penelitian dan Pengembangan) dijadikan satu, tapi fungsi Litbang tetap ada hanya tidak memerlukan pejabat eselon I,” kata Gamawan.

Saat ini, Kemendagri memiliki 12 pejabat eselon I yang menduduki lima jabatan staf ahli menteri dan tujuh direktorat jenderal (Ditjen). Kelima staf ahli menteri tersebut terbagi atas Bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antarlembaga, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kependudukan, serta Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Sedangkan untuk Ditjen terdiri atas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah (Otda), Bina Pembangunan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Keuangan Daerah. (johara)

Sumber: http://www.poskotanews.com/2013/03/06/gemawan-fauzi-rampingkan-birokrasi/

 

Halaman 2 dari 4

Kalender Arsip

July 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
You are here:   HomeLiputan MediaSub Bidang Kelembagaan